777luckyslot

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Wapres Pamer Indeks Saham Syariah Tumbuh 9,4 Persen di 2022******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pamer pertumbuhan indeks saham syariah sebesar 9,4 persen dibandingkan 2021. Tak hanya itu, nilai sukuk koperasi pun disebut meningkat 20,23 persen.

Ia menyebutkan sektor ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Terlebih, menurutnya, perkembangan pasar modal syariah juga menggembirakan.

"Sepanjang tahun 2022 Indeks Saham Syariah Indonesia tumbuh 9,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai sukuk korporasi juga meningkat 20,23 persen," kata Ma'ruf dalam sambutan virtual di Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022, Jumat (30/12).

"Selain itu, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan," ucapnya.

Kemudian, saat ini sektor keuangan telah sehat dan kuat. Ma'ruf melihat dari sektor perbankan, rasio kecukupan modal yang kuat, rasio kredit bermasalah yang rendah dan dalam batas aman, serta pertumbuhan kredit perbankan mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme pelaku usaha.

Tak hanya itu, menurutnya sektor UMKM juga mulai bangkit melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasi UU Cipta Kerja.

"Terakhir, penanganan kasus covid-19 terkendali, dan cakupan vaksinasi maupun booster semakin luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih meningkat," paparnya.

Ma'ruf berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada 2023 dengan semakin banyak perusahaan yang go public. Termasuk sektor UMKM yang naik kelas serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi.

"Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

IHSG Diprediksi Perkasa di Penutupan 2022******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (30/12).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut penguatan terjadi karena posisi candle hammerpada perdagangan lalu masih ditutup di atas 6.800 sebagai supportpsikologis terdekat.

"IHSG mestinya akan rebound," katanya dikutip dari riset hariannya.

"IHSG diperkirakan akan menguji kembali resisten Fibonacci terdekat di 6.923 dan penutupan harian di atas level ini akan membuka jalan untuk melanjutkan tren naik sebelumnya menuju 7.009," ujarnya.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bergerak dalam rentang support6.800 danresistance7.009. Saham pilihannya adalah ADRO, ASII, dan INCO.

Sementara itu CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG masih stabil di pengujung 2022.

"Akhir pekan yang terakhir di 2022 pola gerak IHSG masih memperlihatkan pergerakan yang cukup stabil. Selama IHSG belum mampu ditutup di atas resisten level terdekat, maka IHSG masih akan cenderung bergerak sidewayshingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Meski demikian, menurutnya masih terbuka peluang IHSG kembali mengalami koreksi wajar.

"Dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saham saham berfundamental kuat dan memiliki likuiditas yang tinggi," paparnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.789 dan resistance6.956. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan TLKM, AALI, INDF, BBRI, JSMR, dan SMRA.

[Gambas:Video CNN]

IHSG berada di level 6.860 pada Kamis (29/12) sore. Indeks saham perlahan menguat 9,55 poin atau bertambah 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27.160 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.876 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 269 saham menguat, 238 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Erick Gandeng KPK Telusuri 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal memeriksa 65 persen dana pensiun BUMN yang berada dalam kondisi bermasalah. Menurutnya, saat ini hanya 35 persen dana pensiun berada dalam kondisi sehat.

Erick mengaku akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses 'bersih-bersih' ini.

"Minggu depan saya bersama Ketua KPK (Firli Bahuri) akan bertemu, dengan seluruh BUMN untuk berbicara. Hati-hati, karena kita akan investigasi audit. Karena data saya, 35 persen (dana pensiun) sehat 65 persen ada masalah," kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

"Jangan kita Asabri, Jiwasraya (dijagain), eh yang ini lupa. Mumpung ada waktu," ucapnya.

Meski demikian, Erick enggan memaparkan secara detail persoalan dana pensiun yang memprihatinkan ini. Menurutnya, proses due diligenceatau investigasi masih berlanjut hingga akhir Januari.

"Detailnya seperti apa saya nggak mau buka dulu, karena due diligence baru selesai akhir Januari, tapi indikasi awal sudah ada," katanya.

Erick mengaku akan melibatkan KPK untuk menimbulkan efek jera kepada para direksi atau BUMN yang diperiksa.

"Jangan sampai nanti cuma pindah buku doang, perusahaan BUMN-nya sehat, dipindahbukukan asetnya dijual. Jadi kita ingin perbaiki," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

'Hadiah' 2023, Tarif Tol Tangerang******

Tarif tol Tangerang- Merak bakal naik mulai 3 Januari 2023. Kenaikan tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak.

Mengutip finance.detik.com, Presiden Direktur ASTRA Tol Tamer Kris Ade Sudiyono mengatakan informasi kenaikan tarif sudah disosialisasikan sejak 2 minggu terakhir melalui berbagai media luar ruang di sepanjang tol tersebut.

"Penyesuaian tarif baru tersebut mengacu pada Keputusan Menteri PUPR No. 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, yang dikeluarkan pada 12 Desember 2022 lalu," kata Kris Ade Sudiyono melalui keterangan tertulis, Minggu (1/1).

"Penyesuaian tarif kali ini merupakan penyesuaian tarif reguler 2 tahunan berdasarkan inflasi yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2022 (Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004), Pasal 48 ayat (3), serta penyesuaian tarif atas penambahan lingkup investasi peningkatan kualitas dan kapasitas jalan di ruas Jalan Tol Tangerang-Merak," ujarnya.

Besaran Penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, dapat dilihat pada QR code yang dipajang pada media-media luar ruang (spanduk dan VMS) di ruas Jalan Tol Tamer, dan laman media sosial ASTRA Tol Tamer.

"Penyesuaian tarif ini bervariasi, karena dihitung berdasarkan nilai rupiah per kilometer. Misalkan untuk kendaraan golongan I untuk jarak terdekat dari Cikupa ke Balaraja Timur semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000, sedangkan jarak terjauh (Cikupa-Merak) semula Rp 44.000 menjadi Rp. 53.500 di luar tarif integrasi," katanya.

Berikut daftar tarif terbaru tol Tangerang-Merak berlaku mulai 3 Januari 2023:

Cikupa-Balaraja Timur

Golongan I: Rp3.000
Golongan II: Rp5.000
Golongan III: Rp5.000
Golongan IV: Rp6.500
Golongan V: Rp6.500

Cikupa-Balaraja Barat

Golongan I: Rp6.000
Golongan II: Rp9.000
Golongan III: Rp9.000
Golongan IV: Rp12 ribu
Golongan V: Rp12 ribu

Cikupa-Cikande

Golongan I: Rp16.500
Golongan II: Rp28 ribu
Golongan III: Rp26 ribu
Golongan IV: Rp33.500
Golongan V: Rp33.500

Cikupa-Ciujung

Golongan I: Rp22.500
Golongan II: Rp35.500
Golongan III: Rp35.500
Golongan IV: Rp46 ribu
Golongan V: Rp48 ribu

Cikupa-Walantaka

Golongan I: Rp26 ribu
Golongan II: Rp40.500

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Daftar 5 Aturan di Perppu Ciptaker yang Dinilai Buruh Merugikan******

PresidenJokowimenerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan perppu tersebut.

Menurutnya, Jokowi telah menyampaikan kabar penerbitan perppu tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, penerbitan perppu itu tetap saja dipandang sinis oleh para buruh yang terimbas langsung dari aturan yang terdapat dalam beleid tersebut. Pasalnya, beberapa poin yang diatur dalam perppu tersebut sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin.

Pasalnya kata Mirah jaminan kepastian kerja, kepastian upah dan jaminan sosial banyak yang hilang dari beleid itu. 

Lalu poin apa saja yang menjadi perhatian buruh karena bisa merugikan kehidupan mereka

1. Aturan soal pesangon

Buruh memandang aturan pesangon dalam Perppu Cipta Kerja cukup merugikan. Pasalnya, kata Mirah, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

2. Sistem upah

Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. 

Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aturan PHK Buruh yang Lebih Mudah dan Karpet Merah ke Buruh Asing

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Melihat Jumlah Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur besaran pesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK. Dalam beleid itu, besaran pesangin maksimal 9 kali upah.

Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal tersebut.

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Selain pesangon, beleid juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja. Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Sedangkan, ayat (4) Pasal 156 mengatur uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan yang di-PHK sebagai berikut:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Penerbitan demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.