cicilan kartu debit

peternakan ajaib

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

ESDM Respons Macet 22 Jam Jambi Imbas Truk Batu Bara: Jangan Siang Lah******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal viral macethoror 22 jam di Jambi imbas padatnya truk angkutan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan seharusnya perusahaan batu bara mempunyai jalan khusus, tidak menggunakan jalan nasional.

Jika belum punya jalan sendiri, Ridwan menyebut pengaturan jam melintas dan jalur dipilih sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, ia menegaskan perusahaan batu bara harus tertib mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya, sudah ada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Wilayah Provinsi Jambi. Ada juga Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 kepada perusahaan batu bara di Jambi untuk menaati aturan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Perusahaan yang melanggar bakal dikenakan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin.

Lihat Juga : Isi Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang Usia 28 Tahun

"Kendaraan pengangkutan batu bara dapat dioperasionalkan atau keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan atau stockpile mulai pukul 18.00 WIB-06.00 WIB," tulis poin 9 bagian kedua aturan tersebut.

Insiden macet selama 22 jam di Jambi terjadi pada Selasa (28/2) viral di media sosial. Kemacetan parah itu terjadi di jalan nasional di Tembesi, Batanghari, Jambi. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ini adalah padatnya truk angkutan batu bara di Jambi, yang mencapai 8.300 hingga 11.500 unit. Truk-truk ini melewati jalan nasional di Jambi karena belum ada jalur khusus.

Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kemacetan ini juga terjadi imbas kondisi sekitar jalan yang memburuk selepas hujan lebat.

Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan personel untuk mengatasi kemacetan sejak malam hari. Polres Batanghari juga berjaga di mulut tambang agar tidak ada truk angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional.

Imbas kemacetan ini, terdapat pasien yang meninggal dunia di dalam ambulans. Pada akhirnya, operasi truk angkutan batu bara dihentikan sementara.

Penghentian operasional angkutan batu bara di Jambi diinisiasi Gubernur Jambi Al Haris, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurutnya, penghentian operasional tersebut merupakan langkah yang diambil selepas kemacetan horor di Jambi selama 22 jam lebih pada Selasa (28/2) dan Rabu (1/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Peri dokter ajaib

Pelindo Siapkan Lahan Relokasi Depo Plumpang di Area Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan lokasi baru Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertaminadari Plumpang, Jakarta Utara yang terbakar.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengungkapkan perusahaan tengah mengerjakan pembangunan lanjutan pada Terminal NewPriok, di mana terdapat area yang diperuntukkan sebagai product terminal. Area tersebut dipertimbangkan sebagai lokasi baru depo Pertamina. Lahan itu akan siap pada 2024.

"Lokasi product terminalyang kami siapkan nantinya terletak tepat di waterfront, sehingga akan memudahkan bongkar muat minyak dan gas dari kapal ke terminal dan sebaliknya," jelas Ali dalam keterangan resmi, Selasa (7/3).

"Pada prinsipnya Pelindo siap mengikuti arahan Pemerintah dan terbuka terhadap opsi pemindahan ke pelabuhan. Untuk selanjutnya, kita akan menunggu pembicaraan lebih lanjut antara Pertamina dan Pelindo" pungkas Ali.

Pasca kebakaran TBBM Plumpang, Pelindo juga telah menurunkan tim tanggap darurat (emergency response team) untuk memenuhi kebutuhan awal warga yang terdampak peristiwa tersebut.

Selain membantu upaya evakuasi di hari pertama, tim tanggap darurat Pelindo Peduli juga mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, selimut, terpal dan berbagai kebutuhan warga terdampak yang saat ini berada di posko pengungsian.

Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar.

Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Menteri Basuki Klaim 81 Persen Masalah Banjir di Bandung Kelar******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut 81 persen permasalahan banjirdi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah terselesaikan.

Hal itu katanya, berkat adanya sejumlah infrastruktur penangkal banjir di Kota Kembang tersebut. Adapun infrastruktur itu di antaranya; Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Andir, dan Kolam Retensi Cienteung yang baru saja di resmikan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ada juga Terowongan Nanjung yang sudah ada sebelumnya juga turut membantu penyelesaian masalah banjir.

Ia mengatakan sejauh ini, kondisi perumahan warga di titik yang biasanya banjir, khususnya di kawasan Andir, sudah mulai normal. Bahkan, harga tanah di kawasan itu sudah naik.

"Kita lihat rumah-rumah sudah mulai dicat lagi, harga tanah pun sudah naik," kata Basuki.

Ia menjelaskan penuntasan masalah banjir di wilayah Kabupaten Bandung itu merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan di hulu Sungai Citarum.

Basuki mengatakan kini telah memulai menangani permasalahan di kawasan hilir Sungai Citarum dengan membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.

Dia pun mengatakan pembangunan sejumlah infrastruktur itu pun menjadi jawaban atas permasalahan banjir di Karawang dan Bekasi yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kemudian di bagian hilirnya kita bangun tanggul, mudah-mudahan dengan itu Insya Allah akan berkurang," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

MAKMUR PKT Jadi Kunci Jaga Ketahanan Pangan Nasional******

Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseimbangan stok pangan global yang sempat terganggu tentu berdampak langsung pada kenaikan harga pangan global.

Harga-harga komoditas, terlebih energi dan pangan cenderung mengalami kenaikan dan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

"Diinisiasi sejak 2020 lalu oleh PKT, program MAKMUR sendiri merupakan salah satu fokus PKT bersama Pupuk Indonesia melalui sinergi BUMN, mendorong pengembangan sektor pertanian dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman dikutip Kamis, (2/3).

"Dalam program ini, petani binaan kami berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung mereka rata-rata hingga 35 persen, sehingga kesejahteraan petani juga turut meningkat lewat keuntungan hasil panen padi dan jagung yang meningkat rata-rata 52 persen," kata Qomaruzzaman.

Pada Desember 2022, lewat program MAKMUR ini, PKT tercatat telah berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang.

Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

PKT Siapkan Stok Pupuk untuk Musim Tanam Maret 2023

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengungkapkan, bahwa kualitas dan kuantitas pelaku sektor pertanian nasional harus selalu ditingkatkan karena menjadi salah satu faktor dalam menjaga ketahanan pangan nasional, selain jaminan pemenuhan kebutuhan dan stok pupuk bagi para petani.

"Menjelang musim tanam Maret 2023, PKT akan mendukung penuh ketercukupan pupuk di gudang-gudang distribusi dan memastikan bahwa pupuk-pupuk tersedia bagi para petani yang membutuhkan," kata Wisnu.

Adapun stok pupuk yang dipersiapkan PKT untuk musim tanam Maret 2023 ini adalah sebesar 172.433 ton, stok pupuk urea bersubsidi dan 7.320 ton NPK formula khusus, serta 342.553 ton pupuk urea non subsidi dan 36.056 NPK non subsidi (Per 28 Februari 2023).

"Seluruh stok ini terjamin tersedia di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT," ujar Wisnu.

Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang utama tentu terletak di pelaku industri pupuk Tanah Air, termasuk PKT.

Karena dengan komitmen penuh dalam edukasi pengelolaan lahan pertanian yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan sekaligus sebagai penyumbang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, bersama dengan holding Pupuk Indonesia, program MAKMUR pun digagas di banyak wilayah di Indonesia agar pemerataan proses edukasi ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini program MAKMUR telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia, dan pada tahun 2023 PKT diamanatkan untuk mengelola program MAKMUR di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

Project Manager Program MAKMUR, PKT Adrian RD Putera mengatakan, program MAKMUR akan terus dikembangkan ke komoditas unggulan di tiap daerah. Salah satunya dengan menggali potensi komoditas unggulan alternatif, yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani.

Kemudin, terus bekerja sama dan melakukan kolaborasi bersama petani, maka petani yang tergabung dalam program MAKMUR dapat terus bertambah, sehingga petani yang mendapatkan pendampingan terarah tentang pengelolaan dan pemaksimalan lahan pertanian juga semakin banyak.

"Kami berharap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian melalui Program MAKMUR akan semakin bertumbuh secara pesat di tahun 2023 ini," ujar dia.