vikingbet88

Raksasa datang ke dunia

Harga Kripto Jagoan Cemerlang di Awal Pekan, Kecuali XRP******

Harga mayoritas asetkripto dengankapitalisasi pasar terbesar menghijau pada perdagangan Senin (27/2) pagi. Cuma XRP yang tersungkur di awal pekan.

Mengutip coinmarketcap, XRP turun tipis 0,3 persen ke harga USHarga Emas Antam Muram ke Rp1,015 Juta per Gram Hari ini******

Harga emasPT Aneke Tambang (Persero) alias Antambertengger di Rp juta per gram pada Kamis (23/2). Harga emas ini turun Rp4.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,019 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp4.000 per gram, dari Rp904 ribu menjadi Rp900 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp557,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,93 juta, 5 gram Rp4,85 juta, 10 gram Rp9,64 juta, 25 gram Rp23,98 juta, dan 50 gram Rp47,89 juta.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange (Comex) turun 0,43 persen menjadi US.833 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot naik 0,06 persen menjadi US.826 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas harga emas berpotensi untuk berbalik arah menguat pada perdagangan hari ini. Hal tersebut karena hasil pertemuan The Fed memberikan sinyal beragam, tidak hawkish maupun dovish.

"Harga emas diperkirakan akan rebound setelah dalam risalah pertemuan FOMC, sebagian besar pejabat The Fed ingin terus menaikkan suku bunga dalam kecepatan 25 bps dan sebagian kecil menginginkan kenaikan 50 bps," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.815-US.840 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Bitcoin yang menjadi market leader, melesat ke US.8547 per keping setelah menguat 1,9 persen. Namun dalam pergerakan harga sepekan, Bitcoin turun 3,1 persen.

BNB pun melesat 2 persen ke harga US8 per koin pada perdagangan 24 jam, tetapi turun 2,1 persen dalam sepekan. Cardano juga menguat 2,3 persen ke harga USSandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.

Begitu juga dengan Polygon yang melesat ke US,28 per koin, imbas penguatan 2,7 persen. Polygon juga merangsek ke posisi 8 koin berkapitalisasi pasar terbesar, mendepak Dogecoin.

Dogecoin yang terlempar ke urutan 10 dari sisi penguasaan pasar, masih bergerak naik 1,1 persen ke USKemenhub Bersuara soal Impor KRL Bekas: Harus Segera Dilaksanakan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal polemik impor gerbong KRL bekasdari Jepang. Pengajuan impor sudah diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kepada Kementerian Perdagangan, tetapi terganjal surat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan dalam pengadaan KRL ada kebutuhan pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri yang dibuat PT Industri Kereta Api (INKA). Tetapi perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI.

Pasalnya, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun Di sisi lain, ada urgensi pengadaan melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL. Beberapa gerbong akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan.

"Perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," ujarnya.

"Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," imbuh Adita.

Jika impor KRL bekas dari Jepang itu disetujui, Kemenhub meminta KCI memastikan kelayakan komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

"Kami berharap PT KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru," tuturnya.

Adita mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia juga mengimbau agar kereta bekas itu nantinya direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal. 

[Gambas:Video CNN]

Impor KRL memicu polemik belakangan ini. Rencana impor muncul terkait upaya PT KCI memenuhi kebutuhan KRL untuk menambal armada yang pensiun pada tahun ini dan 2024 mendatang. 

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tambalan dibutuhkan karena banyak armada KRL yang harus dipensiunkan. 

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah armada yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Kini katanya, proses izin impor masih dihambat oleh Kementerian Perindustrian. Namun tuduhan itu dibantah Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Penyihir Ekstradimensi

<句子>

Zaman Hebat Senjata Ajaib

<句子>

penyedia sistem

<句子>

bintang ajaib

<句子>