petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot yang bisa demo

trik slot hari ini 504Jutaan kata 551303Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot yang bisa demo》

Rombongan Harlah Muslimat NU membubarkan diri******

Rombongan Harlah Muslimat NU membubarkan diri
Sejumlah peserta acara Harlah ke-78 Muslimat NU sedang menunggu bus yang menjemputnya di sekitar kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (20/1/24). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Rombongan mulai membubarkan diri setelah mengikuti kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Rombongan hadirin kegiatan tersebut mulai keluar dari Stadion GBK pada pukul 11.00 WIB. Kepadatan sempat terjadi di pintu GBK akibat antrean bus-bus yang menjemput rombongan.

Sejumlah bus juga diarahkan oleh pihak Kepolisian agar tertib sehingga kepadatan lalu lintas tetap terkendali. Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meramaikan kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 organisasi itu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu. Berdasarkan perkiraan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 anggota yang menghadiri acara itu dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU.

Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Baca juga: Khofifah: Tidak perlu menakar ke-NU-an seseorang Acara tersebut juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU berasal dari 11 negara, antara lain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris dan Jepang. Sejak Jumat (19/11) malam, peserta kegiatan harlah mulai memadati Stadion GBK Jakarta mengenakan gamis hijau dan syal sesuai dengan daerah masing-masing. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB dengan khataman Al Quran sebanyak 2024 kali yang dipimpin Hajah Romlah Widayati.

Dilanjutkan pada pukul 02.30 hingga 04.20 WIB berupa Shalat Tahajud dan Hajat berjamaah dengan Imam KH A Muzakky Alhafidz. ​​​​​​ Shalat Subuh berjamaah dilangsungkan pada pukul 04.20 hingga 04.45 WIB. Pukul 05.30 WIB acara diisi dengan pembacaan istighatsah, tahlil dan doa khatam Al Quran dipimpin KH Asep Syaifuddin Chalim.  

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos******

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos
Salah satu pemilih WNI di Jepang, Aisar, menunjukkan amplop yang berisi surat suara yang sudah dicoblos dan dikirimkan kembali ke PPLN Tokyo, Minggu (21/1/2024). ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu/pri.
Tokyo (ANTARA) - Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.

“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku betterdari sebelumnya,” katanya.

Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial.

“Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantubanget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya.

Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang.

Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya.

Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya.

Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS).

“Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.

Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019.

“Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya.

Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan.

“Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput.

Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS.

“Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.

“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024.

Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.

Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan.

Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.

Baca juga: PPLN Tokyo buka tiga TPS pada Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Tokyo tetapkan 29.434 pemilih pada Pemilu 2024
Baca juga: DPSHP baru 25 persen, Dubes Heri imbau WNI pastikan hak pilih Pemilu

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ole777

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
situs slot besar terpercaya
ml77 slot login
ekor angka jitu
ml slot
situs yang lagi gacor malam ini
tidak bisa kredit hp di akulaku
duniaslot777
rtp kuy4d
pola gampang maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pinjam di brimo
Bab 2 cara kredit hp di akulaku
Bab 3 tabir mimpi 2d
Bab 4 maxwin bet 6000 berapa rupiah
Bab 5 pastijp slot
Bab 6 go 138 slot
Bab 7 catur77
Bab 8 paduka slot
Bab 9 spin gacor
Bab 10 erek63
Bab 11 online dapat duit
Bab 12 pinjol usia 20
Bab 13 slot sering jp
Bab 14 slot gacor 666
Bab 15 cheat slot gacor
Bab 16 trik tembak ikan
Bab 17 wahana judi slot
Bab 18 promo slot gacor
Bab 19 akun tergacor
Bab 20 nama nama situs slot gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9866bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kaisar Api Es

situs gacor terpercaya
Airlangga bantah isu Menkeu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Jokowi
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tidak, tidak," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan dalam rapat yang membahas soal pajak hiburan tersebut, isu mundurnya Sri Mulyani juga tidak dibahas bersama Presiden Jokowi.

Seakan mengonfirmasi bahwa Sri Mulyani tetap berada dalam struktur kabinet, Airlangga menegaskan bahwa Ani, sapaan akrab Menkeu, adalah temannya.

"Bu Ani kan temen saya," kata Airlangga.

Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden

Dalam kesempatan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden Jokowi pada pilpres.

Baca juga: Mahfud Md mengaku tak tahu isu Menkeu Sri Mulyani akan mundur
Baca juga: Menkeu: Pemerintah berperan penting dalam genjot pembiayaan swasta

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gadis, jangan main-main denganku

bayar cicilan tokopedia
Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

suara4d
Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan). ANTARA/Xinhua/pri.
Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

akun profesional kaisar

erek 58 2d
KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK
Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Gadis malang dan gadis bangsawan

mahjong ways 2 bg
Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (tengah dua dari kanan) saat meninjau kondisi di Mal Pelayanan Publik di Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)
Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit
Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

shopee pay pinjam
Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu
Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023
​​​​​

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024