maxwin princess 1000

Jungler hutan super di kota

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.

Perdamaian di akhir dunia

McKinsey & Co PHK 2.000 Karyawan, Rekor Terbesar Perusahaan******

Perusahaan konsultan McKinsey & Co akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 pekerja. Jumlah tersebut merupakan PHK terbesar yang dilakukan perusahaan tersebut.

Mengutip Reuters, Selasa (21/2), PHK tersebut fokus pada staf pendukung yang tidak memiliki kontak langsung dengan klien perusahaan yang dikenal sebagai penasihat bisnis di berbagai proyek, termasuk Proyek Magnolia. Proyek tersebut sebenarnya diharapkan membantu mempertahankan kumpulan kompensasi mitra McKinsey & Co.

Sementara itu, McKinsey dilaporkan sedang mencari cara untuk merestrukturisasi cara mengatur tim pendukungnya untuk memusatkan beberapa peran.

McKinsey bukan satu-satunya perusahaan global yang melakukan PHK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, firma akuntansi global KPMG melakukan PHK terhadap 700 orang atau setara 2 persen jumlah karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan laporan Financial Times, kabar PHK tersebut diumumkan perusahaan kepada kalangan internalnya pada Rabu (15/2) kemarin.

Kemudian ada juga Ford Motor Co. yang berencana melakukan PHK terhadap 3.800 karyawan perusahaan di seluruh Eropa demi menyiasati kondisi ekonomi saat ini yang tengah sulit.

Pemangkasan juga dilakukan seiring rencana industri otomotif itu yang akan mendukung pengembangan kendaraan listrik.

"Ini adalah keputusan yang sulit dan tidak dianggap enteng. Kami menyadari ketidakpastian yang kami ciptakan. Namun, saya meyakinkan mereka bahwa kami akan menawarkan dukungan penuh dalam beberapa bulan mendatang," kata Manajer Umum Ford Model e di Eropa Martin Sander dalam pernyataannya.

Lebih jauh, juru bicara Ford mengungkapkan PHK terjadi karena haluan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Terlebih, sepanjang 2022 merupakan tahun sulit bagi manufaktur Eropa. Biaya energi yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 338 euro (US3 atau Rp5,44 juta) per megawatt jam pada Agustus.

Selain itu, harga bahan baku juga melonjak. Peningkatan biaya ini terus membebani produsen. Akibatnya, terjadi pengurangan produksi, pemindahan sebagian operasi mereka ke luar Eropa, dan memangkas sejumlah staf.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Okupansi Kantor DKI di 2022 Capai 74 Persen, Ditopang Sektor Logistik******

Konsultanproperti Knight Frank Indonesia melaporkan tingkat keterisian perkantoran CBD Jakarta mencapai 74,1 persen pada semester akhir 2022. Sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansiyang cukup agresif di akhir tahun lalu.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan bisnis ruang kantor masih menghadapi tantangan. Namun, stok perkantoran masih bertambah di tengah pemulihan ekonomi.

"Tercatatnya okupansi dari sektor logistik yang agresif di akhir tahun 2022 juga turut memberikan secercah harapan untuk pertahanan di sektor perkantoran CBD Jakarta ke depannya," ujar Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Menurutnya, konsep ini diminati dan diperkirakan jumlahnya bertambah.

"Terdapat lima dari lima gedung perkantoran yang akan hadir hingga 2025 merupakan gedung berkonsep green building," imbuhnya.

Selain sektor logistik, Knight Frank Indonesia melaporkan beberapa sektor lain yang juga cukup potensial dalam mendorong tumbuhnya tingkat okupansi di 2022.

"Sektor-sektor tersebut antara lain sektor information technology(IT),fintech, mining, insurance, agrobusiness, automotive, oil and gas, energy, healthcare dantrading," ujarnya.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip menyebutkan pencabutan kebijakan PPKM diharapkan menjadi sinyal positif terhadap perbaikan performa subsektor perkantoran di area CBD Jakarta.

Namun, ia mewanti-wanti munculnya potensi resesi global berdampak pada tingkat kewaspadaan konsumen sehingga menahan ekspansi dari perusahaan global pada ruang-ruang kantor di CBD Jakarta.

"Dalam skala regional seperti di Singapura dan Seoul, pertumbuhan sektor perkantoran berada di situasi membaik seiring dengan terbukanya kembali jalur transaksi dari Cina seiring dengan dicabutnya kebijakan zero covid policy," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Kronologi Polemik Impor Kereta yang Ancam 200 Ribu Penumpang KRL******

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) berencana mengganti armada KRL karena harus dipensiunkan.Rencana tersebut membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Mengutip detik.com, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan dari data miliknya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga tahun depan, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Kendati, di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. Agus menambahkan KCI sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu. Anak usaha PT KAI itu sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Sayangnya, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/ 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

"Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Erick sebut tak perlu ada penolakan impor gerbong KRL

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

santo

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

IHSG Diprediksi Melanjutkan Pelemahan Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan pelemahan pada Kamis (23/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan hal ini terjadi karena musim tekanan terhadap IHSG belum akan berakhir dan indeks masih diuji di dekat level support.

"Hari ini IHSG berpotensi melemah," ujar ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Namun, karena belum ada capital inflowsecarayear to date (ytd)yang tercatat mengalir deras masuk ke dalam pasar modal Indonesia, maka IHSG bakal lebih berpotensi melemah.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.747 dan resistance6.921. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi di tengah pelemahan ini, yakni AALI, INDF, TLKM, BBCA, ITMG, ASII, AKRA, LSIP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan kembali dibuka di zona merah dan mendekati level support.

"Level supportIHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistensinya di 6.866, 6.968 dan 7.000. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," jelas Ivan.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni BBRI (buy on weakness), INDF (accumulative buy), SGMR (trading buy).

[Gambas:Video CNN]