situs slot gacor malam ini 2022

Rekor pertempuran inti

Garuda Ikut Kecipratan Cuan Tur Taylor Swift, Penumpang Naik 30 Persen******

Maskapai Garuda Indonesiaikut kecipratan cuan dari konser Taylor Swiftdi Singapura. Pembelian tiket pesawat ke Negeri Singa itu melonjak hingga 30 persen.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan jumlah penumpang Indonesia-Singapura (PP) melesat 30 persen saat konser pop star asal Amerika Serikat (AS) itu digelar.

"(Kenaikan penumpang) 30 persen. Tanggalnya nggak mengikuti, pokoknya Taylor Swift banyak banget yang pergi. Isinya orang Indonesia juga di sana, iya itu (pembelian tiket) pulang-pergi," ucap Irfan di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3), dikutip DetikFinance.

Tingginya antusiasme warga menyaksikan konser Taylor Swift sampai membuat Garuda menambah satu penerbangan ke Singapura. Irfan menjelaskan setiap acara besar seperti konser dan olahraga merupakan momentum kenaikan penumpang dalam jumlah besar.

"Ditemukan fakta bahwa event olahraga dan konser itu memang gila, naik. Ini kan, that's the fact. Hebat sebenarnya, gua aja enggak ngerti lagunya," canda Irfan.

Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi Taylor Swift dalam tur dunianya, The Eras Tour.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengaku bahwa dirinya melobi Taylor Swift untuk konser selama enam hari di Singapura.

Lee mengaku memberi dana subsidi kepada Taylor Swift dan tim demi menjadikan Singapura sebagai perhentian satu-satunya sang penyanyi di Asia Tenggara.

"Agensi (kami) menegosiasikan perjanjian dengan dia (Taylor Swift) untuk datang ke Singapura dan tampil dan menjadikan Singapura satu-satunya tempat singgah turnya di Asia Tenggara," kata Lee pada Selasa (5/3), seperti dikutip Reuters.

Lee mengeluarkan pernyataan ini setelah negara tetangganya, Thailand, sempat mengeluh bahwa Singapura bermain curang terkait konser Taylor Swift.

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin bulan lalu menuduh Negeri Singa telah membuat kesepakatan eksklusif agar Taylor Swift hanya tampil di Singapura dan tidak di negara Asia Tenggara lainnya.

Seorang anggota legislatif Filipina juga mengeluhkan hal yang sama dengan menyebut tindakan Singapura bukanlah hal yang boleh dilakukan oleh negara tetangga yang baik.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Asimilasi Tertinggi

Budi Gunadi Akhirnya Buka Suara soal Dilirik Prabowo Jadi Menkeu******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.

Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.

"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.

Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.

Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.

Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.

Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.

Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.

Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.

Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.

Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.

Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.

Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China

"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.

"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Trans Bekasi Diresmikan, Baru Satu Koridor dan Terintegrasi LRT******

Program angkutan umumdengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) akhirnya diresmikan operasinya diBekasi, Jawa Barat.

Peresmian Biskita Trans Bekasi itu dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, Kota Bekasi, Minggu (3/3).

Budi mengharapkan kehadiran Biskita Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi, karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya, yaitu LRT Jabodebek dan kereta rel listrik (KRL).

Saat ini, Biskita Trans Bekasi Patriot melayani satu koridor, yaitu Summarecon Bekasi-Vida Bantar Gebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat). Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor Biskita Trans Bekasi Patriot.

"Pak Presiden menyatakan bahwa angkutan umum massal perkotaan adalah suatu keharusan. Kerugian karena tidak adanya atau tidak digunakannya angkutan massal itu ratusan triliun rupiah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi MRT, LRT, kereta cepat sebagai pendukung BTS dan feeder yang harus dilakukan," ujar Budi.

Dia mengatakan peresmian Biskita Trans Bekasi Patriot menjadi salah satu stimulan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan melalui skema BTS. Skema tersebut, dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan serta kesetaraan.

Bekasi merupakan kota ke-12 yang telah menerapkan layanan BTS. Kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS, yaitu Bogor, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, Forkopimda Kota Bekasi serta para kepala Dinas Perhubungan.

Lihat Juga : Mudik Gratis Kemenhub 2024 via Bus, Kapal dan Kereta, Cek Jadwalnya

Raja bola nomor 1

Ngabuburit bareng anak di Toys Kingdom dengan promo BRI ******

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

    View this post on Instagram           

A post shared by Toys Kingdom (@toyskingdom)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]