macam slot

angka jitu wap 48Jutaan kata 80230Orang-orang telah membaca serialisasi

《macam slot》

Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Sabtu menekankan bahwa negara-negara Eropa harus mengakui negara Palestina untuk mencapai solusi terhadap perang yang sedang berlangsung.

“Negara-negara seperti itu (negara-negara Eropa) harus mengambil inisiatif sendiri dan mereka harus mulai dengan mengakui negara Palestina,” kata al-Maliki saat konferensi pers di Forum Diplomasi Antalya di Turki.

Al-Maliki mencatat bahwa Irlandia harus menjadi yang terdepan dalam melakukan hal ini.

Ia mengatakan rakyat Irlandia telah menuntut hal tersebut, begitu juga parlemen Irlandia telah mengadopsi hal itu, dan saat ini bergantung pada pemerintah Irlandia untuk mengambil inisiatif tersebut.

Pejabat Palestina itu juga menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan akan terus beroperasi di Gaza adalah Otoritas Palestina.

“Netanyahu bukan warga Gaza dan bukan pemimpin terpilih rakyat Palestina di Gaza, agar (dia) dapat memutuskan dan menentukan siapa yang akan memerintah Gaza,” ujar Maliki.

Al-Maliki juga meminta agar dunia Muslim dan komunitas internasional untuk mengambil sikap yang jelas, dan menggagalkan upaya Israel selama berabad-abad untuk mengubah situasi.
Baca juga: Kebencian anti-Muslim di Eropa naik dampak konflik Israel-Palestina

ia mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Ankara pada Selasa mendatang. Kunjungan tersebut, dikatakannya, merupakan “refleksi dari hubungan kerja yang sangat baik yang terjalin antara kedua negara.”

“Turki telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan hal ini sangat kami hargai,” ujar Al Maliki, sambil memuji tentang posisi politik Turki sebelumnya yang mengutuk kekejaman, kejahatan, dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.

Setidaknya 30.320 warga Palestina telah terbunuh dan 71.533 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Ribuan pendemo di Prancis, Swiss, Jerman tuntut gencatan senjata Gaza
Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

Dikutip dari Tech Crunch, Sabtu, Musk, sebagai salah satu pendiri OpenAI, menuduh perusahaan itu kini berfokus mengejar keuntungan sehingga telah melenceng dari kontrak pendiriannya sebagai organisasi nirlaba yang mengembangkan AI demi membantu manusia.

Musk mengklaim bahwa Altman dan Greg Brockman, yang juga ikut mendirikan OpenAI, mengajaknya ikut membiayai pendirian perusahaan itu pada 2015 dengan janji bahwa OpenAI akan berfokus pada tujuan nirlaba untuk melawan ancaman kompetitif dari Google.

Baca juga: Elon Musk hadapi tantangan pasar mobil listrik di Jepang

Baca juga: Elon Musk pulihkan akun X pendiri Infowars Alex Jones

Menurut Musk, dalam perjanjian menyepakati bahwa teknologi OpenAI harus tersedia dan bebas digunakan oleh publik.

Gugatan itu telah diajukan ke pengadilan di San Francisco pada Kamis (29/2) waktu setempat. Dalam gugatan tersebut disampaikan bahwa OpenAI saat ini telah melakukan komersialisasi penelitian kecerdasan buatannya setelah bermitra dengan Microsoft.

"Di bawah dewan barunya, itu (OpenAI) tidak hanya mengembangkan tetapi menyempurnakan AGI (Artificial General Intelligence) untuk memaksimalkan keuntungan bagi Microsoft, bukan untuk kepentingan kemanusiaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian pendirian," tulis gugatan itu.

Menurut pengaduan hukum, Musk menyumbangkan lebih dari 44 juta dolar AS kepada OpenAI antara 2016 dan September 2020. Gugatan itu menyebutkan selama beberapa tahun pertama, dia adalah investor terbesar OpenAI.

Musk, yang meninggalkan dewan direksi OpenAI pada tahun 2018, telah ditawari saham di perusahaan itu tetapi dia menolak dengan alasan masih memegang teguh prinsip pendirian perusahaan untuk tujuan kemanusiaan.

Melalui gugatan tersebut, Musk menuntut OpenAI untuk kembali mematuhi misi pendiriannya dan melarang mereka mengkomersialkan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkannya untuk kepentingan direksi atau mitra OpenAI seperti Microsoft.

Gugatan itu meminta pengadilan memutuskan bahwa sistem AI seperti GPT-4 dan model canggih lainnya yang sedang dalam pengembangan merupakan teknologi yang melanggar perjanjian lisensi.

Musk juga menuntut audit dan potensi ganti rugi dari sumbangan yang diberikan untuk mendanai penelitian apabila pengadilan menemukan dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Elon Musk: Popularitas Swift bisa anjlok karena "Person Of The Year"

Baca juga: Elon Musk akan integrasikan xAI dengan platform media sosial X

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kemenperin latih industri kecil pakai bahan baku halal bagi batik haji******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melatih industri kecil menggunakan bahan baku halal dalam rangka mendukung batik haji nasional.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin Mohammad Ari Kurnia Taufik mengatakan dalam regulasi UU 33/2014, disebutkan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal termasuk produk tekstil yang salah satunya berupa batik.

Sebab, salah satu titik kritis yang bisa menyebabkan terhalangnya kehalalan pada produk batik, antara lain adalah penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong yang bersumber dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam.

“Oleh karena itu, pada 29 Februari - 1 Maret 2024, kami telah menyelenggarakan bimtek pembuatan malam dan kuas halal untuk batik,” ujar Ari di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenperin: Prinsip industri hijau utamakan efisiensi dan efektivitas

Kegiatan ini merupakan wujud kerja sama antara PPIH dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Yogyakarta.

Bimtek tersebut untuk membantu pemenuhan dan percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku industri kecil batik. “PPIH hadir untuk memberikan pendampingan dan kemudahan akses dalam fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil,” kata Ari.

Dalam rangkaian kegiatan bimtek, Kapus PPIH menyerahkan secara simbolis lilin malam dan kuas halal kepada Nur Giri Indah Batik perwakilan industri kecil batik di Yogyakarta yang menjadi peserta, dengan disaksikan Kepala BBSPJIKB Budi Setiawan. Para peserta bimtek ini selanjutnya akan difasilitasi mendapatkan sertifikasi halal secara gratis oleh Kemenperin melalui pendaftaran di Sistem Informasi Pendataan Industri Halal (Saliha).

Kemenperin proaktif untuk memfasilitasi pelaku industri kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga produknya dapat berdaya saing di ranah domestik hingga global. Upaya strategis ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Baca juga: Kemenperin: Industri makanan-minuman penopang ekonomi Indonesia

“Sertifikasi halal merupakan instrumen wajib yang telah ditetapkan pemerintah melalui UU 33/2014 tersebut. Pelaku industri kecil juga terus kami dorong untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal,” kata Ari.

Ari berharap, melalui bimtek ini para pelaku industri kecil batik mampu mandiri untuk menyediakan dan membuat bahan baku malam secara halal dan bahan penolong kuas halal secara berkelanjutan. Ke depannya, PPIH Kemenperin juga turut mendukung program penyediaan batik haji halal secara nasional.

“Kami optimis, kerja sama berkelanjutan ini dapat mendorong Indonesia menuju produsen tekstil terbesar dunia dan mendorong program pemerintah dalam menyelenggarakan batik haji halal nasional,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri batik yang tergolong dalam kelompok industri tekstil dan produk tesktil (TPT), memiliki peranan penting dalam mendongrak ekonomi nasional.

Ini terlihat dari capaian nilai ekspor batik dan produk batik sepanjang tahun 2022 menembus 64,56 juta dolar AS atau meningkat 30,1 persen dibanding capaian tahun 2021. Sementara itu, pada periode Januari-April 2023, nilai ekspor batik dan produk batik sebesar 26,7 juta dolar AS.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Label：jp jp adalah、apk seperti akulaku、slot terpercaya 2023

Terkait：cara daftar bri ceria tanpa npwp、slot 121、bonus new member 100 di depan、pinjol fulus rezeki、cincin erek erek、mahjong ways demo apk、game slot penghasil dana、slot al、slot gacor pasti wd、situs web slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：juragan69 slot gacor（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10

Daftar bab terbaru

alibababet

gacor hoki77

33 gacor

cara menghasilkan uang setiap hari

situs luar terpercaya

situs paling gacor mudah menang

game slot resmi

video maxwin

ojk pinjol resmi

FantasiBacaan TerkaitMore+

bintang parkour

slot gacor youtube

BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******

Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.

Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).

Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.

"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.

Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.

Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.

"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.

Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.

Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.

"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.

"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Dari ksatria menjadi raja

kumpulan situs gacor

Pj Gubernur Banten raih penghargaan program bangun jalan mantap******

Serang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Ekbispar Award 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat (Bajamantra), pada Jumat (1/3) malam. “Pengakuan ini bukanlah suatu tujuan. Ini adalah efek dari kita menyiapkan langkah kerja Pemerintah, mengimplementasikan dan melakukan pelayanan masyarakat," katanya di Serang, Banten, Sabtu. Al mengatakan Infrastruktur jalan jembatan serta berbagai sarana prasarana lainnya pendidikan dan kesehatan, itu kata kunci dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan dalam tata ekonomi, kata Al Muktabar, memiliki nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang didapatkan berarti makin efektif. Semakin terencana dengan baik dari infrastruktur yang disiapkan. “Infrastruktur ini kita siapkan dalam rangka jangka panjang untuk menjawab dinamisasi dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tata kelolakan dalam dua kelompok besar pembangunan fisik dan pembangunan mental harus sejalan antara fisik dan mental,” katanya. Dikatakan, menuju Indonesia Emas 2045 adalah sumber data yang disiapkan sekarang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Untuk Provinsi Banten, kita punya sumber daya yang komplit untuk menuju ke sana. Kita punya sumber daya manusia yang cukup," katanya. Menurutnya infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan. Dengan infrastruktur yang kuat, sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan dan berbagai pendukung lainnya, mempunyai relevansi yang kuat dengan penanganan stunting. "Kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah stunting peran individu bisa berjalan dengan baik. Ditopang oleh peran infrastruktur yang baik," katanya.*

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

cara mendapatkan togel jp paus oke

Dash Sports gelar kompetisi lari diikuti puluhan komunitas******

Jakarta (ANTARA) - Penyelenggara hub olahraga Dash Sports menggelar kompetisi lari di lintasan Track Tribe Showdown 2024 yang diikuti ratusan pelari dari sebanyak 30 lebih komunitas berlari yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

"Track Tribe Showdown merupakan ajang terbaru dalam jajaran gelaran olahraga Dash Sports, dirancang secara cermat memadukan sekaligus melibatkan para penggemar lari dalam serangkaian kejuaraan atletik yang seru dan mendebarkan," kata Chief Strategic Officer Dash Sports Imam Sulisto kepada wartawan dalam acara pembukaan Track Tribe Showdown 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan ajang kompetisi lari yang digelar untuk ketiga kalinya itu berawal dari sebuah program latihan rutin olahraga lari di Dash Sports selaku hub olahraga yang menghubungkan para penggemar, klub, acara, dan komunitas olahraga.

Dalam perjalanan, antusiasme dan partisipasi komunitas kian besar sehingga track tribebertransformasi menjadi sebuah ajang unggulan yang mencerminkan komitmen Dash Sports dalam menghadirkan acara olahraga terbaik bagi komunitas, khususnya pegiat olahraga lari.

Track Tribe Showdown 2024 dibuka di Jakarta, lalu dihelat di Bandung pada Mei, dilanjutkan di Yogyakarta pada Juni hingga babak final di Jakarta pada bulan September.

Pada acara pembukaan, Dash Sports bersama Yayasan MPS & Penyakit Langka Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajak komunitas berlari agar menggaungkan kesadaran dan kepedulian publik terhadap penyakit langka.

Peserta melaksanakan lari bersama sejauh 400 meter atau satu putaran lintasan sebagai simbol dukungan untuk momentum World Rare Disease Day dan anak-anak penderita penyakit langka di Indonesia.

"Kami sangat senang, bersyukur, dan terharu dapat bergabung bersama sahabat-sahabat dari Dash Sports dan para pegiat lari, peserta TrackTribe Showdown hari ini, merayakan bersama World Rare Disease Day 2024," ujar Ketua Yayasan Mucopolly Sacharidosis (MPS) dan Penyakit Langka Indonesia Peni Utami.

Ia berharap, sinergi kekuatan komunitas ini membawa dampak besar untuk memunculkan kesadaran dan kepedulian serta dukungan lebih jauh masyarakat Indonesia terhadap penyakit langka yang banyak diderita oleh anak-anak.

Dalam kesempatan itu, Peni Utami juga menghadirkan dan memperkenalkan anak-anak penderita penyakit langka seperti M. Azam
Yasirullah (10) penderita sakit gaucher dan Muhammad Al Fatih, 6 tahun yang menderita penyakit jeune syndrome type 11.

Baca juga: 3.000 pelari ikuti maraton Bandung
Baca juga: Ajang lari LPS Monas Half Marathon 2024 dirancang lebih kompetitif

Reinkarnasi di semua alam

nama situs slot terpercaya

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Cinta jahat muncul

mpocas

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.

APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.

Bepergian melintasi surga

pola biar dapat maxwin

Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan******

《macam slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，coba777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《macam slot》bab terbaru。