kredivo starter

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Luhut Usul Wajib Pasang Masker Lagi Tangkis Polusi Udara Jakarta******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kewajiban menggunakan masker khusus di DKI Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi dampak polusi udara.

Hal itu disampaikan Luhut usai menggelar rapat bersama kementerian terkait soal polusi udara di ibu kota. Dia menegaskan semua kalangan bisa kena dampak polusi tersebut.

"Kita semua bisa kena, menko, presiden siapa pun bisa kena," kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8).

"Jadi sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, harus sudah pakai masker," kata Luhut.

Saat ini, kata dia, masker hanya berfungsi menahan 15 persen penyebab polusi ketika dipakai. Dia menginginkan masker yang akan diproduksi bisa menahan dampaknya sampai 50 persen.

Lihat Juga : Pakar: PLTU Batu Bara Tak Sejalan dengan Pengembangan EV

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyebut Luhut Panjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home(WFH).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek hari ini.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenko Marves.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menepis informasi yang menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Banten yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengklaim grafis yang menunjukkan asap PLTU mengarah ke Jakarta hanya sebatas simulasi. Menurutnya, angin saat ini mengarah ke Selat Sunda sampai Oktober.

"Jadi PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda bukan arah Jakarta," kata Emil di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara terpisah.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Alasan Erick Thohir Akan Merger Garuda, Citilink dan Pelita******

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan ada dua alasan dibalik rencana penyatuan atau merger tiga perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. 

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait Armada. Ia mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

Ia menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Kekurangan pasokan pesawat itu dihitung dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Penduduk mereka mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US ribu.

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US.700.

"Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Daftar Perusahaan Properti China yang Terhempas Badai******

Satu per satu raksasa properti China bertumbangan dihantam badai properti selama tiga tahun terakhir.

Badai menerjang sejak Beijing mengerem gelembung sektor perumahan dengan mengeluarkan kebijakan 'tiga garis merah' (three red lines) pada 2020 lalu.

Dalam kebijakan itu, pemerintah membatasi utang perusahaan properti tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Hal itu membuat perusahaan properti kalang kabut. Maklum, mereka terbiasa membiayai proyek dengan utang menggunung.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's yang dilansir CNBC, lebih dari 50 pengembang China gagal bayar utang dalam tiga tahun terakhir, termasuk sejumlah raksasa properti. Berikut lima di antaranya:

1. Evergrande

Kabar gagal bayar utang Evergrande mencuat pada 2021 lalu. Hal itu membuat pasar saham Negeri Tirai Bambu terguncang mengingat perusahaan milik konglomerat Hui Ka Yan itu adalah salah satu pengembang properti raksasa di sana.

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan berbasis di Kota Shenzhen, China selatan itu mempekerjakan sekitar 200 ribu orang pekerja. Secara tidak langsung, perusahaan disebut membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan setiap tahun.

Pada 2021, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Setelah itu, perusahaan berupaya bertahan dengan sejumlah cara, termasuk restrukturisasi utangnya.

Namun, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Dengan perlindungan ini, maka perusahaan non-AS seperti Evergrande yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur tidak dapat digugat oleh para kreditur.

2. Fantasia Holding

Pengembang properti Fantasia Holding juga mengalami masalah gagal bayar surat utang pada 2021 lalu.

Dalam pernyataannya, Fantasia Holding gagal membayar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Fitch Ratings akhirnya menurunkan level Fantasia menjadi "CCC-" yang kemungkinan disebabkan oleh gagal bayar perusahaan.

3. Modern Land

Gagal bayar juga dialami oleh Modern Land pada Oktober 2021 lalu. Saat itu, pengembang properti China itu tak bisa membayar kupon bunga obligasi senilai US0 juta yang jatuh tempo. Saham perusahaan pun terjun bebas.

Pada saat yang sama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Hong Kong itu juga mencari dana segar berupa pinjaman hingga 800 juta yuan atau sekitar US4 juta.

Sebelum badai menerjang, kiprah perusahaan milik taipan Zhang Lei itu cukup diakui. Pada laporan keuangan 2021, perusahaan disebut masuk ke Daftar 100 Perusahaan Real Estat China Teratas selama tujuh tahun berturut-turut.

4. Shimao Group

Pada 2022, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada 3 Juli.

Mengutip CNN, ini adalah pembayaran utang pertama yang terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

5. Country Garden

Badai properti akhirnya menghampiri Country Garden tahun ini. Setelah bertahan sejak 2020 lalu, perusahaan mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar pada Rabu (30/8) lalu.

Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian US miliar (51,5 miliar yuan) atau Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sepanjang semester I/2023.

Perusahaan mengaku telah melewatkan pembayaran bunga utang kepada pemegang beberapa obligasi di awal bulan ini, dan jika kinerja keuangan perusahaan terus memburuk di masa depan, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal bayar.

Namun, pada akhir Agustus, perusahaan berhasil lolos dari ancaman gagal bayar untuk sementara.

Dilaporkan CNN,perusahaan melunasi pembayaran bunga dua obligasi AS, tepat sebelum berakhirnya masa tenggang yang terhitung 30 hari sejak 6 Agustus 2023 lalu.

China Securities Journal melaporkan raksasa properti Negeri Tirai Bambu itu sudah melunasi bunga obligasi sebesar US,5 juta atau setara Rp343 miliar (asumsi kurs Rp15.269 per dolar AS).

"Ini berarti raksasa properti tersebut mampu menghindari gagal bayar pada dua obligasi dolarnya (dolar AS) minggu ini. Ini memicu optimisme di kalangan investor bahwa perusahaan yang menumpuk utang ini punya cukup uang untuk melewati krisis properti di China," tulis laporan tersebut.

Kendati demikian, Country Garden masih punya kewajiban membayar 8 surat utang yang akan jatuh tempo akhir tahun ini senilai total 10,8 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.

Nona Junhuan

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]