lagi gacor
markas138 731Jutaan kata 739137Orang-orang telah membaca serialisasi
《lagi gacor》
Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******
Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.
Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.
"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).
Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.
"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya
Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.
"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.
"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas di RI, Benarkah Kata Mahfud MD? |
Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.
Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.
Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.
"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.
Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.
Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.
Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.
Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.
[Gambas:Video CNN]
"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).
Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.
"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.
(ldy/agt)Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.
"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"
Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.
Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.
"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.
Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers
"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.
Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.
Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.
Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.
Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label：100 jackpot、idn gacor 88 slot、pola wwg gacor hari ini
Terkait：toto888、slot terbaru gacor、slot gacorhari ini、zoom slot88、voucher sodexo bisa dipakai、situs slot gacor mudah jp、game pragmatic play、boga88、update pola gacor hari ini、warunghoky88
bab terbaru：slot gacor bonus new member 100（2024-07-09）
Perbarui waktu：2024-07-09
- Bab 1 garuda88
- Bab 2 slot bo gacor
- Bab 3 1 win slot
- Bab 4 iklan4d
- Bab 5 pinjol terbaik cepat cair
- Bab 6 sigmabet77
- Bab 7 qqbos99
- Bab 8 situs slot aman dan terpercaya
- Bab 9 situs judi slot terbaik
- Bab 10 pinjol yang pasti disetujui
- Bab 11 mpoatm
- Bab 12 web slot baru
- Bab 13 indospin188
- Bab 14 tafsir mimpi ikan gabus
- Bab 15 slot maniak
- Bab 16 cara bayar cicilan kredivo di shopee
- Bab 17 kakek merah slot gacor
- Bab 18 kakajudi
- Bab 19 ovoslot
- Bab 20 seribu mimpi 72
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah2718bab
Menipu dan merampas sistem amplop merah
cara cicil barang di tokopedia
Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.
Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.
"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.
Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.
"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pembunuhan mutlak
kakek judi slot
Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.
Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.
Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.
Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.
Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.
Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua |
Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.
"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.
Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.
Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.
Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Kontrak Hantu yang Salah
trisula88
Cari-cari sepeda listrik yang bagus tapi harganya murah? Coba cek unitnya di Transmart. Mumpung besok (21/1) Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gedeannya untuk sepeda listrik.
Transmart bahkan kasih diskon sepeda listrik sampai jutaan rupiah. Gak percaya? Coba simak daftarnya berikut.
Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Fresh |
Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex dari harga normal Rp7.200.000, diskon jadi Rp5.472.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.728.000.
Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.500.000, diskon jadi Rp5.760.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.740.000.
Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.
Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.
Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.
Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale besok!
(fef/fef)[Gambas:Video CNN]
Apakah itu sungai atau danau?
belanja di lazada pakai kredivoPewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Shenwutu
link slot gacor 2023
Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.
Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.
"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.
Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.
Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.
"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.
"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.
Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.
"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.
Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.
[Gambas:Video CNN]
Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.
"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.
(skt/del)Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan
akun slot sering maxwin
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
《lagi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tunggakan kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lagi gacor》bab terbaru。