jpslot789 35Jutaan kata 712015Orang-orang telah membaca serialisasi
《liga bet138》
Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.
"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.
Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.
Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.
Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.
Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.
Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******
Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultanJakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot88 slot login、123 bagus slot、hoki138 slot
Terkait:berkelahi erek erek、qqturbo、slot gacor minimal deposit 10k、pinjaman selain akulaku、dafatoto、laliga、dana189、qqtotal、pastigacor、kredivo faq
bab terbaru:pinjaman online wow(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《liga bet138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link judi onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《liga bet138》bab terbaru。