cara menghasilkan uang tiap hari

sistem tanam acak

BPKH Kelola Dana Haji Rp166 T, Ditempatkan di Mana Saja?******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatdana kelolaan haji saat ini mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited) yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (20/1), dana kelolaan haji ini ditempatkan di perbankan dan berbagai instrumen investasi.

Pertama, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Naik dibandingkan 2021 (audited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun. Lalu ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 yang sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini turun dari 2021, Rp964,29 miliar.

Selanjutnya, dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Melihat Manfaat Dana Haji Usai Menag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69 Juta******

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasmengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH) 2023 sebesar Rp98.893.909,11 per jemaah.

Biaya itu rencananya 30 persennya atau Rp29.700.175,11-nya akan diambilkan dari komponen manfaat optimalisasi dana haji. Sementara itu, Rp69 juta lainnya akan berasal dari pembiayaan yang dibayar jamaah haji. 

BPIH 2023 itu kontras bila dibandingkan BPIH 2022 lalu yang sebesar Rp98.379.021,09. Saat itu, komposisi BPIH  yang dikenakan kepada calon haji sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen.

Yaqut beralasan pengurangan nilai manfaat dana haji ini untuk menyeimbangkan antara jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat haji di masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, pembebanan biaya haji harus menjaga likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji dan manfaatnya sehingga pengurangannya membuat ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah menjadi meningkat?

Mengutip UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana itu dikelola oleh Badang Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, besarannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPR.

Sementara itu bila melihat laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

Serupa, nilai manfaat yang diperoleh sepanjang 2022 juga melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.

Sementara, dalam laporan keuangan semester I 2022 yang dilansir dari situs bpkh.go.id, dana itu untuk belanja perjalanan ibadah haji (PIH) dengan kategori Biaya PIH (BPIH) sebesar Rp3,76 triliun dan subsidi PIH sebesar Rp3,52 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Secara akumulatif, total belanja dana PIH adalah Rp7,29 triliun atau baru sekitar 42,83 persen dari pagu yang dianggarkan yaitu Rp17 triliun. Jika dirinci, anggaran untuk BPIH sebesar Rp7,9 triliun dan subsidi PIH Rp9,1 triliun.

Sedangkan, belanja untuk dana abadi umat dalam bentuk program kemaslahatan mencapai Rp42,87 miliar.

Kemudian diikuti dengan belanja operasional BPKH yang meliputi belanja pegawai Rp64,1 miliar; belanja operasional kantor Rp39,2 miliar; dan belanja modal Rp442 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan  penempatan dana haji di perbankan per Desember 2022 mencapai Rp48,97 triliun. Jumlah ini lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji per tahunnya.

Fadlul menjelaskan bahwa BPKH bahkan sanggup untuk memberikan kontribusi kepada jamaah haji senilai kurang lebih Rp20 triliun dengan asumsi kuota yang berangkat mencapai 100 persen.

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Pemerintah Ubah Skema Prakerja 2023, Pelatihan Online 3 Jam per Hari******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 di mana peserta akan belajar baik secara daring maupun luring. Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo mengatakan tujuan pelatihan pada skema normal adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima program untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan.

"Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video," katanya di Jakarta, Rabu (18/1).

Dwina juga mengatakan ada perubahan minimal waktu pelatihan yang semula hanya 6 jam menjadi 15 jam.

Ada perbedaan maksimal jam pelatihan antara moda online dan offline. Moda online atau daring dibatasi hanya boleh 3 jam per hari, tidak boleh lebih. Sedangkan moda offline atau luring maksimal 8 jam per hari.

Namun, moda pelatihan secara luring baru akan digelar di 10 kota besar yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk moda online atau daring masih sama seperti sebelumnya, yakni bisa diikuti oleh semua penerima Kartu Prakerja dari seluruh provinsi.

"Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura," kata Dwina soal moda luring Kartu Prakerja 2023.

Nantinya, untuk pelatihan daring bakal menitikberatkan pada webinar dengan waktu 30 menit untuk pengerjaan tugas di akhir sesi. Jumlah peserta maksimalnya adalah 150 orang dengan rasio 1:50 antara tenaga pelatih dengan peserta.

Sementara itu, jumlah peserta maksimal di moda luring adalah 40 orang dengan rasio 1:20 antara tenaga pelatih dan peserta. Peserta luring akan melakukan evaluasi akhir berupa uji keterampilan dengan waktu sekitar 120 menit hingga 180 menit.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Daftar Pelanggaran K3 PT GNI Versi Pekerja, Pemantik Bentrokan Maut******

Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat PekerjaNasional (PSP-SPN) PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara sudah mengirim surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI terkait 7 tuntutan.

Salah satu aduannya terkait pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tersebut. Pasalnya, kecelakaan kerja kerap terjadi di kawasan PT GNI.

Berdasarkan surat aduan PSP-SPN kepada Menaker Ida Fauziyah yang diterimaCNNIndonesia.com, serikat pekerja melaporkan 3 rentetan pelanggaran K3 yang berbuah kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI.

Pertama, serikat pekerja mengadukan pelanggaran K3 PT GNI dalam insiden karyawan operator yang tertimbun longsor.

Kedua, karyawan crew smelter yang jatuh ke kolam slag.

Ketiga, ledakan tungku yang menewaskan dua orang pekerja operator hoist crane hingga hangus terbakar.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menegaskan bahwa persoalan K3 bukan hal sepele yang bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa serikat pekerja di PT GNI butuh bantuan investigasi dari pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Jangan menganggap persoalan K3 cuma kebersihan. Yang namanya industri pertambangan itu rentan sekali terjadi kebakaran, terjadi hal-hal mengancam jiwa pekerja. Beberapa waktu lalu di Morowali juga, tapi bukan Morowali Utara, itu terjadi kebakaran dan ada korban karyawan meninggal. ini nggak direspons," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Surat aduan serikat pekerja itu dibuat di Tompira, Morowali Utara tertanggal 29 Desember 2022. Surat itu disampaikan kepada Menaker Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR.

Di dalam surat juga dilampirkan foto-foto pekerja yang menjadi korban dugaan pelanggaran K3 oleh PT GNI.

Selain aduan soal dugaan pelanggaran K3, serikat pekerja juga menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PT GNI.

Pertama, pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga, menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Elon Musk Disidang Gegara Cuitan Lama soal Investasi Tesla******

CEO Twitter Elon Muskkembali tersandung masalah. Kali ini Musk harus menghadapi persidangan gara-gara cuitan di akunTwitter pribadinya terkait investasi.

Sebenarnya itu cuitan lama empat tahun lalu. Pada 7 Agustus 2018, Musk berkicau soal saham Tesla yang bakal tembus US0 per lembar. Masalahnya, ia menulis "funding secured" yang seakan menjamin hal tersebut.

Mengutip CNN Business, saham Tesla bahkan tak pernah menyentuh US0 per lembar seperti yang dijanjikan Musk. Capaian tertingginya hanya US7,46 per lembar.

Hal itu membuktikan investasi di Tesla sebenarnya kurang aman atau tak semanis cuitan Musk. Cuitan tersebut juga mendorong munculnya gugatan dari pemegang saham Tesla, yang baru saja mencapai persidangan setelah lebih dari empat tahun.

Tweet Musk juga memicu gugatan perdata oleh Securities and Exchange Commission, selaku agen federal yang bertugas melindungi investor. Mereka meminta eksekutif perusahaan untuk mengatakan yang sebenarnya.

Niat awalnya gugatan perdata ini menumbangkan Musk dari posisi CEO Tesla, lalu pihak yang bersengketa akhirnya sepakat Musk dan Tesla masing-masing setuju membayar denda US juta.

Lihat Juga : Ganti Bisnis, Tamasia Minta Pengguna Jual Emas Rp800 Ribu per Gram

Sejak saat itu, setiap cuitan Musk dengan informasi material tentang Tesla harus ditinjau terlebih dahulu oleh eksekutif perusahaan lainnya.

Musk kemudian mengatakan dia hanya sepakat lantaran melanjutkan kasus hanya akan mengakibatkan bank memotong dana yang dibutuhkan Tesla untuk bertahan, yang kemudian malah kehilangan uang dan menghadapi krisis.

Soal kasus cuitansecured funding, Hakim Federal Edward Chen mengatakan dalam putusan April lalu bahwa hakim melihat cuitan lama Musk tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Ia juga menolak permintaan CEO Tesla itu dan terdakwa lain agar kasus dihentikan sebelum persidangan.

Pekan lalu, Hakim Chen juga memutuskan menentang mosi Musk dan terdakwa lainnya agar kasus tersebut dipindahkan ke Texas, lokasi kantor pusat Tesla, bukan di pengadilan San Francisco.

"Seorang calon anggota panel juri berpendapat Musk menggunakan Twitter secara tidak tepat atau tidak jujur, tidak mungkin lepas dari bias penilaiannya terhadap bukti dalam kasus ini dan memberikan putusan yang tidak memihak," dalih pengacara Musk yang ingin memindahkan persidangan ke Texas.

Pengacara Musk mengatakan survei terhadap 200 calon juri menemukan 116 orang di antaranya sudah memiliki pendapat negatif tentang Musk. Hanya 26 orang yang memiliki pendapat positif tentang pemilik baru Twitter tersebut.

Selama proses seleksi sembilan anggota panel juri Selasa (17/1) lalu, para calon ditanya tentang pandangannya terhadap Musk yang telah mereka berikan di dalam sebuah kuesioner.

Salah satu calon juri menulis Musk dianggap sombong dan narsis. Namun, dia mengaku kepada hakim siap memberikan putusan hanya berdasarkan atas apa dikatakan Musk di ruang sidang.

"Banyak orang yang tidak menyenangkan, tapi itu tidak berarti Anda harus menilai mereka berdasarkan itu. Ada kalanya saya tidak menyukai suami saya," kata salah satu calon juri tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]