situs slot receh gacor

Gadis biasa yang mencari keabadian

Pemerintah Minta Perbankan Hapus Kredit Macet UMKM******

Pemerintah mendorong agar perbankanbisa bekerja sama untuk memberikan keringanan bagi UMKM di Tanah Air. Caranya, dengan penghapusan kredit macet.

"Prediksi Bappenas di 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Ia telah menyampaikan hal tersebut kepada perbankan dan kementerian terkait di Indonesia antara lainKemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara (BRI, BSI, BNI dan Mandiri), dalam acara Rapat Koordinasi pembahasan skema penghapusan kredit macet UMKM pada Rabu (29/3) kemarin.

Teten menilai apabila kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi, maka rasio kredit UMKM bisa meningkat menjadi 45,75 persen.

Selain itu, ia menekankan penghapusan tagihan kredit macet UMKM yang sudah dihapusbukukan tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Lihat Juga : Viral Uang Nasabah BTN Hilang, Dirut Angkat Suara

Bahkan menurut Teten, dengan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penghapusan kredit macet bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya kendala selama ini yang dialami oleh UMKM ada di sektor pembiayaan.

"Kami bersamastakeholderterkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, OJK dan aparat penegak hukum akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa peraturan presiden serta dibentuknya komite bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Kemnaker Buka Suara soal 'Jerit' TKW Karawang Mengaku Dijual di Suriah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal viral video 'jerit' TKWasal Karawang bernama Dede Aisyah yang merengek minta pulang ke tanah air karena mengaku telah bekerja di Suriah.

Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Salah satunya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus.

Ia mengatakan dari koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan gambaran bahwa kondisi TKI tersebut sehat. Tak hanya itu, gaji TKI tersebut juga masih dibayar secara lancar.

"Hingga kini, KBRI Damaskus masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku penempatan. Kedua PMI ingin dipulangkan karena tak sesuai dengan yang dijanjikan agensi, saat akan berangkat dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), " kata Suhartono dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (3//4).

Seorang TKW asal Karawang Dede Aisyah menangis ingin pulang ke tanah air. Dia mengaku telah dijebak untuk bekerja di Suriah.

Pengakuan Dede melalui rekaman video itu viral di media sosial (medsos). Dalam video itu Dede mengungkapkan nasibnya kini sambil terus berurai air mata.

Dalam video tersebut, Dede mengaku awalnya diajak kerja di Turki dengan tawaran gaji US0. Setelah tiba di Istanbul, Dede malah dibawa ke Suriah.

Dede juga mengaku dirinya menjadi korban penjualan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Karena masalah itu, dia diharuskan bekerja selama 4 tahun.

Masih dalam video itu, Dede mengaku pekerjaan yang dijalaninya di Suriah cukup berat. Dia harus bekerja hingga dini hari. Dede mengaku tersiksa. Apalagi dirinya baru melahirkan secara cesar. Informasi dihimpun, Dede dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Selama di Suriah, Dede mengaku sudah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana. Sementara suaminya di Karawang juga sudah meminta pertolongan ke aparat penegak hukum. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan.

"Saya sudah ke KBRI tapi belum ada tindakan, suami saya juga sudah meminta tolong ke sana sini, minta tolong ke Polres, sudah ngehabisin uang tapi belum ada tindakan. Belum ada pertolongan dari siapapun, tolong bantu saya, saya ingin pulang," kata Dede dalam video itu.

[Gambas:Video CNN]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang sudah mengetahui viralnya video Dede di Medsos. Namun data Dede yang bekerja di luar negeri tak tercatat di sistem.

"Sudah, kemarin semenjak video itu viral, kami langsung mengecek nama itu di Sitkom DLN (Sistem Komputer dalam dan Luar Negeri), namun datanya tidak ada," kata Kepala Subkor Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Ijum Junaedi saat ditemui detikJabar di Kantor Disnakertrans.

Belakangan diketahui, Dede Asiyah merupakan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau unprosedural. Oleh sebab itu, pihaknya sempat kesulitan mencari data mengenai Dede Asiyah tersebut.

"Dia (Dede Asiyah) memang berangkat ke sana unprosedural. Makanya dia mengaku sudah menghubungi KBRI tapi tidak ada tindakan. Sebetulnya bukan tidak ada tindakan di sana, mungkin belum ditindak karena berangkatnya unprosedural," kata dia.

Ijum menjelaskan pihak Disnakertrans juga telah melakukan upaya mendatangi alamat keluarga Dede Asiyah, serta berkirim surat ke Kementerian.

"Kami sudah ke kediamannya, ternyata dia warga Desa Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kami juga telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri untuk tindakan lebih lanjut memproses kepulangan Dede Asiyah," paparnya.

Ijum menuturkan proses kepulangan Dede dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Paling lama, kata Ijum, proses kepulangan memakan waktu 3 bulan.

Di sisi lain, Ijum mendapatkan fakta bila perusahaan yang memberangkatkan Dede Aisyah merupakan agen tenaga kerja asal Suriah. Sehingga pihaknya sulit meminta pertanggungjawaban agen.

"Sponsornya (perusahaan) kan dari sana (Suriah) kita juga bingung meminta pertanggungjawaban bagaimana. Tapi yang jelas kita sudah memproses," pungkasnya.

Gerbang Bayangan Langit

Alibaba Bakal Dipecah Jadi 6 Unit Baru Usai Jack Ma Pulang ke China******

Raksasa e-commerceCina AlibabaGroup Holding Ltd berencana memecah bisnisnya menjadi 6 unit bisnis. Langkah radikal ini diumumkan kemarin (28/3), berbarengan dengan kembalinya Jack Make Tiongkok.

Keenam unit bisnis baru dibentuk antara lain Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group, dan Digital Media and Entertainment Group.

"Lima dari grup bisnis baru juga akan memiliki fleksibilitas untuk menghimpun modal dari luar dan berpotensi untuk melaksanan IPO," bunyi keterangan resmi Alibaba, dikutip CNN Business, Selasa (28/3).

Restrukturisasi besar-besaran ini hanya berselang satu hari setelah Ma muncul di hadapan publik China, seolah mengisyaratkan tekanan pemerintah terhadap industri internet mungkin segera berakhir.

Ma memang termasuk miliarder yang vokal, tetapi mulai 'hilang' sejak pemerintah mulai menerbitkan kebijakan-kebijakan yang keras pada industri teknologi dua tahun belakangan ini.

Lihat Juga : Yang Harus Dilakukan Jika SPT Pajak Kurang Bayar Seperti Komika Dodit

Pada November 2020, Ant Group, afiliasi keuangan Alibaba yang juga didirikan Ma, terpaksa membatalkan rencana IPO senilai US miliar di menit-menit terakhir, usai Ma mengkritik bank dan regulator keuangan China.

Tahun berikutnya, Alibaba juga dipukul dengan rekor denda dari regulator antimonopoli China.

Saham Alibaba mengalami penurunan tajam selama periode tersebut. Perusahaan kehilangan sekitar 75 persen dari nilai pasarnya, yang puncaknya terjadi pada Oktober 2020. Namun, kini situasi tampaknya berubah lebih baik.

Dengan perombakan tersebut, Alibaba tampaknya 'meniru' langkah perusahaan teknologi Amerika seperti Google, yang direstrukturisasi menjadi Alphabet. Tujuannya, menurut Alibaba, adalah membangun perusahaan yang lebih gesit yang pada akhirnya dapat membuka lebih banyak nilai bagi investor.

"Transformasi ini akan memberdayakan semua bisnis kami untuk menjadi lebih gesit, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar," kata CEO dan Chairman Alibaba Group Daniel Zhang dalam e-mail kepada karyawan.

Investor tampaknya menyambut informasi ini. Saham Alibaba yang terdaftar di AS naik lebih dari 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Binance Digugat Regulator AS usai Dituduh Langgar Aturan******

Platform pertukaran kripto, Binance, digugat oleh Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) karena dituding melanggar aturan perdagangan instrumen investasi tersebut.

Berdasarkan CNN.com, Rabu (29/3) gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Federal Illinois AS kepada Binance beserta salah satu pendirinya, Zhao Changpeng, dan mantan kepala kepatuhannya, Samuel Lim.

Regulator menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk aturan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance diduga meminta pelanggannya untuk menyembunyikan lokasi dengan pengaturan VPN, sehingga bisa terhindari dari pengawasan pemerintah saat bertransaksi kripto.

"Tindakan ini membuat tidak ada lokasi atau klaim kekurangan lokasi yang mencegah CFTC melindungi investor Amerika," ujar Ketua CFTC Rostin Benham dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, Binance juga diduga meraup keuntungan dari para pelanggan VIP setelah menggunakan VPN tersebut. Sebab, transaksi yang dilakukan VIP jadi tak terdeteksi regulator.

"Binance mengetahui identitas VIP dan lokasi geografisnya karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan berbasis biaya sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya," tuduhan CFTC.

Menanggapi gugatan ini, dalam pernyataan resminya Zhao mengatakan gugatan tersebut tak berdasar. Menurutnya, sampai saat ini Binance masih bekerja sama dengan penegakan hukum internasional dan AS.

Tak hanya itu, sampai saat ini Binance diklaim telah membekukan dana sebesar US0 juta atas instruksi penegak hukum.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]