gacor 305 slot 804Jutaan kata 428946Orang-orang telah membaca serialisasi
《wededomino》
Membandingkan Harga Beras RI dan Tetangga, Mahal Mana?******
Berasdi Indonesia tengah naik harga. Bahkan harganya lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysiadan Singapura.
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini tembus rekor tertinggi hingga Rp18 ribu di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kualitas premium.
Padahal, biasanya harga beras hanya sebesar Rp12 ribu - Rp14 ribu per kg untuk kualitas premium.
Lihat Juga :Alasan Prabowo Ingin Pilih Amran Sulaiman Jadi Mentan Lagi |
Berapa harga beras di negara tetangga?
Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 sekitar Rp6.000 - Rp12 ribu per kilogram. Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi.
Harga eceran beras di Malaysia tercatat sebesar antara USPR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Untuk harga grosir beras Malaysia tercatat sekitar USTecno umumkan asisten AI baru bernama "Ella" di MWC 2024******
Kini perusahaan teknologi Tecno yang berasal dari Transsion Holdings, ikut mengumumkan akan menghadirkan asisten suara berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Ella, dilaporkan Gizmochina, Jumat (1/3). Ella dikenalkan lewat ajang bergengsi Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona.
Ella diklaim bakal berbeda dari asisten suara yang biasanya ditugaskan untuk menyetel alarm atau memutar musik. Tecno menyebut Ella sebagai asisten pribadi serba bisa untuk mendukung kenyamanan pengguna dan pembuatan konten.
Baca juga: Tecno Spark 20 hadir dengan MediaTek Helio G85
Meskipun beberapa fiturnya menyerupai AI populer lainnya, kehadiran Ella dari Tecno dapat menjadi solusi lengkap untuk masalah yang dialami banyak pengguna ponsel cerdas.
Beberapa fitur yang bakal bisa dilakukan Ella di antaranya pembuatan gambar hingga pencarian foto lebih mudah. Dimulai dari pembuatan gambar, fitur itu akan berguna untuk pengguna yang kerap kesulitan memvisualisasikan idenya.
Ella dapat mengubah kata-kata menjadi gambar sehingga menambahkan semangat kreatif pada proyek pengguna. Ini adalah fitur AI generatif, mirip dengan Dall-E milik OpenAI.
Selain itu, Ella juga bakal hadir sebagai penerjemah. Tecno menyatakan bahwa AI-nya dapat mengatasi hambatan bahasa dengan fitur-fitur seperti terjemahan panggilan, terjemahan media sosial, dan bahkan menghasilkan subtitle (takarir) untuk video.
Ada juga pengeditan foto yang lebih cerdas. Dengan asisten AI itu, pengguna bisa dengan mudah menghapus tampilan orang asing dari foto jepretannya.
Fitur itu mengingatkan pada fitur yang biasanya hanya ditemukan di ponsel-ponsel kelas atas seperti Magic Eraser di Pixel ataupun fitur serupa di seri Samsung Galaxy S24.
Terakhir ada fitur penelusuran foto yang makin mudah. Dengan AI tersebut pengguna bisa menelusuri galeri menggunakan deskripsi sederhana untuk mendapatkan gambar yang diinginkan.
Cara itu dapat menghemat waktu dan kesulitan menelusuri foto secara manual. Meskipun tanggal rilis spesifiknya belum diumumkan, fitur-fitur ini diperkirakan akan hadir di ponsel Tecno pada awal musim panas 2024.
Baca juga: TECNO resmi hadirkan PHANTOM V Flip 5G di Indonesia
Baca juga: Apple perbanyak rekrut karyawan untuk kembangkan produk AI
Baca juga: Google akan hadirkan fitur AI generatif untuk Assistant
Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Sementara, di Singapura harga beras tercatat sebesar USZulhas Ajak Masyarakat Beralih ke SPHP Bulog Imbas Mahal Beras Premium******
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atauZulhas mengajak masyarakat beralih membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diproduksiBulogdi tengah mahalnya beras premium saat ini.
"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," kata Zulkifli di sela peninjauan harga beras di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutipAntara, Senin (19/2).
Menurut Zulhas, program beras SPHP dari Perum Bulog sebagai solusi alternatif dalam menanggulangi kenaikan harga beras premium yang tinggi di sejumlah ritel modern maupun di pasar tradisional.
"Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, nggak ada masalah," tutur Zulhas.
Oleh karena itu, ia berharap adanya peningkatan ketersediaan stok beras dari Bulog, terutama SPHP, agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.
"Memang kadang-kadang permintaan di sini (Trans Mart Cempaka Putih) dua hari habis, telat datangnya. Karena problemnya itu kan dibagi 5 kg, nah karena ini permintaannya banyak, kantongnya itu dibagi banyak, kadang-kadang ini yang perlu dipercepat," katanya.
Lihat Juga :![]() |
Hasil tinjauan Kemendag, harga beras premium cukup tinggi mulai dari Rp72 ribu, bahkan ada yang tembus Rp80 per 5 kilogram (kg). Harga tersebut tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per kilogram.
Zulhas menilai mahalnya harga beras premium tidak hanya dipicu faktor ketersediaan, tetapi juga oleh penundaan panen akibat fenomena El Nino. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di pasaran, mengakibatkan tingginya harga jual.
"Memang suplainya beras premium itu tidak sebanyak dulu karena kita belum panen, panennya mundur karena fenomena El Nino. Suplainya kurang, harganya naik," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt),79 (SGD 1,06) per kg atau Rp12.324 per kg dan di grosir sebesar USPR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
[Gambas:Video CNN]
Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan usai Kembali Beroperasi******
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengatakan Tiktok Shop melanggar aturan pemerintah meski saat ini telah kembali beroperasi dengan mengakuisisi Tokopedia.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, katanya, media sosial dan e-commerce harus dipisah.
"TikTok investasi di Tokopedia iya, tapi TikTok tetap melanggar juga iya. Kita enggak masalahin TikTok investasi di Tokopedia-nya, kita masalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok shop itu terintegrasi dengan medsos," katanya di kantor Kemenkop UKM, dikutip CNBC Indonesia, Senin (19/2).
"Kami di Kemenkop sudah jelas melakukan koordinasi teknis antar kementerian, dan TikTok masih melanggar Permendag 31 tahun 2023. Ya kita nanti tunggu Pak Mendag," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop. Ia mengatakan pemerintah harusnya konsisten dalam menegakkan aturan.
"Kita pengen seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya," katanya.
"Jangan juga Tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, enggak masalah di Tokopedianya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos," ujarnya.
TikTok Shop kembali beroperasi setelah mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS). Akuisisi terjadi pada Desember 2023 lalu.
Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Label:indokasino、slot ganas、slot kemenangan
Terkait:ligaciputra、republik365、mantap gacor、trik main starlight、jam gacor wild west gold、link slot depo 25 bonus 25、link slot 88、maxwin di bet 800、daftar bo slot gacor、gaharu4d
bab terbaru:prediksi togel besok(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.
Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.
"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.
"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.
Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.
Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.
Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.
Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.
Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.
"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.
[Gambas:Video CNN]
《wededomino》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik main koi gateHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《wededomino》bab terbaru。