judi slot yang gacor hari ini

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

buku mimpi 1000 mimpi

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Riasan merah di seluruh dunia

trik dapat jp slot

Pj Gubernur Banten raih penghargaan program bangun jalan mantap******

Serang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Ekbispar Award 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat (Bajamantra), pada Jumat (1/3) malam. “Pengakuan ini bukanlah suatu tujuan. Ini adalah efek dari kita menyiapkan langkah kerja Pemerintah, mengimplementasikan dan melakukan pelayanan masyarakat," katanya di Serang, Banten, Sabtu. Al mengatakan Infrastruktur jalan jembatan serta berbagai sarana prasarana lainnya pendidikan dan kesehatan, itu kata kunci dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan dalam tata ekonomi, kata Al Muktabar, memiliki nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang didapatkan berarti makin efektif. Semakin terencana dengan baik dari infrastruktur yang disiapkan. “Infrastruktur ini kita siapkan dalam rangka jangka panjang untuk menjawab dinamisasi dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tata kelolakan dalam dua kelompok besar pembangunan fisik dan pembangunan mental harus sejalan antara fisik dan mental,” katanya. Dikatakan, menuju Indonesia Emas 2045 adalah sumber data yang disiapkan sekarang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Untuk Provinsi Banten, kita punya sumber daya yang komplit untuk menuju ke sana. Kita punya sumber daya manusia yang cukup," katanya. Menurutnya infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan. Dengan infrastruktur yang kuat, sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan dan berbagai pendukung lainnya, mempunyai relevansi yang kuat dengan penanganan stunting. "Kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah stunting peran individu bisa berjalan dengan baik. Ditopang oleh peran infrastruktur yang baik," katanya.*

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

cara dapat uang dari survey berbayar

Sepekan, rekonstruksi rumah korban bencana******

Jakarta (ANTARA) - Berikut rangkuman pelbagai berita peristiwa humaniora sepekan terakhir di Indonesia, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam, hingga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menyempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru.

 

1) BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi - rehabilitasi kerusakan rumah milik korban dan fasilitas lainnya yang terdampak bencana alam. Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

 

2) Indonesia gelar side events di Paris perkuat ekosistem film

Indonesia menggelar serangkaian side events (acara sampingan) di Kantor Pusat UNESCO Paris, Prancis, untuk memperkenalkan dan memperluas pengaruh budaya Indonesia di dunia. Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar mengatakan melalui side eventini diharapkan dapat memperlihatkan secara singkat perjalanan ruang eksplorasi dan persimpangan dinamis antara kreativitas, keragaman, dan kebebasan ekspresi budaya dalam konteks Indonesia.

 

3) Presiden: Kasus perundungan jangan ditutupi demi nama baik sekolah

Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kasus perundungan yang terjadi di sekolah jangan ditutup-tutupi demi nama baik sekolah, melainkan diselesaikan.
Sebagai kepala negara ia menegaskan kasus perundungan tidak boleh terjadi lagi dan dibiarkan berlarut, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi.

 

4) Dua bayi di Banda Aceh lahir di tahun kabisat 29 Februari 2024

Dua bayi di Banda Aceh Lahir pada tahun kabisat yakni pada tanggal 29 Februari yang muncul hanya empat tahun sekali. Kedua bayi tersebut masing-masing lahir di Rumah Sakit Az-Zahra dan di Klinik Bersalin Bungong Seulanga, Kamis (29/2).

 

5) Wapres Ma’ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalat nya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/2) siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.



 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

sistem Qixia

trivabet

Khofifah yakin Jatim salah satu penentu kemenangan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa meyakini Jawa Timur menjadi salah satu penentu kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Khofifah menilai masyarakat Jawa Timur mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme yang sejalan dengan Prabowo, calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2024.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan nusantara lahir dari Bumi Majapahit dan itu berada di Jawa Timur, karena seperti yang selalu digaungkan Prabowo tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itu jantungnya ada di Jawa Timur," kata Khofifah saat acara Silaturahmi Kebangsaan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Baca juga: Khofifah percaya proses demokrasi pemilu berikan hasil terbaik

Pada kesempatan itu, Khofifah bersama 1.600 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh masyarakat di Jawa Timur, di antaranya Emil Elestianto Dardak, bersilaturahmi di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sabtu.

Dalam acara itu, Khofifah juga mengajak seluruh anggota Muslimat NU untuk mendoakan Prabowo menjadi Presiden Ke-8 RI yang bakal dilantik pada Oktober 2024.

“Insya Allah yang dilantik bulan Oktober nanti adalah Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto yang nanti menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Khofifah dalam acara silaturahmi tersebut.

Dai mengatakan pada pemilu 2024, Jawa Timur merupakan provinsi dengan suara terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 35.714.901, sementara di Jawa Timur ada 31.402.838 pemilih.

Prabowo setelah mendengar pidato Khofifah pun mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan, tokoh, kiai, ulama, dan masyarakat Jawa Timur yang mendukung dirinya bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khofifah, ibu-ibu muslimat; bapak-bapak ulama; atas kehormatan dan perjuangan keras yang diberikan kepada saya untuk menuju RI 1," kata Prabowo.

Baca juga: TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu

Dia memuji sikap para pendukungnya di Jawa Timur yang tegas dan tidak malu-malu mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Saya memang dari muda selalu merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama, sebagaimana saudara ketahui, saya dikatakan jadi salah satu yang sangat dekat dengan Gus Dur. Dari sangat muda, kami saling kenal. Beliau juga sering ke rumah saya. Bahkan, rumah beliau persis berada di seberang rumah kakek dan nenek saya. Beliau adalah orang yang banyak membimbing saya dalam banyak hal,” kata Prabowo.

Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh penting NU yang juga Presiden Ke-4 RI.

Oleh karena itu, di hadapan anggota Muslimat NU, Prabowo berharap mereka juga selalu mendukung dirinya. “Saya tetap butuh dukungan saudara semua. Kawal terus saya. Mari bersama kita hilangkan kemiskinan. Saya hari ini dapat kekuatan karena ada dukungan saudara semua,” kata Prabowo.

Dalam hasil sementara rekapitulasi suara KPU RI, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 58,83 persen per Sabtu pukul 22.00 WIB.

Dua rivalnya, yaitu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara sementara 24,49 persen, sementara pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,68 persen.

KPU dalam laman resminya menunjukkan per Sabtu pukul 22.00 WIB surat suara yang dihitung mencapai 78,04 persen.

Baca juga: Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara
Baca juga: Gibran belum ingin ungkap kementerian baru usai bertemu Prabowo
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menipu dan merampas sistem amplop merah

idn89

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

ide777 rtp

Pemkab Bogor gandeng Kadin jual beras murah keliling pasar tradisional******

...Kami melaksanakan operasi pasar khususnya beras karena dalam rangka pengendalian harga terutama di tingkat masyarakat,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menjual beras murah dengan berkeliling ke pasar tradisional untuk pengendalian inflasi daerah.

"Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor. Kami melaksanakan operasi pasar khususnya beras karena dalam rangka pengendalian harga terutama di tingkat masyarakat," kata Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat menjual beras murah di Pasar Cigombong, Bogor, Sabtu.

Ia menjelaskan, operasi pasar juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Baca juga: BPS DKI : Harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Kata dia, harga beras di pasaran sudah mencapai Rp76 ribu-Rp80 ribu/5 kilogram. Pada operasi pasar murah ini Pemerintah Kabupaten Bogor dengan menggandeng Kadin, PD Pasar Tohaga, dan Perum Bulog menjual dengan harga Rp53 ribu/5 kilogram.

"Kegiatan ini sangat penting, dalam rangka menghadapi Ramadhan sehingga warga masyarakat punya akses yang lebih luas dan terbuka. Alhamdulillah hari ini sudah disalurkan 10 ton beras kemudian dalam perjalanan ada tambahan lagi 10 ton dari Bulog," ungkap Asmawa.

Asmawa menegaskan, operasi pasar ini akan rutin dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bogor secara bergiliran.

"Hari ini giliran Pasar Cigombong, besok di kecamatan lain sampai saatnya nanti harga beras di tingkat pengecer bisa stabil kembali," tuturnya.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro memastikan stok beras di wilayah Kabupaten Bogor dalam kondisi aman meski harganya masih mengalami kenaikan jika dibandingkan kondisi normal.

"Sampai saat ini masih relatif aman serta untuk harga beras tersebut masih mengalami kenaikan," ungkap Rio.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Polres Bogor ke Gudang Bulog di Kecamatan Dramaga, Bogor, masih terdapat beras seberat 3.000 ton yang terdiri dari berbagai jenis.
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024