pragmatic123 slot demo 876Jutaan kata 198479Orang-orang telah membaca serialisasi
《luck365 slot》
Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
KPAI: Tingginya kekerasan di lembaga pendidikan jadi persoalan serius******Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang bahwa tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan merupakan persoalan serius yang harus dibenahi.
"Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah persoalan serius, apalagi hingga berdampak kematian," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Aris Adi Leksono, lembaga pendidikan seharusnya menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak.
"Tapi ironisnya justru praktik kekerasan banyak terjadi," katanya.
Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri
Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang
Menanggapi kasus penganiayaan berujung kematian santri di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pihaknya menegaskan bahwa kekerasan terhadap BM (14) yang berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada perlindungan anak atas hak hidup dan tumbuh kembang, serta perlindungan khusus anak korban kekerasan fisik dan psikis.
Pihaknya menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
"KPAI menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya santri berinisial BM," kata Aris Adi Leksono.
Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.
Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut meninggal adalah karena terjatuh di kamar mandi.
Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.
Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.*
Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri
Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Label:pinjaman bank cepat cair、info slot tergacor、togel dan slot
Terkait:link yang gacor hari ini、maxwin bet 5000 berapa rupiah、slot gacor online pragmatic play、gudangtoto、situs tergacor maxwin、rtp cuan123、mpochas、rumus slot gacor、klik gambar dapat uang、cuan680
bab terbaru:hunian303(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《luck365 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,perakpokerHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《luck365 slot》bab terbaru。