vipbet888 slot

agen situs slot online terpercaya 52Jutaan kata 274441Orang-orang telah membaca serialisasi

《vipbet888 slot》

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Legislator dukung DKI bangun rumah pompa Kali Sunter guna atasi banjir******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah pompa di Kali Sunter untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Pembangunan rumah pompa bilamana diperlukan dan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP), tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Justin mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Periset BRIN sebut drainase Jakarta tak sanggup tampung hujan ekstrem

Kendati demikian, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, lantaran banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tampung-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Selain itu, Justin juga mendorong untuk membangun terowongan bawah tanah (underground tunnel) sebagai penunjang pengaliran air di DKI Jakarta.

Dengan alasan bahwa banjir DKI Jakarta tidak hanya dapat terjadi karena hujan lokal semata, tapi juga kiriman kawasan hulu, yakni dari Bogor dan Depok yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: DKI Jakarta berpotensi terdampak hujan ekstrem sepekan ke depan

Terlebih, dengan anggaran triliunan rupiah yang tersimpan dalam APBD, pemerintah daerah harus mampu mengurangi titik genangan dan banjir setiap tahunnya.

"Para pemilik kendaraan telah ‘dinikmati’ pajaknya oleh pemprov dan sebagai imbal balik yang berkeadilan maka pemprov sepatutnya terus-menerus mengurangi titik genangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun pompa air di Kali Sunter pada 2025 mengingat beban Kali Ancol sudah cukup tinggi untuk menahan hujan deras yang mengguyur Jakarta.

“Nanti 2025 akan dibikin program untuk pompa di Kali Sunter untuk mengurangi beban (rumah pompa) di Ancol yang nanti dianggarkan di 2025, hasil evaluasi kira-kira itu,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau rumah pompa Ancol di Jakarta Utara.
Baca juga: Peneliti BRIN bilang Jakarta bisa jadi kota tangguh

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman online lewat wa terpercaya 2022、pedia4d、kerja dapat uang banyak

Terkait：cara hutang kredivo、bir365、rtp togel slot、gacor57 slot、slot gacor hari ini maxwin、logo slot gacor、prediksi new zealand togel hari ini、situs slot kakek x500、erek 66、nama situs slot terpercaya

---

---

bab terbaru：demo slot 8 dragon（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08