togel 32

Matahari menerobos langit

link slot cina

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Nanchen

rtpslotgacor

Kemenkeu gandeng Bapanas berencana bentuk dana siaga******

Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana membentuk dana siaga untuk memastikan pengendalian harga pangan tetap aman.

Dana siaga dibuat sebagai metode pembayaran bagi Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) untuk memenuhi pasokan cadangan pangan.

"Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Baca juga: Dirut: Bulog SIAGA bagian dari SPHP guna menstabilkan harga beras

Isa menjelaskan, rencana tersebut dirancang sebagai salah satu upaya Kemenkeu dalam meredam peningkatan inflasi harga pangan di Indonesia. Namun dana siaga masih dalam tahap perencanaan.

Sampai saat ini, Bulog dan ID Food masih menggunakan jasa Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam melakukan pembiayaannya.

Isa melanjutkan bahwa pemerintah akan terus memastikan Bulog dan ID Food mendapatkan pembiayaan yang cukup dan efektif, dengan cara memberikan subsidi bunga pinjaman.

"Kami memastikan Bulog dan ID Food mempunyai pembiayaan untuk memenuhi stok (pangan), termasuk memberikan subsidi bunga dan memberikan pinjaman," terang Isa.

Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Dalam mekanisme pembiayaan Bulog dan ID Food, Kemenkeu membutuhkan verifikasi dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh karena itu, Isa meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik sehingga pembiayaan dapat diproses dengan cepat.

"Kami terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog," pungkasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang terlahir kembali

situs judi online24jam terpercaya 2021

Wakil Wali Kota Surakarta: Penanganan stunting dimulai dari keluarga******

Solo (ANTARA) - Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan bahwa penanganan kasus stunting dimulai dari keluarga yang menjadi lingkungan terdekat anak.

"Kalau bicara stunting mulai dari keluarga, praktiknya memang tidak mudah," kata Teguh Prakosa pada acara Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Eks-Keresidenan Surakarta dan Eks-Keresidenan Pati di Surakarta, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan keluarga memiliki peran untuk memberikan lingkungan dan suasana nyaman bagi anak-anak.

"Jadi, kalau lihat ke daerah, kita harus mulai dari keluarga, dari rumah ke rumah. Setidaknya rumah tidak kumuh dan layak huni," katanya.

Baca juga: Pemkot Surakarta turunkan angka stunting dengan metode terapi

Ia menyebutkan 90 persen penyebab stunting yakni kemiskinan, sedangkan 10 persen di antaranya karena keluarga yang tidak harmonis sehingga berdampak pada kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.

"Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dilihat, tidak diajak komunikasi secara baik. Mereka tidak melihat perkembangan dan pergaulan anak, terus usia SMP sudah hamil, pasti ini melahirkan bayi yang stunting karena secara psikis memang belum cukup umur," katanya.

Ia mengatakan jika jumlah kasus stunting makin tinggi maka bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Baca juga: Pemkot Surakarta lakukan penanganan anak berisiko stunting

"Sampai tahun 2045 bonus demografi Indonesia bahwa 70 persen penduduk Indonesia pada usia muda 30-45 tahun isinya orang bodoh, stunting. Umur tercapai, tetapi secara fisik stunting akan merusak otak kalau sasaran gizi, protein tidak diberikan secara baik," katanya.

Ia mengatakan untuk jumlah kasus stunting di Solo saat ini sebanyak 923 kasus. Angka ini turun dibanding tahun lalu yang mencapai 1.050 kasus. Meskipun turun, kata dia, jumlah anak yang berisiko stunting masih cukup tinggi, yakni di kisaran 3.000 kasus.

Terkait hal itu, pihaknya terus melakukan percepatan penanganan, mulai dari pemberian nutrisi yang baik hingga terapi untuk anak berisiko stunting. Ia mengatakan saat ini Kecamatan Banjarsari cukup berhasil mengurangi angka kasus stunting karena melakukan dua pendekatan tersebut.

Baca juga: Surakarta jadi percontohan penanganan stunting

"Ini nanti akan dilakukan di seluruh kecamatan di Kota Solo. Untuk yang berisiko kita masih berharap. Kalau yang sudah stunting, biar otaknya berkembang akan ada treatmentyang sama. Jangan sampai nambah stuntingnya," kata dia.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang, Sihir, dan Taksi

bo slot sering maxwin

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali Naruto

cara agar di acc kredivo

Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri******

Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sekitar Rp1.200 triliun potensi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, daerah termasuk BUMN pada pameran Business Matching2024 di Sanur, Denpasar, Bali.“Kami coba memilah antara kebutuhan terhadap produk dan jasa. Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Potensi tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN pada pelaksanaan serupa pada 2023 mencapai Rp1.157,47 triliun dengan kontrak yang dibukukan pada triwulan pertama 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

Eko mengaku optimistis untuk pelaksanaan pameran Business Matching pada 4-7 Maret 2024 ini, angkanya dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu persentase antara yang dikomitmen dan realisasi itu cukup tinggi. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis angkanya lebih tinggi lagi. Nanti akan kami sampaikan lengkap,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 182 stan produk dalam negeri sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewakili sektor industri manufaktur termasuk yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pertahanan.

Produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut beraneka ragam mulai dari sektor industri agro, kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah serta industri aneka yang tergabung dalam 18 klaster industri.

Kemenperin juga menekankan peserta pameran menyediakan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi produksi produk hingga informasi terkait produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran atau pembeli.

Informasi tersebut diharapkan memberikan referensi kepada pemilik anggaran untuk membeli produk buatan anak bangsa sehingga menekan belanja impor.

“Ini terus kami perbaiki dari tahun ke tahun sehingga ada peningkatan komitmen pemilik anggaran untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian produsen dalam negeri bisa masuk dan mendapatkan akses kepada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah termasuk BUMN,” katanya.


Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin boyong industri alat kesehatan tampil di Arab Health 2024
Baca juga: Kemenperin membidik partisipasi industri di pameran internasional 2024

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

mitos horor

slot777 online

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina******

Tiga Ratus Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bisnis Hadir Untuk Menunjukkan Dukungan Jepang Bagi Rekonstruksi di Ukraina
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Tanggal 19 Februari, perwakilan pemerintah Jepang dan Ukraina serta berbagai perusahaan berkumpul di Tokyo untuk menghadiri Konferensi Jepang-Ukraina untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi.
Dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, delegasi pemerintah Jepang menjanjikan dukungan jangka panjang bagi pemulihan Ukraina melalui kemitraan publik-swasta. Sementara delegasi Ukraina, dipimpin oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, berterima kasih kepada Jepang atas bantuan yang diberikan dan mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk berinvestasi pada rekonstruksi Ukraina. Setiap delegasi beranggotakan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan. Total sekitar 300 orang dan 130 perusahaan mengikuti konferensi tersebut. Kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam tujuh bidang utama: penanggulangan ranjau darat dan pembersihan puing-puing, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi mata pencaharian, pengembangan pertanian, bioteknologi, teknologi digital dan informasi, infrastruktur transportasi dan energi, serta tindakan anti korupsi dan penguatan pemerintahan.
Saat menyampaikan pidato utama, Perdana Menteri Kishida menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemulihan Ukraina dari perang yang sedang berlangsung adalah “investasi di masa depan,” dan menyerukan masyarakat internasional untuk berkontribusi. “Sektor publik dan swasta Jepang akan bekerja sama melalui pendekatan di seluruh Jepang, berbekal pengetahuan dari upaya rekonstruksi pasca perang dan bencana di Jepang,” kata beliau. “Promosi rekonstruksi ekonomi ini adalah investasi bagi masa depan Ukraina maupun investasi di Jepang dan seluruh dunia.” Beliau menjabarkan berbagai inisiatif baru bagi sektor publik dan swasta di Jepang untuk mendukung Ukraina. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang akan meringankan persyaratan visa masuk bagi warga negara Ukraina yang terlibat dalam proyek kerja sama Jepang-Ukraina.
Perdana Menteri Shmyhal berterima kasih kepada Jepang atas bantuan berkelanjutan, dan kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan ke Ukraina pada tahun 2023. Beliau berkata, “Konferensi hari ini akan menjadi langkah maju untuk terus mengembangkan hubungan kedua negara.” Shmyhal menyebutkan kesuksesan finansial berbagai perusahaan Jepang di Ukraina sejauh ini, dan mengundang para pelaku bisnis agar berinvestasi lebih lanjut untuk “keajaiban ekonomi Ukraina” yang akan datang. Beliau menekankan bahwa sektor utama seperti energi, pertanian, dan infrastruktur menawarkan peluang investasi utama dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Kedua pemimpin negara menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama dan pentingnya sektor swasta dalam rekonstruksi Ukraina.
Konferensi ini menghasilkan pengumuman 56 dokumen, termasuk perjanjian antar pemerintah. Kedua pemerintah menandatangani konvensi penghapusan pajak berganda, yang akan mendukung perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Ukraina. Mereka juga menandatangani perjanjian pemberian kredit bilateral, bertukar catatan mengenai bantuan hibah bagi pemulihan darurat, dan berjanji untuk bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi.
Dokumen lainnya mencakup kesepakatan antara lembaga pemerintah dan perusahaan perorangan serta perusahaan bisnis. Perusahaan Jepang menandatangani perjanjian dengan perusahaan Ukraina dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan fasilitas energi, membangun kembali infrastruktur, menghilangkan ranjau darat, dan banyak lagi.
Sejak invasi Rusia di bulan Februari 2022, Jepang rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain ke Ukraina. Setelah pengumuman kemitraan publik-swasta di konferensi ini, Jepang berencana menggunakan keahlian dan pengalaman teknologinya untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana guna memperkuat dukungannya terhadap Ukraina.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903285/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakDepartemen Luar Negeri+81-(0)3-3580-3311
Sumber: Departemen Luar Negeri Jepang

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024