cara instan dapat uang 447Jutaan kata 763770Orang-orang telah membaca serialisasi
《link terpercaya gacor》
MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.
Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.
"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.
Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong
Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.
Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.
"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.
Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.
Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.
Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.
Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final
Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan
"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.
Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.
Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Apa Penyebab Beras Langka? Ini Kata Erick hingga Bos Bulog******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri BUMN Erick Thohirhingga Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi angkat suara soal isu kelangkaan beras di toko ritel modern.
Erick menyebut ada musim tanam dan panen yang mempengaruhi stok beras tanah air.
"Siklus ini terjadi, karena itu siklusnya hari ini kita lihat juga di Maret (2024) itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton. Tentu di masa-masa ini kita harus intervensi," ucapnya saat mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).
Ia dipanggil Jokowi bersama Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.
"Tinggal bagaimana masyarakat bisa (memilih) opsi, ada yang premium Rp69.500 (per 5 kg) atau Rp54.500 (beras SPHP per 5 kg), itu kan opsi bagaimana kita melakukan konsumsi yang sesuai daya beli keluarga. Tapi pemerintah pastikan 250 ribu ton kita gelontorkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis adanya kelangkaan beras di ritel modern.
Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern sebanyak dua pack alias 10 kg per orang. Namun, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.
Lihat Juga :Bos Bulog Klaim Stok Beras untuk Puasa-Lebaran Aman |
"Alasan dibatasi 2 pack karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," tutur Arief.
"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pak, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pak. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" imbuhnya.
Di lain sisi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut ada keanehan yang terjadi di toko ritel. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.
Bayu menekankan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.
"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan.
"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.
Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.
"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.
Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong
Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.
Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.
"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.
Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.
Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.
Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.
Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final
Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan
"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.
Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.
Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Label:kecurangan slot pragmatic、slot gacor host、situs gacor terpercaya 2022
Terkait:pas gacor、tunaiku com、qqkini、situs hari ini yang gacor、trik gacor mahjong ways 1、mamen123、maxwin casino、tangkasqq、sultan33、pragmatik88
bab terbaru:cara cepat dapatkan uang(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《link terpercaya gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,aplikasi yg bisa kredit hpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link terpercaya gacor》bab terbaru。