demo temujin

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Badan Perlindungan Konsumen Minta BPOM Setop Izin Edar Produk Sirop******

Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.

Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.

"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.

"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

[Gambas:Video CNN]

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.

Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.

Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

panduan tuhan

Twitter Tutup Kantor Sementara Saat PHK Karyawan Dimulai******

Twitter Inc memutuskan untuk menutup sementara kantor mereka mulai Jumat (4/11) ini. Hal itu dilakukan setelah mereka menginformasikan kepada karyawansoal kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengumuman penutupan dilakukan setelah manajemen memberitahu kepada karyawan akan mengirimkan email apakah mereka di PHK atau tidak. Langkah ini diambil karena tidak ada kepastian setelah sepekan perusahaan di bawah pemilik baru, Elon Musk.

Twitter telah mengirimkan email kepada karyawan mereka bahwa akan memberi tahu keputusan PHK pada pukul 09.00 pagi waktu Pasifik pada Jumat (12 malam EDT/1600 GMT).

Sebelumnya, Elon Musk sebagai pemilik baru twitter dalam rencana kerjanya menuliskan ingin memangkas 3.700 staf twitter atau setengah dari total pekerjanya. Hal ini untuk menghemat biaya untuk gaji pegawai.

Adapun target PHK yang diincar adalah tim moderasi. Namun, saat dikonfirmasi, twitter belum memberikan respons terkait hal tersebut.

Pekerja twitter pun menyampaikan kekesalan terhadap rencana Musk tersebut. Kekesalan dilampiaskan di twitter dengan menggunakan tagar #OneTeam.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Kemendag Dorong Pemda Intervensi Harga Kedelai dengan APBD******

Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintervensi harga kedelaimenggunakan dana pengalihan subsidi BBM atau APBD.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra mengatakan dorongan ini merupakan hasil rapat pengendalian inflasi yang dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga.

"Pada rapat pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan ke kepala-kepala daerah, gubernur dengan clearbahwa daerah bisa intervensi dan melakukan subsidi (harga kedelai)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Adapun intervensi ini melengkapi subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp2.000 per kilogram hingga 31 Desember 2022. Artinya, jika Pemda melakukan intervensi, maka para perajin kedelai bisa menerima subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram.

"Jadi daerah bisa intervensi dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Ini bisa segera dilakukan karena dananya sudah ada di depan mata, bisa menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen yang juga digunakan untuk pengalihan subsidi BBM," imbuhnya.

Sementara, terkait dengan penambahan subsidi kedelai yang tengah dikaji oleh pemerintah pusat, Syailendra mengatakan masih dalam proses pembahasan. Koordinasi antar kementerian terus dilakukan karena harus menghitung keuangan negara juga.

"Kalau dari pusat perlu proses. Sekarang kan di daerah ada uangnya di depan mata, itu ada di DAU yang bisa digunakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengusulkan pemerintah untuk menaikkan subsidi kedelai menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).

Usulan ini pun disampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rakernas Gakoptindo 2022 di ICC Bogor. Alasannya karena kenaikan harga kedelai impor akibat kurs yang melemah.

"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," kata Zulkifli dikutip antara, Minggu (30/10).

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri super

Analis Prediksi Harga CPO Melandai di Tahun Depan******

Analis Oil WorldThomas Mielke memperkirakan harga minyak kelapa sawit(crude palm oil/CPO) tidak akan jatuh terlalu dalam pada 2023.

Hal ini disebabkan produksi minyak sawit akan naik pada tahun depan. Selain itu, harga CPO akan dipengaruhi oleh masalah geopolitik, iklim dan energi.

"Harga minyak sawit dunia tidak mungkin jatuh kembali ke posisi terendah sebagaimana terjadi baru-baru ini. Pada 28 September kemarin, harga RBD Palm Olein Malaysia mencapai FOB US0 per ton. Walaupun kembali membaik pada 2 November sebesar US5 per ton," ujar Mielke saat berbicara di 18th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2023 Price Outlook di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (4/11).

Kendati demikian, lanjutnya, kenaikan produksi sawit dunia yang tumbuh signifikan sepanjang 40 tahun terakhir sejak 1980 hingga 2022 menghadapi tantangan produktivitas.

Total produksi sawit dunia mencapai 78,3 juta ton sampai 2022 yang berkontribusi 32 persen terhadap produksi minyak dan lemak (oil and fats).

"Pertumbuhan minyak sawit telah kehilangan dinamikanya akibat sejumlah faktor yang mempengaruhinya yaitu penurunan produktivitas, rendahnya pembukaan kebun baru, kekurangan tenaga kerja, dan masalah hama penyakit tanaman," tutur Mielke.

Sebelumnya, rata-rata kenaikan produksi sawit dalam 10 tahun terakhir mencapai 2,9 juta ton/tahun sampai 2020.

"Namun, rerata produksi sawit bakalan turun menjadi 2,3 juta ton dalam 10 tahun mendatang sampai 2030," imbuh Mielke.

Dari Aspek permintaan, program biodiesel sangat mempengaruhi kebutuhan sawit dunia. Mielke menjelaskan produksi biodiesel naik dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

Saat ini, harga CPO naik karena daya saing kelapa sawit di Indonesia dan dampak program pencampuran biodiesel.

Data Oil World menyatakan produksi biodiesel Indonesia mencapai 8,7 juta ton pada 2022 atau naik 3,3 juta ton dalam 4 tahun belakangan. Setelah harga minyak sawit domestik jatuh di bawah minyak gas, penggunaan biodiesel dapat melebihi mandatori.

Di Amerika Serikat produksi biodiesel telah melebihi 10 juta ton pada 2022 dan meningkat lebih tinggi pada 2023. Begitupun dengan produksi biodiesel Brasil yang meningkat setidaknya 6 juta ton pada 2023.

Untuk proyeksi harga minyak nabati di tahun depan, Oil World memperkirakan harga minyak sawit termasuk minyak nabati sedikit menurun dari tahun ini.

"Ada tren penurunan minyak bunga matahari, kedelai, dan rapeseed, akibat pasokan yang naik tajam, kemungkinan akan membuat harga minyak kedelai dan oil seed turun sebesar US0 hingga US0 per ton dari level saat ini, bahkan bisa terdiskon US0 per ton," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]