Panduan Budidaya Perkotaan

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Rahasia seni bela diri

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Cerita Mahfud Md Ketemu Jokowi 10 Menit******

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud Md menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud dan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menkopolhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menkopolhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menkopolhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menkopolhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

“Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain,” kata Mahfud.

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Mahfud Md bakal Serahkan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Presiden Jokowi******

JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” kata Mahfud di Lampung, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2/2024).

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1/2024).

Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menunggu timingdan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud saat itu.

gelandang jenius

Kunjungi Terminal Tirtonadi, 22 Siswa Asal Sragen Belajar Sistem Transportasi******

“Anak-anak tentu mau pergi kemana-mana dengan transportasi umum, jadi tidak harus naik motor atau mobil pribadi. Dia itu harus paham kalau moda transportasi umum itu sekarang nyaman, aman, dan murah,” kata dia ketika ditemui, Selasa (16/1/2024).

Dia mengatakan setiap tahun para siswa selalu diajak belajar di luar mengenai transportasi. Pihak sekolah juga telah menjalin kerja sama dengan terminal Tirtonadi, Stasiun Kadipiro, dan Trans Jateng. 

“Di terminal [Tirtonadi] ini ada wahana baru, jadi membantu, jadi kalau anak-anak menunggu dan jenuh ada wahana baru lebih nyaman,” kata dia.

Selain itu, anak-anak juga diajak mengenal cara menggunakan Trans Jateng mulai dari transaksi sampai ke tujuan. 

“Kalau kemarin kita ke Terminal Sumberlawang sekarang kita ke Terminal Tirtonadi. Besok kita mau belajar ke Stasiun Kadipiro dan Bandara Adi Soemarmo. Jadi memang agenda tahunan, sudah kerja sama tiga tahun ini,” kata dia.

Terpisah, Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi, Bandiyono mengatakan dalam sebulan Terminal Tirtonadi bisa menerima dua hingga empat kali kunjungan edutrip.

“Terminal Tirtonadi kan banyak kunjungan Edutrip, sebulan bisa dua sampai empat kali, nah pojok baca digital [Pocadi] ini bisa sangat membantu megedukasi, sekaligus menumbuhkan minat baca, kepada anak-anak,” terang dia.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.