kuy888

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

paylater kredivo

BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal******

Hasil pemodelan juga ditemukan gempa tersebut berkekuatan 4,4 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan getaran gempa yang dirasakan oleh masyarakat Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah pada Kamis malam, berasal dari aktivitas sesar lokal di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong dan tidak berpotensi tsunami.

Pernyataan itu diungkapkan Kepala Stasiun Geofisika Palu Sujabar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat Sirenja sempat merasakan getaran gempa skala III MMI, atau getaran dirasakan secara nyata dalam rumah atau seperti truk berlalu beberapa saat pada Kamis (29/2) malam sekitar pukul 23.34 WITA.

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat setempat untuk tidak khawatir karena getaran yang dirasakan itu berasal dari gempa dangkal yang timbul akibat adanya aktivitas sesar lokal.

Berdasarkan analisa petugas BMKG pusat episenter gempa berada di Teluk Tomini, pada kedalaman 5 kilometer, atau berjarak 7 kilometer arah Timur Laut Toribulu, Parigi Moutong.

"Hasil pemodelan juga ditemukan gempa tersebut berkekuatan 4,4 magnitudo dan tidak berpotensi tsunami," kata dia,

Meski demikian kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan bagi masyarakat di Sirenja, Donggala maupun juga di Toribulu, Parigi Moutong yang dari jaraknya terjangkau dari pusat gempa itu.

Penting untuk diingat, menurut dia, bila merasakan getaran seperti maka sebelum kembali ke dalam rumah akan lebih baik periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan.

Baca juga: Pakar: Gempa Kalimantan akibat patahan batuan bergeser dari pasifik
Baca juga: BMKG: Gempa tektonik magnitudo 2,8 guncang Kabupaten Berau

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

jp paus sgp kamis

Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi******

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​​Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.

“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.

Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Satu pedang untuk dimuliakan

dadu4d

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

buku mimpi bergambar lengkap

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******

Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Orang suci pertama sepanjang masa

penolong 2d togel

Gempa berkekuatan 5 magnitudo dilaporkan terjadi di Jember******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa yang berkekuatan magnitudo 5 di Jember, Jawa Timur, Jumat, sekitar pukul 03.19 WIB.

Pusat gempa tersebut berada di laut selatan Pulau Jawa pada koordinat 10,48 LS-103,62 BT atau berjarak 252 kilometer barat daya Jember, Jawa Timur, di kedalaman 10 kilometer.

Dalam peringatan dini melalui sistem aplikasi infoBMKG yang dipantau di Jakarta, Jumat, hasil analisa sementara gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal

Getaran gempa itu dilaporkan juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Desa Karangkates, Malang dengan skala II MMI.

Namun, BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisa resmi tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, pelbagai akun media sosial inforBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur
Baca juga: BMKG: Tak perlu panik gempa susulan di NTT, tak berpotensi tsunami

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Dewa segala alam

kalkulator pinjaman akulaku

Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan******

Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden  juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024