petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

buku 1000 mimpi togel

kredivo 0 persen 81Jutaan kata 570559Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku 1000 mimpi togel》

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku sempat berantem dengan Kemenkeu soal subsidi kendaraan listrik. Tapi dia tetap ngotot agar subsidi gol.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku sempat berantem dengan Kemenkeu soal subsidi kendaraan listrik. Tapi dia tetap ngotot agar subsidi gol. ( CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Staycation Demi Kontrak Hari Ini******

Kemnaker mengirim tim pengawas untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja hari ini.
Kemnaker mengirim tim pengawas untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja hari ini. (Istockphoto/KatarzynaBialasiewicz)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terjun langsung untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja.

"Hari ini tim pengawas ketenagakerjaan turun untuk meneliti kebenaran berita tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Anwar menyebut tim pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kabupaten Bekasi.

"Untuk perusahaannya belum dipastikan perusahaan apa. Kita akan telusuri perusahaan mana yang melakukan," sambungnya.

"Tentu jika benar terjadi pelecehan, maka dapat dilakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan atau korporasinya," tandas Anwar.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, tersebut. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang, Kamis (4/5).

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Usai PHK Massal, Ruangguru Caplok Platform Belajar Online Vietnam******

Ruangguru mengakuisisi platform pembelajaran online asal Vietnam, Mclass, setelah sempat melakukan PHK massal pada tahun lalu.
Ruangguru mengakuisisi platform pembelajaran online asal Vietnam, Mclass, setelah sempat melakukan PHK massal pada tahun lalu. Ilustrasi. (iStockphoto/Jatuporn Tansirimas).
Jakarta, CNN Indonesia--

Ruangguru mengakuisisi platform pembelajaranonlineVietnam,Mclass. Langkah tersebut dilakukan sebagai strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapabilitasnya di negara tersebut.

Mclass didirikan oleh Nguyen Van Khai dan Nguyen Minh Thang pada 2019 dan menjadi salah satu platform pembelajaran daring yang menawarkan sesi live teachingpada mata pelajaran matematika, sains, sastra, serta persiapan perguruan tinggi seperti IELTS.

"Kami yakin reputasi dan keahlian Mclass yang kuat dalam pembelajaran online dapat semakin memperluas penawaran dan meningkatkan bisnis kami di Vietnam dan di Asia Tenggara serta melengkapi rangkaian solusi pembelajaran kami," kata CEO Ruangguru Belva Devara dalam keterangan resmi, Selasa (9/5).

Akuisisi ini juga disebut tidak hanya memperluas solusi pembelajaran bagi siswa, tetapi juga akan memberikan kesempatan yang baik bagi guru Mclass untuk memperluas jangkauan mereka dan memberi dampak kepada lebih banyak siswa di Vietnam dan sekitarnya.

"Bergabung dengan Ruangguru merupakan kesempatan yang menarik bagi kami. Kami memiliki visi yang sama untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa di seluruh Asia Tenggara," kata pendiri Mclass.

"Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki Ruangguru, kami dapat meningkatkan penawaran kami dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada siswa kami," lanjutnya.

Pada November lalu, Ruangguru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan. Keputusan tersebut diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. 

Perusahaan mengatakan seluruh karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:cara mendapatkan voucher diskon shopee

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
pinjaman pertama di kredivo
duta555
situs slot ter gacor
senopatibola
situs slot real
erek erek joyoboyo bergambar
clan4d
erek erek pacaran
panen777
Daftar isi semua bab
Bab 1 persyaratan pinjaman bank bri
Bab 2 pede4d
Bab 3 iklan4d
Bab 4 ws slot 888
Bab 5 slot288
Bab 6 badak slot88
Bab 7 glorybet77
Bab 8 pinjol ilegal yang aman
Bab 9 87 di erek erek
Bab 10 tafsir mimpi versi baru
Bab 11 mas 777 slot
Bab 12 pinjaman barang online
Bab 13 slot gacor parah
Bab 14 slot gacor no 1 di indonesia
Bab 15 borju89
Bab 16 hislot88
Bab 17 pinjam 200 juta di bank bri
Bab 18 ayomain138
Bab 19 pola dan jam gacor slot hari ini
Bab 20 pinjol aman dan terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5588bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Pedang melawan Surga

pola gacor koi gate
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti.
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT MRTJakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti.

"IKN (MRT) sudah pasti akan dibangun transportasi publiknya, apakah bentuknya itu nanti elevated, under ground,atau mode lain yang sifatnya transform, tapi pasti akan dibangun itu," katanya di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Terlepas dari rencana pembangunan MRT di IKN, Tuhiyat menegaskan moda transportasi ini bakal tetap dibangun di Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota Indonesia. Menurutnya, perpindahan ibu kota adalah hal lumrah di berbagai negara.

Di lain sisi, Tuhiyat menyinggung soal integrasi MRT saat ini. Ia menjelaskan peta MRT Jakarta sudah melibatkan tiga daerah, mulai dari Cikarang, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Balaraja, Banten.

"Kemudian, area lain sementara ini karena ada keterbatasan fiskal kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan feeder. Beberapa bekerja sama dengan berbagai moda, sampai tebengan pun kami kerja sama. Jadi titik-titik di wilayah menuju stasiun terdekat MRT Jakarta," tutupnya.

Soal MRT, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bahkan menyebutnya sebagai PSN yang berhasil. Beda dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang berkebalikan.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," jelasnya.

Ia menyebut pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu memperkirakan Tol Cisumdawu rampung akhir Mei ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Bandara Kertajati.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

slot tergacor gampang maxwin
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya.
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Lihat Juga :
2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya
(skt/mrh)

Master Pedang Sembilan Surga

slot gacor bonus new member 100
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya.
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Lihat Juga :
2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya
(skt/mrh)

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

rtp betcash303
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya.
Menkomarinves Luhut Panjaitan menyebut berdasarkan hasil audit BPKP ada 9 juta hektare lahan sawit yang pajaknya belum dibayarkan pengelolanya. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Lihat Juga :
2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya
(skt/mrh)

Lukisan Raja Roh

bonus member baru 100
Kementan mengungkap Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Kementan mengungkap Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Ilustrasi. (AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS).
Jakarta, CNN Indonesia--

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

paten77
Mobil yang ditumpangi Menteri BUMN Erick Thohir nyangkut di jalanan berlumpur saat menemani Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung, Jumat (5/5) ini.
Mobil yang ditumpangi Menteri BUMN Erick Thohir nyangkut di jalanan berlumpur saat menemani Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung, Jumat (5/5) ini. (Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Mobil yang ditumpangi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono nyangkutdi jalanan berlumpur saat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjaujalan rusakdi Lampung, Jumat (5/5) ini.

Erick membagikan pengalaman tersebut dalam akun Twitter pribadinya, @erickthohir. Mobilnya terjebak lumpur saat menuju Jalan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

"Titik kunjungan berikutnya, mendampingi Presiden @jokowi meninjau jalan rusak di Seputih Banyak. Jalanan ini melintasi kawasan Kecamatan Rumbia, lokasi aksi mandi lumpur beberapa waktu lalu. Mobil yang saya tumpangi bersama Pak Bas sempat nyangkut di lumpur," tulis Erick dalam akun Twitternya.

"Terima kasih sama Bapak Presiden (Jokowi) dong," timpal Erick. 

Begitu mobil berhasil keluar dari lumpur, Erick melambaikan tangan kepada warga yang berkumpul di lokasi seraya melanjutkan perjalanan.

[Gambas:Twitter]

Kondisi jalan rusak di Lampung, tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir setelah kreator konten Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik soal pembangunan Lampung melalui Tiktok.

Bima menyebut Lampung tidak kunjung mengalami kemajuan karena banyak jalan yang rusak.

Berawal dari konten tersebut, kreator asal Kabupaten Lampung Timur itu dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Kepolisian Daerah Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus terkait Bima karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

(pta/agt)

[Gambas:Video CNN]