live sdy hari ini

Naga perang datang ke pintu

Viral J&T Express Diduga PHK Ratusan Karyawan Imbas TikTok Shop Tutup******

Viral narasi ratusan karyawan PT Global Jet Express alias J&T Express diduga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pelarangan TikTok Shop di media sosial.

"Sekitar 100 pegawai ekspedisi di-PHK. Mereka biasa kerja di (gudang) Malatex, Cimanggis, Depok (Jawa Barat)," tulis narasi dalam unggahan video akun Instagram @depok24jam, dikutip Kamis (2/11).

"Mereka di-PHK karena paket mulai sepi. Salah satunya disebabkan karena TikTok Shop ditutup," sambung keterangan video tersebut.

Ada juga satu truk paket dengan logo perusahaan ekspedisi itu yang terparkir di dalam gudang ekspedisi tersebut.

Dalam video juga diperlihatkan sepucuk surat dengan kop logo J&T. Sedangkan sisa unggahan tersebut menampilkan salam perpisahan antarpekerja, baik itu karyawan pria dan wanita.

"Semoga keadilan dan kesejahteraan tetap mereka terima. Anak dan istri di rumah akan tetap mendoakan," tandas caption video tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Public Relations J&T Express Diego Prayoga untuk meminta keterangan soal kabar PHK tersebut, namun yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan soal video viral tersebut. Sementara itu, Head of Legal PT Global Jet Express Teddy Antono belum memberikan tanggapan.

Di lain sisi, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mengatakan belum mendapatkan laporan resmi dari pihak J&T terkait kabar PHK massal di Depok, Jawa Barat.

"Saya belum dapat informasi (PHK massal J&T Express Depok) tersebut," kata Wakil Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

China Batasi Ekspor Bahan Utama Baterai******

China berencana membatasi eksporproduk grafit yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi baterai.

Dalam pengumuman yang disampaikan Jumat (23/10) lalu, eksportir produk grafit akan memerlukan izin untuk melindungi keamanan nasional.

Dilansir Reuters,Kementerian Perdagangan China mengatakan langkah pembatasan ekspor grafit "kondusif untuk memastikan keamanan dan stabilitas rantai pasokan dan rantai industri global, serta kondusif untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional dengan lebih baik".

Berdasarkan pembatasan baru ini, China akan mewajibkan eksportir untuk mengajukan izin pengiriman dua jenis grafit mulai 1 Desember, termasuk bahan grafit sintetis dengan kemurnian tinggi, kekerasan tinggi, dan intensitas tinggi, serta grafit serpihan alami dan produk-produknya.

Kemendag China juga mengungkap tiga jenis barang grafit yang "sangat sensitif" telah berada di bawah kendali sementara dan termasuk dalam daftar baru.

Sementara itu, pihaknya mencabut kendali sementara terhadap lima item grafit kurang sensitif yang digunakan dalam industri dasar seperti baja, metalurgi, dan bahan kimia.

Negeri Tirai Bambu adalah produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia. Teknologi ini juga memurnikan lebih dari 90 persen grafit dunia menjadi bahan yang digunakan di hampir semua anoda baterai kendaraan listrik, yang merupakan bagian baterai yang bermuatan negatif.

"Langkah berani dan tak terduga yang dilakukan China dalam sektor grafit ini telah mengejutkan kami, terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun," kata Kepala Komersial Alkemy Capital Investments Kien Huynh seperti dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, banyak pemerintah asing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan China atas praktik industri mereka.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan China, dengan alasan mereka mendapat keuntungan yang tidak adil dari subsidi.

Selain itu, pemerintah AS awal pekan ini memperluas pembatasan akses perusahaan China terhadap semikonduktor, termasuk menghentikan penjualan chip kecerdasan buatan yang lebih canggih yang dibuat oleh Nvidia.

[Gambas:Video CNN]

Pembatasan grafit di Tiongkok serupa dengan yang diberlakukan sejak 1 Agustus untuk dua logam pembuat chip, galium dan germanium. Pembatasan tersebut telah memangkas ekspor logam-logam tersebut dan mendorong kenaikan harga di luar negeri.

Tindakan ini mengintensifkan upaya para penambang di luar Tiongkok untuk mewujudkan proyek grafit, sementara upaya untuk mencari alternatif juga akan ditingkatkan.

Selir Chunqiu

China Batasi Ekspor Bahan Utama Baterai******

China berencana membatasi eksporproduk grafit yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi baterai.

Dalam pengumuman yang disampaikan Jumat (23/10) lalu, eksportir produk grafit akan memerlukan izin untuk melindungi keamanan nasional.

Dilansir Reuters,Kementerian Perdagangan China mengatakan langkah pembatasan ekspor grafit "kondusif untuk memastikan keamanan dan stabilitas rantai pasokan dan rantai industri global, serta kondusif untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional dengan lebih baik".

Berdasarkan pembatasan baru ini, China akan mewajibkan eksportir untuk mengajukan izin pengiriman dua jenis grafit mulai 1 Desember, termasuk bahan grafit sintetis dengan kemurnian tinggi, kekerasan tinggi, dan intensitas tinggi, serta grafit serpihan alami dan produk-produknya.

Kemendag China juga mengungkap tiga jenis barang grafit yang "sangat sensitif" telah berada di bawah kendali sementara dan termasuk dalam daftar baru.

Sementara itu, pihaknya mencabut kendali sementara terhadap lima item grafit kurang sensitif yang digunakan dalam industri dasar seperti baja, metalurgi, dan bahan kimia.

Negeri Tirai Bambu adalah produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia. Teknologi ini juga memurnikan lebih dari 90 persen grafit dunia menjadi bahan yang digunakan di hampir semua anoda baterai kendaraan listrik, yang merupakan bagian baterai yang bermuatan negatif.

"Langkah berani dan tak terduga yang dilakukan China dalam sektor grafit ini telah mengejutkan kami, terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun," kata Kepala Komersial Alkemy Capital Investments Kien Huynh seperti dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, banyak pemerintah asing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan China atas praktik industri mereka.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan China, dengan alasan mereka mendapat keuntungan yang tidak adil dari subsidi.

Selain itu, pemerintah AS awal pekan ini memperluas pembatasan akses perusahaan China terhadap semikonduktor, termasuk menghentikan penjualan chip kecerdasan buatan yang lebih canggih yang dibuat oleh Nvidia.

[Gambas:Video CNN]

Pembatasan grafit di Tiongkok serupa dengan yang diberlakukan sejak 1 Agustus untuk dua logam pembuat chip, galium dan germanium. Pembatasan tersebut telah memangkas ekspor logam-logam tersebut dan mendorong kenaikan harga di luar negeri.

Tindakan ini mengintensifkan upaya para penambang di luar Tiongkok untuk mewujudkan proyek grafit, sementara upaya untuk mencari alternatif juga akan ditingkatkan.

Keluarga Pengharum Mayat

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Jingfangnian

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]