1000 mimpi 3d abjad

berbaris menuju kekaisaran

link slot yang bisa pakai dana

Jokowi Pamer 2 BUMN Bawa Oleh******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi menyebut dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama pembangunan jalur kereta api diFilipinasenilai Rp8,5 triliun. Dua BUMN tersebut adalah PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jokowi bercerita dalam pertemuan dengan Menteri Transportasi Filipina Jaime Bautista, ia membahas tentang joint venture kontrak PT PP dan PT Adhi Karya untuk North-South Commuter Railway Project di Filipina.

"Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita yaitu PT PP dan PT Adhi Karya berhasil mendapatkan dua kontrak kerja sama melalui lelang senilai Rp8,5 triliun," tutur Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

"Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meyakini BUMN Indonesia mampu bersaing di kancah global jika dikelola dengan baik dan transparan.

"Saya yakin BUMN-BUMN Indonesia, baik di sektor karya-karya maupun pertahanan jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Raja Iblis Abadi

buku taysen 2d

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Lihat Juga : ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar?

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

Lihat Juga : RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

lima elemen langit

500 maxwin

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

pinjaman bunga rendah

Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.

"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).

Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.

"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.

Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.

Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.

Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.

"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.

Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

situs judi gacor

Biogas jadi solusi atasi limbah peternakan di Cikoko******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa permasalahan limbah peternakan sapi di Kelurahan Cikoko yang pernah dikeluhkan warga sudah diatasi dengan instalasi biogas.

"Saat ini sudah ditangani melalui program biogas pada peternakan sapi yang ada di Kelurahan Cikoko ini," kata Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemasangan instalasi biogas di peternakan sapi yang berada di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani limbah.

Menurut dia, keberadaan peternakan sapi di tengah kota sempat menjadi masalah.karena banyak warga mengeluh adanya limbah yang dihasilkan.

Untuk itu, kata Ali, instalasi biogas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan limbah padat dan limbah cair dari peternakan tersebut.
"Ini cara kami agar usaha warga berjalan, dan masyarakat tidak terganggu," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Peternakan sapi perkotaan masih prospektif
Baca juga: Beternak sapi di Jakarta bukanlah impian

Pada pertengahan tahun 2023, keberadaan limbah sapi sempat dikeluhkan oleh warga sekitar karena menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang nyamuk.

Seorang warga yang berada di sekitar peternakan itu, Hasan melaporkan permasalahan tersebut berulangkali, baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat JAKI maupun langsung bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Permasalahan tersebut pernah diberikan solusi oleh pemerintah dengan membuang kotoran sapi dengan truk, namun hasilnya masih belum maksimal, dan sempat pula ditimbun hasilnya pun tetap nihil.

Akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memutuskan untuk memberikan solusi dengan pembuatan biogas, dan saat ini sudah masuk tahap akhir instalasi biogas.

Baca juga: Ini sejarah peternakan sapi perah di Jakarta Selatan
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

onix bet

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak******

Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk secara serius merespons adanya kasus penipuan dengan modus pajak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Ditjen Pajak atau DJP menurutnya perlu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam menelusuri dan menindaklanjuti dengan cara memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. "Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan DJP juga perlu terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheckapabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). "Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan," ucapnya.

Baca juga: Waspada, ada modus penipuan berkedok "call center pajak" Di sisi lain, pemerintah melalui BSSN menurutnya harus terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisasi celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni di antaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat. Selain menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisasi dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, dia mengatakan BSSN juga harus menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian. "Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (28/2), meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima email pengingat laporan SPT Tahunan yang mengatasnamakan DJP. Pihaknya menjelaskan bahwa e-mail blastpengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. Selain tidak melampirkan dokumen, bahasa yang digunakan oleh DJP dalam email juga tidak mengandung sentimen intimidasi, termasuk soal penagihan pajak.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024