slot gacorhari ini

189slot 426Jutaan kata 485669Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacorhari ini》

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Jabar cecar Emil dengan 30 pertanyaan terkait pelanggaran******

Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pemeriksaan Ketua TKD Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Jabar, Ridwan Kamil (Emil), dengan mencecar 30 pertanyaan terkait pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat Syaiful Bachri mengatakan Ridwan Kamil dihadirkan dengan kapasitas sebagai terlapor guna menindaklanjuti pelaporan dengan register 001 dan 002 yang telah masuk ke mereka terkait aktivitas dalam Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya.

"Total sekitar 30 pertanyaan diajukan terkait selama kehadiran Emil di kegiatan Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya tersebut," kata Syaiful di Kantor Bawaslu Jabar, Senin.

Setelah ini, kata Syaiful, pihaknya bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) akan melakukan proses lebih lanjut guna merampungkan permasalahan ini.

"Kalau perlu, nanti dimintakan pemeriksaan oleh ahli, karena memang kontennya berkaitan dengan video. Setelah ini kita akan evaluasi, apakah sudah cukup pemeriksaan atau masih membutuhkan keterangan lain," ucapnya.

Baca juga: RK apresiasi langkah Bawaslu Jabar periksa dirinya terkait pelanggaran
Baca juga: Bawaslu Tasikmalaya dalami dugaan pelanggaran kampanye Ridwan Kamil

Dia menambahkan ada dua dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti yakni sawer uang dan kedua melibatkan BPD. Jika terbukti melanggar maka Ridwan Kamil akan dikenakan Pasal 280 ayat 1 tentang tindak pidana pemilu.

"Tentunya akan kita buktikan. Apakah kegiatan itu kampanye atau bukan. Sesuai Perbawaslu Nomor 7, kita memiliki waktu 7+7 (14 hari kerja) dan di pekan ini akan kita selesaikan perkara 001 dan 002 ini," ucapnya.

Selain Ridwan Kamil, Bawaslu Jabar juga telah memanggil lima saksi, yakni panitia pelaksana, Ketua PABDSI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Umum PABDSI pusat, saksi dari berkas laporan.

"Kita belum menyatakan apapun karena proses sedang berjalan. Nanti kita nilai, apakah ada unsur kampanye atau bukan," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar telusuri dugaan pelanggaran kampanye oleh Ridwan Kamil

Sebelumnya, Ridwan Kamil dilaporkan karena diduga melakukan kampanye dan politik uang pada acara Jambore Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Kecamatan Cipatujah, Sabtu (13/1)

Ada dugaan pelanggaran netralitas ASN di masa tahapan kampanye dari viralnya video berdurasi 88 detik itu, di mana Ketua TKD Prabowo-Gibran Jabar, Ridwan Kamil menggunakan atribut khas pasangan calon (paslon) pada kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam rekaman video, ada dugaan Ridwan Kamil meneriakkan presiden sebanyak tiga kali yang disambut massa dengan nama Prabowo.

Tak sampai di situ, sambil merogoh saku celana memberikan sejumlah uang kepada warga yang berjoget. Rekaman video yang viral inilah menjadi bahan melaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ojs99bet、game terbaru slot、slot member baru maxwin

Terkait：petir500、situs slot selalu menang、cara shopee pinjam、situs malam、rtp palu4d、cara pasang togel platinum toto、zeus 138 rtp、rtp happybet188、erek erek 2d 82、maxwin zeus bet 200

---

---

bab terbaru：astonpkv（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05