slot demo spinhoki88

Tuan yang lemah

Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN September******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dugaan korupsi dana pensiun(dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung pada September mendatang. Pelaporan itu mundur dari sebelumnya yang dijadwalkan pada akhir Juli.

Erick mengatakan dana pensiun tersebut sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah diaudit, dana pensiun bermasalah baru bisa dipetakan apakah korupsi atau miss management.

"Memang kita tadinya mau di akhir Juli tetapi setelah duduk dengan BPKP, dia bilang September. Butuh waktu, ya sudah kita enggak bisa dorong, daripada kita mendorong sesuatu yang nanti komplikasi, tidak bisa membedakan yang mana korupsi, yang mana miss management," kata Erick pada Forum Sinergi BUMN-Swasta: Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

"Memenjarakan orang bukan sesuatu yang enak. Mereka sendiri punya keluarga, punya sosial, jadi kita harus hati-hati," kata Erick.

Awal tahun lalu Erick memang mengungkap dugaan korupsi dana pensiun BUMN. Ia menyebut salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Qin Jianji

Lewat Forum GABF, Boy Thohir Ajak Pengusaha Perangi Perdagangan Orang******

Pemerintah bersama sejumlah pihak terus menaruh perhatian besar terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin hari makin marak terjadi. Bahkan kalangan pengusaha juga memberi perhatian serius terhadap isu TPPO yang kian meresahkan akibat penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, CEO PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir bersama pengusaha Australia yang juga Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, menggelar Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 di Sanur, Bali, Kamis (10/8). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Bali Process yang diselenggarakan di Adelaide, Australia, Februari lalu.

Dalam sambutannya, Boy menekankan bahwa hari ini kasus perdagangan orang makin diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi. Para pelaku kejahatan disebutnya hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kemanusiaan.

Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran lebih lanjut tentang perdagangan manusia, namun juga untuk mengidentifikasi serta menemukan cara praktis agar masing-masing pihak dapat mencegah dan menghentikan kejahatan perdagangan manusia.

Dari situ, Boy kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar GABF Tech Forum 2023 di Bali ini. Sebab melalui forum ini masing-masing stakeholder dan pengusaha dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi jitu mengatasi permasalahan TPPO.

"Saya ingin ingin segera mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai di wilayah ini untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara dan sarana praktis untuk mengatasi tantangan ini, terutama di dalam konteks teknologi," ujar Boy dalam acara yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan top Indonesia dan Australia tersebut.

Tak hanya itu, Boy juga menekankan peran penting media, selebritas, dan industri hiburan dalam membantu meningkatkan kesadaran dan menyoroti masalah TPPO. Karena itu GABF Tech Forum 2023 ini menjadi wadah dan upaya kolektif dalam memerangi perdagangan manusia yang kian marak.

"Untuk melawan hal ini, kita membutuhkan upaya kolektif dari semua orang. Inilah mengapa kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Kita semua membutuhkan dukungan Anda dan bantuan dalam memberantas masalah yang sangat serius ini," ucap Boy.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan, dunia usaha harus berperan mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Selain itu, dunia bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan secara daring dengan mengembangkan platform pembelajaran berbasis pendengaran untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan.

"Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia," ucap Retno.

Retno menambahkan, kasus-kasus perdagangan manusia merupakan masalah regional, termasuk di Indonesia. Karenanya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini juga diperlukan peran para pemangku kepentingan di regional, dalam hal ini ASEAN.

"Kita harus menjadi koalisi yang positif dengan bantuan solusi yang dapat dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan wilayah yang bebas dari penderitaan manusia. Bersama-sama, kita harus membantu sekarang," tambah Retno.

Adapun Menkumham Yassona Laoly mengatakan, GABF Tech Forum 2023 penting dilaksanakan sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah dengan dunia bisnis dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Menurutnya, semua pihak harus terus bekerja sama untuk menerapkan strategi dan prioritas-prioritas baru di masa depan sebagaimana yang dihasilkan dalam pertemuan GABF sebelumnya di Adelaide.

"'2023 Adelaide Strategy for Cooperation"' menyatakan dengan jelas bahwa upaya kolektif dengan sektor swasta bertujuan untuk mengatasi perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari kerja anak," kata Yassona.

Sebagai informasi, Government and Business Forum (GABF) dibentuk sebagai platform kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, GABF juga jadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam upaya mengatasi masalah perdagangan manusia.

Permainan online Raja Fajar

Pemerintah Dorong Penciptaan Startup Berkualitas untuk Indonesia Maju******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penciptaan usaha rintisan (startup) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju.

"Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas Pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia menuju negara maju di tahun 2045," kata Teten dikutip Sabtu (12/8).

Menurut Teten, hal ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Kemenkop UKM saat ini tengah aktif bekerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru.

Pembukaan acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 (ISES 2023) dihadiri oleh Menkop UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Teten melanjutkan, salah satu pendorong lahirnya startup berkualitas adalah dengan menghubungkannya ke modal ventura. Ia menyebut, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sudah membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan startup.

"Kita juga buka pintu. Saya optimistis dengan kebijakan substitusi impor dan hilirisasi bisa menjadi peluang besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk start-up. Karena itu startup potensial kita koneksikan dengan investor asing," katanya.

Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.

"Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas," ujarnya.

Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha startup adalah pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan menerapkancredit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.

"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track recorddigital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK dan BI untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten.

Hadir secara virtual, Menteri Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya Kemenkop UKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan startup berkualitas.

Luhut menyampaikan, keberadaan startup harus didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan startup agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.

"Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah startup-nya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," kata Luhut.

Senada, Mendag Zulkifli Hasan yang hadir di acara tersebut juga mendukung lahirnya startup. Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.

"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.

Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya. Yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan.

Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.

Infrastruktur Digital

Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/startup berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.

Berdasarkan data, kecepatan internet Indonesia baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN memang menang, namun hanya dari Laos saja. sementara Thailand itu sudah 100 mbps.

Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan," ujarnya.

"Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada," katanya.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, tak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.

"Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn," ujar Sandiaga.

"Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.

pulau beluga

Bahlil Akui Ketidakberpihakan Pemerintah ke UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengakui ketidakberpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bahlil mengatakan hal tersebut berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi pelaku UMKM. Di mana pada saat itu untuk mencari tambahan modal dan membuat izin dipersulit.

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ujar Bahlil dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UKM Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Harus jujur saya katakan pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM, ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua 34 menteri di kabinet yang pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya menteri investasi," imbuhnya.

Padahal, Bahlil menilai UMKM adalah tameng pelindung Indonesia dari krisis ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM lebih berjasa ketimbang pengusaha kelas kakap.

Ia menegaskan UMKM membangkitkan gairah perekonomian bangsa selepas pandemi covid-19. Bahlil merinci setidaknya sekarang 99 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyentuh 64,3 juta.

Bahkan, UMKM sanggup menciptakan 120 juta dari 134 juta lapangan kerja.

"Bapak ibu tahu gak? Waktu krisis ekonomi 1998 hampir semua perusahaan kolaps, sebagian pailit, yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan 88 persen inflasi dan defisit ekonomi 15 persen, menjaga Ibu Pertiwi waktu itu bukan pengusaha besar, tapi UMKM," jelas Bahlil.

Bahlil bahkan menyindir pihak yang vokal membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Ia menyebut orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

Karenanya, ia menyampaikan permintaan khusus yang disetujui Presiden Jokowi soal kesejahteraan UMKM.

"Saya minta ke pak presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak presiden setuju, saya cek kenapa bapak presiden setuju, karena pak presiden juga dari UMKM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Milenial Kuasai 90 Persen Pasar Rumah Subsidi BTN******

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.

"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.

"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.

Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.

"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.