erek erek 2 angka bergambar

Legenda Master Yuemang

Benarkah Indonesia Dihantui Perusahaan Zombie Seperti Kata IMF?******

Dana MoneterInternasional (IMF) memberi peringatan kepada Indonesia. 

Peringatan terkait munculnya perusahaan zombie di Indonesia. Mereka menyebut ke depan akan banyak perusahaan zombie di tanah air imbas pandemi covid-19 dan kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini.

Dalam laporan terbarunya yang dikutip Selasa (4/7), IMF mengatakan Indonesia sebenarnya sudah melakukan relaksasi kredit hingga Maret 2024 demi mengurangi beban kenaikan suku bunga. Namun, relaksasi itu tidak berlaku bagi semua perusahaan.

Hal itu lah kata IMF yang meningkatkan risiko makin banyak perusahaan 'zombie' karena mereka hidup segan mati tak mau.

"Memperpanjang relaksasi kredit terus meningkatkan risiko moral hazard, penundaan pengumuman kerugian, dan memperpanjang keberadaan perusahaan 'zombie'," tulis IMF.

Maka dari itu, IMF merekomendasikan agar relaksasi klasifikasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi diperpanjang setelah berakhir pada Maret 2024 mendatang.

Sebaliknya, IMF mendukung instrumen makroprudensial yang sudah mulai diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Tujuannya agar kinerja kredit tetap positif tanpa ada restrukturisasi.

Mengutip berbagai sumber, perusahaan disebut zombie apabila menghasilkan cukup uang untuk terus beroperasi dan membayar utang, tetapi tidak dapat melunasinya.

Perusahaan tersebut hanya memenuhi biaya seperti upah, sewa, bayar bunga utang, tetapi tidak memiliki modal lebih untuk berinvestasi demi memacu pertumbuhan.

Sebenarnya tidak ada definisi formal tentang perusahaan zombie. Tetapi secara umum ada kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak dapat bertahan secara ekonomi dan berhasil bertahan dengan memanfaatkan bank dan pasar modal

Di Amerika Serikat, perusahaan zombie sedikit jumlahnya. Umumnya mereka kecil di antara perusahaan swasta dan publik.

Perusahaan zombie di sana pun sebagian besar terkonsentrasi di sektor manufaktur dan ritel.

Sementara itu menanggapi peringatan IMF, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indoenesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan pernyataan lembaga keuangan internasional itu memang ada benarnya.

Saat ini memang sudah mulai ada perusahaan zombie di Indonesia. Ia menjelaskan itu terjadi karena Indonesia tidak mengenal sistem hair cutatau potongan terhadap pokok pinjaman perbankan. Perbankan maksimal hanya bisa menghapus denda administrasi dan bunga.

Hal ini terjadi lantaran regulasi perbankan oleh OJK sangat ketat terhadap rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Alhasil, bila ada perusahaan yang mengalami kesulitan, termasuk tertekan dampak pandemi, tidak punya modal untuk menutup kekurangan pembayaran cicilan ke bank mereka bisa dipailitkan seperti Zombie.

Model seperti inilah yang kata Hariyadi disebut IMF sebagai perusahaan zombie. 

"Bila perusahaan terdampak covid tidak punya modal lagi untuk menutup kekurangan cicilan ke bank, kemungkinannya akan dipailitkan bank atau seperti zombie yang disebutkan oleh IMF. Artinya perusahaan tersebut mencoba memperpanjang selama mungkin untuk cicilannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hariyadi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah perusahaan zombie di Indonesia. Namun, ia memastikan jumlahnya tidak banyak.

Hal berbeda disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia mengatakan perusahaan zombie di Indonesia sejatinya banyak.

Namun fenomena itu juga terjadi di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Ia menyebut perusahaan zombie yang kesulitan membayar utang, terutama saat kenaikan suku bunga bisa berdampak besar ke kehidupan ekonomi masyarakat. Memang katanya, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh di tengah kondisi itu, seperti; melego sebagian saham, meresetrukturisasi utang dengan menambah masa waktu pembayaran agar bunga tidak terlalu besar.

Tapi, ketika itu tidak berhasil, mereka bisa menempuh cara PHK karyawan. Atau, pilihan paling tragis, tutup sama sekali.

Ketika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan sehingga ekonomi menjadi mandek.

"Jika memang di Indonesia banyak perusahaan semacam itu, akan sangat mungkin risikonya akan terasa dalam waktu-waktu dekat," kata Ronny.

Kendati demikian, Ronny tak mengetahui pasti berapa jumlah perusahaan di Tanah Air. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan data soal perusahaan zombie.

Ia hanya memberikan contoh soal perusahaan zombie itu.

"Contohnya adalah Garuda pada 2020-2021 lalu. Hari ini Wika juga terlilit masalah yang sama. Itu BUMN, swasta tampaknya tak sedikit juga," katanya.

Menghadapi situasi itu, ia meminta pemerintah dan otoritas terkait terutama BI dan OJK  untuk waspada. Kewaspadaan terutama ia harapkan dari sisi kapasitas pengawasan yang baik terkait keberadaan perusahaan-perusahaan zombie.

Pemerintah ia minta mulai mendata, memanggil, dan menawarkan win win solutionagar permasalahan yang dialami perusahaan zombie tidak berdampak buruk, termasuk saat tiba-tiba mereka harus mendadak tutup.

Di sisi lain, Ronny menilai persoalan perusahaan zombie agak dilematis lantaran eksistensi mereka terkait dengan kredit dan bank.

"Kalau mereka kolaps, utangnya ke bank bagaimana. Jika jumlahnya besar, maka banknya pun bisa terkena masalah," kata Rhony.

Perusahaan Zombie di BEI

Dewa Gila Pedang Terbalik

Rayakan Iduladha 1444H, PNM Salurkan Hewan Kurban di Seluruh Indonesia******

Dalam momentum perayaan Iduladha 1444 Hijriah, PNM menyalurkan hewan kurban di berbagai titik di seluruh Indonesia. Bukti nyata dari rasa syukur perusahaan yang telah berusia 24 tahun dalam memberdayakan pelaku usaha ultra mikro ini terwujud melalui gerakan #PNMBerkurban.

Penyaluran hewan kurban dilakukan di sekitar kantor layanan PNM yang diwakili oleh Kantor Pusat PNM dan tersebar di berbagai titik unit Mekaar dengan masing-masing menyediakan satu ekor sapi. Daging kurban nantinya akan dialokasikan ke daerah-daerah dengan tingkat kepadatan nasabah PNM Mekaar tinggi yang layak menerimanya.

Beberapa titik unit Mekaar yang menjadi penerima hewan kurban antara lain berada di Kabupaten Pidie-Aceh, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Musi Rawas-Sumatera Selatan, Kabupaten Lombok Timur-NTB, Kabupaten Jeneponto-Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan-Kalimantan Selatan, serta daerah lainnya.

"Saya berharap kurban dari PNM bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya Insan PNM, untuk terus peduli dan memperhatikan sekitar. Memaknai Iduladha sebagi momentum untuk berbagi dan meyakini bahwa ada hak orang lain dari sebagian rezeki yang kita milik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/6).

Arief juga mengimbau unit-unit yang menjadi titik penyaluran hewan kurban untuk mengoptimalkan pembagian daging kurban kepada nasabah PNM Mekaar, para perempuan pelaku usaha ultra mikro. Ia meyakini bahwa jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula.

"Amal baik pasti akan mendapatkan balasannya, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk karyawan yang membantu mengurus nasabah PNM Mekaar," tutup Arief.

Seni Bela Diri Abadi

Inflasi Indonesia Turun Jadi 3,42 Persen pada Juni******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,52 persen (year on year/yoy) pada tingkat harga Juni 2023. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen (yoy).

Sedangkan, secara bulanan, inflasi Juni tercatat sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,10 persen.

Tak hanya itu, inflasi juga didorong oleh kenaikan biaya kontrak rumah, harga bawang putih, rokok kretek filter dan timun dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Secara umum, dari 90 kota yang disurvei BPS, sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Dari jumlah ini ada sebanyak 48 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional.

"Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi," kata Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

IHSG Perkasa ke 6.718 Berkat 322 Saham Terangkat******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di posisi 6.718 pada Rabu (5/7). Indeks saham menguat 37,22 poin atau 0,56 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,89 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,62 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 322 saham menguat, 207 terkoreksi, dan 205 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,55 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,55 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak rontok. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,51 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,49 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,05 persen.

Sementara itu, bursa Amerika justru kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,12 persen, indeks NYSE Composite 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

galaksi yang luas

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Teten Sebut UU Koperasi Bakal Direvisi Imbas KSP Banyak Bermasalah******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan undang-undang (UU) koperasi segera direvisi. Hal ini dilakukan sebagai solusi jangka panjang atas maraknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah belakangan ini.

Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk. Pasalnya pengawasan koperasi dilakukan oleh pengurusnya sendiri.

"(UU Koperasi) ini sudah tidak memadai lagi. Karena itu direvisi UU Koperasi, nanti untuk koperasi simpan pinjam menengah dan besar kita usulkan ada otoritas pengawas koperasi," kata Teten di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (5/7).

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga," kata Teten.

Terkait koperasi simpan pinjam yang bermasalah, Teten mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan karena sudah masuk wilayah hukum. Kendati demikian, belum ada solusi untuk menanggung dana nasabah yang tak dikembalikan oleh pengurus koperasi.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten.

Teten menjelaskan pemerintah mendorong agar proses hukum koperasi yang bermasalah segera dilakukan. Kemudian, aset pribadi pengurus koperasi disita dan dijual untuk membayar dana kepada anggota koperasi.

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Sejumlah koperasi bermasalah dalam beberapa waktu terakhir, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.

Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun. Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]