slot yang gacor

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Saya dipermainkan oleh dunia

Debat Cawapres 2024, 3 Kandidat Dorong Transisi Energi Hijau******

SOLO —Tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres) memiliki pandangan yang senada tentang transisi energi hijau. Hal itu disampaikan dalam sesi kedua Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan harus dilakukan dengan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Dia menyebut hal yang menjadi tantangan adalah menyeimbangan pengembangan sektor industri dengan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

“Jika kita bicara maslah karbon, pajak karbon, karbon storage dan carbon capture, kita tidak boleh ketergantungan dengan fosil. Tantangannya titik keseimbangan. Hilirisasi industri digenjot, kelestarian lingkungan dijaga. Kita wajib menjaga keseimbangan alam. Jangan ada alih fungsi lahan yang merugikan. Kita punya potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar sekali,” katanya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melihat masih ada masalah dalam pengelolaan karbon.

Mahfud mengatakan kebijakan tentang pengelolaan limbah karbon belum diterapkan dengan maksimal. Senada dengan Mahfud, Muhaimin Iskandar menilai pemerintah belum serius berkomitmen mengatasi soal karbon.

“Memang pajak karbon salah satu yang paling penting dipersiapkan pada transisi EBT. Sayangnya komitmen pemerintah tidak serius. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah. Jadi, apanya yang dilanjutkan? Semua kebijakan itu yang harus diterapkan dan dilakukan secepatnya,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Perbaikan kartu terbaik

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu Disebar di Pulau Jawa******

SOLO —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan 20 unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mobil ini diluncurkan bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

“Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, sebagaimana dikabarkan Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia. Sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

“Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand byberkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah,” jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi,” kata Lolly.

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan secara maksimal.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand bydi sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana,” ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Cinta setelah Masehi

Kirim Buket Bunga Ultah ke Ketum PDIP Megawati, Jokowi: Biasa Saja******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut karangan bunga yang dia kirimkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rangka hari ulang tahun ke-77 adalah hal biasa.

tahun, saya kirim bunga, biasa saja,” kata Jokowi usai penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Karangan bunga berupa anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili, dan baby breathdari Jokowi itu tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa siang (23/1/2024).

“Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” demikian ucapan singkat yang tertera di karangan bunga tersebut.

Kiriman karangan bunga dari Jokowi kepada Megawati itu cukup menarik perhatian publik di tengah isu keretakan hubungan kedua tokoh itu.

Hubungan antara Jokowi dan Megawati diisukan retak karena dinamika menjelang Pilpres 2024, di mana anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto, rival capres Ganjar Pranowo usungan PDI Perjuangan.

Pasangan Prabowo-Gibran didukung koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, PBB, Garuda, Prima, dan PSI.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mitra koalisinya mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Jokowi, yang diketahui masih merupakan kader PDI Perjuangan, kemudian dikabarkan mendukung Prabowo-Gibran.

Dugaan itu diperkuat dengan keputusan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor 2 tersebut.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya mendukung semua capres-cawapres yang maju pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, pada Desember lalu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga menyebut hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja.

“Ya, (mereka) baik-baik sajalah, tidak ada masalah,” kata Ari Dwipayana.

santo

PDIP Buka Pintu Maaf Buat Jokowi, Ini Syaratnya******

SOLO —PDI Perjuangan (PDIP) membuka pintu maaf apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdamai. Meski demikian, ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Jokowi harus terlebih dahulu meninggalkan kepentingan pribadi. Jokowi harus kembali mendahulukan kepentingan rakyat.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Dia mengeklaim, PDIP merupakan partai wong cilikalias rakyat kecil. Oleh sebab itu, lanjutnya, Jokowi juga harus mementingkan rakyat daripada keluarga atau golongan apabila ingin berdamai dengan PDIP.

“Oh iya [buka pintu damai jika Jokowi berpihak ke rakyat]. Itu kan, tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, belakangan hubungan antara PDIP dan Jokowi tampak renggang. Meski demikian, muncul isu Jokowi ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP kerap menarasikan adanya tekanan dari penguasa hingga ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi semakin buka-bukaan menampakkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Terlebih, calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, PDIP mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “PDIP Buka Pintu Maaf untuk Jokowi, Tapi Ada Syaratnya”