ligamansion2 rtp

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Induk Shopee, Sea PHK 7.000 Karyawan dalam 6 Bulan Terakhir******

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dalam jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan

DilansirBloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Dari ribuan karyawan yang dipecat, sekitar 100 di antaranya berasal dari lini usaha e-commerce, Shopee. Mereka yang terdampak disebut menerima pemberitahuan tentang hal itu sejak awal pekan ini.

Staf yang terkena dampak termasuk mereka yang mendukung perekrutan dan pelatihan di Shopee dan cabang layanan keuangan digital SeaMoney, yang mengawasi produk pembayaran ShopeePay.

Manajer juga diminta untuk merekrut dengan lebih hati-hati karena perusahaan bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Perusahaan telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak puncaknya tahun lalu.

Investor mempertanyakan tentang prospek penghasilan di era kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan.

Untuk mengatasinya, perusahaan telah memangkas jumlah karyawan, menutup operasi e-commerce di beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin dan mengurangi biaya operasional.

Gelombang PHK menerpa raksasa game dan ritel online ini sejak Juni lalu. Shopee dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran di berbagai wilayah operasionalnya, khususnya untuk lini usaha ShoppePay dan ShoppeFood.

Di Thailand, Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawan di negara tersebut.

Dilansir dari The Thaiger,Kamis (29/9), jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 100 orang.Shopee melakukan PHK untuk restrukturisasi perusahaan.

Manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura itu mengatakan restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional untuk membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang.

Badai PHK sebelumnya telah menerjang raksasa teknologi lainnya. Baru-baru ini Facebook dilaporkan akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan. Amazon juga mengambil langkah serupa terhadap 10 ribu karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Elon Musk Ancam Karyawan Twitter: Mau Kerja Keras Atau Ambil Pesangon******

Elon Musk mengirim pesan ke Twitterstaf TWTR.MX memberi tahu bahwa mereka memiliki waktu hingga Kamis (17/11) besok untuk memutuskan tetap mau bekerja tapi dengan intensitas tinggi dan jam kerja panjang atau memilih berhenti lalu mengambil paket pesangontiga bulan gaji.

Musk memberi tahu karyawan Twitter bahwa siapa pun yang tidak mengklik tautan yang mengonfirmasi "Saya ingin menjadi bagian dari Twitter baru" sampai Kamis malam waktu New York akan dianggap telah memutuskan untuk berhenti.

"Apapun keputusan yang Anda buat, terima kasih atas usaha Anda untuk membuat Twitter sukses," kata pesan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/11).

Salinan pesan tersebut telah dilaporkan oleh The Washington Post dan dikutip Reuters. Sementara itu, seseorang karyawan Twitter yang telah menerima pesan telah mengonfirmasi isinya.

Tapi hingga kini Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters atas kebenaran pesan itu.

Musk dalam beberapa kesempatan mengatakan Twitter akan lebih didorong oleh teknik di bawah kepemimpinannya. Ia menambahkan bahwa mereka yang menulis kode hebat akan menjadi mayoritas anggota timnya.

"Dan memiliki pengaruh terbesar," katanya.

Twitter di bawah Musk telah memecat setengah dari tenaga kerjanya awal bulan. Pemecatan dilakukan tak lama setelah Musk mengambil alih perusahaan media sosial itu.

Musk mengkritik pengeluaran dan budaya kerja Twitter sebelum ia beli. Ia mengatakan perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya.

Beberapa karyawan Twitter yang mengkritik Musk secara terbuka  atas langkah-langkah tersebut kemudian juga ikut dipecat.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

Profil Eddy William Katuari, Bos Wings Pemilik The Apurva Kempinski******

Hotel The Apurva Kempinski Bali tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, hotel mewah bintang 5 ini dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15-16 November 2022.

Berdasarkan laman resmi BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), hotel mewah tersebut ternyata milik Presiden Direktur Wings Group Eddy William Katuari.

William Katuari juga dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US miliar atau setara Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2021 lalu. Wiliam bahkan tercatat sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.

Eddy William Katuari nama lengkapnya. Mengutip berbagai sumber, pria ini adalah bos dari Wings Group yang memproduksi sabun colek bernama Wings Biru.

Ia adalah generasi kedua Grup Wings dan merupakan putra dari pendiri Wings Group, Johannes Ferdinand Katuari.

Wings Group merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kebutuhan rumah tangga, consumer goods dan produk kesehatan, mulai dari sabun colek, deterjen hingga mie instan yakni Mie Sedaap.

Perusahaan keluarga ini awalnya didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto pada 1948 di Surabaya, bernama Fa Wings. Saat itu usahanya adalah membuat sabun batangan di rumah.

Di bawah kepemimpinan Eddy William Katuari, Wings Group melebarkan sayapnya ke produk rumah tangga, perawatan pribadi, dan produksi makanan.

Pada era 2000-an, ia melalui Wings Group merambah bisnis properti, perkebunan, oleo chemical, dan keramik.

Di industri oleo chemical, Wings Surya bekerja sama dengan Grup Salim dan Grup Lautan Luas lewat PT Ecogreen. Sedangkan di bisnis packaging, Wings bermitra bersama PT Kinocare Era Kosmetindo

Saat ini Wings telah menjadi perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Profil 4 Perusahaan Farmasi******

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan empat perusahaan farmasi dan suplier bahan baku obat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Gagal Ginjal AkutProgresif Atipikal (GGAPA) yang menewaskan ratusan anak oleh polisi.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Bahwa PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Kamis (17/11).

Dikutip dari berbagai sumber, berikut profil empat perusahaan farmasi tersangka gagal ginjal akut tersebut.

1. PT Yarindo Farmatama

PT Yarindo Farmatama merupakan anak perusahaan dari Fahrenheit. Dikutip dari situs resmi Fahrenheit, krisis 1998 di Indonesia menyebabkan pergeseran kebutuhan pasar dari generik bermerek ke pasar yang lebih rendah.

Melihat peluang tersebut, Fahrenheit memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan manufaktur bernama PT Yarindo Farmatama. Dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri, Yarindo Farmatama mencatat pertumbuhan lebih dari 50 persen per tahun.

Sementara, berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, PT Yarindo Farmatama berlokasi di Jl. Modern Industri IV Kav. 29, Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Ditilik dari situs resmi BPOM, ada 184 produk yang terdaftar atas nama PT Yarindo Farmatama atau Yarindo Farmatama. Izin terbit obat-obat tersebut sudah dikeluarkan sejak 2015. Ada yang berbentuk kapsul, tablet, hingga cair.

[Gambas:Video CNN]

2. PT Universal Pharmaceutical (Unipharma)

PT Universal Pharmaceutical Industries alias Unipharma merupakan perusahaan farmasi yang berlokasi di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Unipharma sebenarnya adalah perusahaan yang berasal dari Suriah.

Berdasarkan informasi dari situs resmi perusahaan, Unipharma adalah perusahaan keluarga terbatas yang berdiri pada 1990 berdasarkan Undang-Undang Investasi Suriah Nomor 10. Kantor pusat perusahaan farmasi ini ada sekitar 15 kilometer dari Damaskus, di Jordan Highway, Suriah.

Unipharma sanggup memproduksi sekitar 25 juta unit obat per tahun. Sementara, kapasitas produksi tahunan penuhnya mencapai 80 juta unit. Mereka mengekspor produknya ke beberapa negara Arab, Asia, dan Afrika di mana perusahaan cabang mereka terdaftar.

Dilihat dari situs BPOM, ada 17 obat yang terdaftar atas nama PT Universal Pharmaceutical Industries atau Universal Pharmaceutical Industries. Daftar obat tersebut sudah berizin sejak 2019, meliputi bentuk tablet, kapsul, dan sirop.

3. PT Afi Farma

Dikutip dari situs resmi perusahaan, PT Afifarma didirikan pada 1985 di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan farmasi ini menjual produk konsumen dan obat-obatan herbal.

Pada 2014, PT Afifarma telah memproduksi 98 produk farmasi dan diproyeksikan akan meningkatkan dan memperluas lini produksi guna mendukung sistem jaminan sosial nasional Indonesia.

Per tahun, PT Afifarma memiliki kapasitas produksi 18 miliar tablet, 200 juta botol sediaan cair, 1 miliar kapsul, serta 50 juta tube sediaan semi padat.

Berdasarkan data BPOM, ada 7 obat yang terdaftar atas nama Afi Farma. Izin edar tersebut sudah terbit sejak 2015 dengan dua bentuk sediaan, yakni serbuk dan cair.

4. CV Samudera Chemical

CV Samudera Chemical merupakan pemasok bahan baku kepada PT Afi Farma. Mereka dianggap sengaja tidak melakukan pengujian bahan tambahan Propilen Glikol (PG) yang ternyata mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memburu keberadaan pemilik perusahaan pemasok atau supplier CV Samudera Chemical yang diduga mengoplos bahan baku obat sirop dengan etilen glikol (EG) pemicu gagal ginjal akut.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pencarian dilakukan karena pemilik CV Chemical Samudera berinisial E tersebut urung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Rabu (9/11) lalu.

Panggilan pemeriksaan dikeluarkan saat penyidik menggeledah kantor CV Samudera Chemical yang terletak di wilayah Depok, Jawa Barat.

CV Samudera Chemical disangkakan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 60 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Jo Pasal 106 Jo Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.