akslot

Kaisar Iblis Abadi

Tekan Harga, Badan Pangan Jual Murah Ayam Rp35 Ribu di Jabodetabek******

Badan Pangan Nasional  (Bapanas) menjual murah daging ayamseharga Rp35 ribu per ekor dengan berat 0,9 kg hingga 1 kg demi meredam kenaikan harga. 

Penjualan dilaksanakan melalui program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan di 115 titik di Jabodetabek mulai 18 Juli hingga akhir Juli 2023.

Dalam program ini, Bapanas menyediakan pasokan lebih dari 100 ton daging ayam per harinya. Titik penjualan antara lain pasar tradisional, kantor kelurahan, dan kecamatan, rusun, kios PT CPI dan Japfa, serta lokasi lainnya yang mudah diakses masyarakat.

Arief menjelaskan upaya stabilisasi pasokan dan harga daging ayam ras dilaksanakan untuk memberi manfaat bagi banyak pihak baik produsen, pedagang, hingga masyarakat.

"Sehingga, tidak hanya dilakukan di pasar tradisional dan ruang publik di Jabodetabek saja, namun juga di outlet-outlet penjualan daging ayam ras milik perusahaan yang tersebar secara nasional dan terus dikawal oleh teman-teman kita dari Satgas Pangan Polri," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

orang yang tidak bermoral

Erick soal Tes Bahasa Inggris Rekrutmen BUMN Susah: Kita Cek******

Menteri BUMNErick Thohir akan berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN.

Diskusi itu untuk menjawab keluhan sejumlah peserta soal tes Bahasa Inggris di rekrutmen yang terlalu sulit.

"Ya nanti kalau sulit kita diskusikan dengan rekrutmen, mungkin kita tambahkan bahasa Chinese, Jepang, Inggris, Arab, kan mau jadi global, nggak-nggak, bercanda," canda Erick seperti dikutip dari detik.com, Selasa (18/7).

"Kalau memang sulit nanti kita lihat dan cek apakah standardnya terlalu tinggi atau tidak," kata Erick.

Sejumlah akun Twitter mengeluh jika tes bahasa Inggris di Rekrutmen Bersama BUMN sangat sulit. Salah satunya akun @sweet***.

"TBI BUMN level native speakerya gue nggak pernah ngerasa sebodoh ini ngerjain tes Bahasa Inggris," jelas dia.

Akun @level5** juga mengeluhkan hal serupa. Padahal, ia kerap ikut tes bahasa Inggris.·

"Toefl beberapa kali selalu di atas 500, di TBI BUMN dapat segini aja sampai keringetan ngerjain soalnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Harga Referensi CPO Naik 5,86 Persen pada 16******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) alias pungutan ekspor (PE) periode 16 Juli - 31 Juli 2023 adalah US1,02 per metrik ton (MT).

Nilai tersebut meningkat US,79 atau 5,86 persen, dari periode 1 Juli-15 Juli 2023, US$ 747,23 per MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1157 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oilyang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode 16 Juli - 31 Juli 2023.

BK CPO periode 16 Juli - 31 Juli 2023 merujuk pada kolom angka 4 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK?0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 yang sebesar US per MT.

Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 yang sebesar US per MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut meningkat dibandingkan periode 1 Juli-15 Juli 2023.

Menurut Budi, peningkatan HR CPO ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, indikasi penguatan ekspor dibandingkan dengan periode Mei terutama dari negara Malaysia,
yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi di Malaysia.

Faktor lainnya adalah peningkatan harga minyak kedelai.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Kemendag Terima Hasil Audit BPKP Soal Utang Minyak Goreng Pemerintah******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait utang kepada pelaku usaha minyak goreng.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan hasil audit BPKP telah disampaikan ke Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Dari BPKP baru keluar hasilnya. Saya laporkan ke pak menteri," katanya di kantor Kemendag, Jumat (14/7).

PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Sedangkan, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

Namun, Isy enggan menjelaskan lebih detail terkait hasil audit BPKP itu. Ia mengaku masih menunggu arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Isy hanya mengatakan pemerintah sebelumnya telah melakukan rapat lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait utang tersebut lantaran Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah menyampaikan keluhan mereka ke berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden minta kita yang penuhin. Aprindo juga ke DPR, Aprindo juga ke Kemenkopolhukam. Makanya Kemenkopolhukam memanggil pihak-pihak terkait," katanya.

Isy menjelaskan rapat digelar dua kali. Pertama rapat antara K/L, di antaranya Kantor Staf Presiden (KSP), Kemendag, Kejaksaan Agung, BPKP, bersama pelaku usaha minyak goreng. Sedangkan rapat kedua hanya diikuti oleh K/L.

Utang pemerintah kepada pelaku usaha minyak goreng berawal dari program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022.

Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Incar Rp270 M, Perusahaan Terkait Tommy Soeharto Akan IPO******

PTHumpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) selaku anak usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi (HITS), perusahaan yang terafiliasi dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soehartosiap melantai di bursa.

Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman itu berencana melepas 15 persen saham melalui initial public offering (IPO). Ada 2,7 miliar lembar saham yang ditawarkan seharga Rp100 per lembar.

Mereka menargetkan dana segar Rp270 miliar dari aksi korporasi itu.  Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakango publicadalah langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan.

"Kami optimis bahwa IPO akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Tirta mengatakan HUMI bakal menerbitkan waran seri I sebanyak 1,3 miliar lembar. Ia menyebut waran ini diberikan sebagai insentif kepada para pemegang saham.

Ia menambahkan nantinya 10 persen dana hasil IPO akan dipakai perusahaan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka memenuhi operasional rutin. Sedangkan 90 persen sisanya bakal digunakan untuk memperkuat equitydalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan. Rinciannya;

a. Sekitar 36 persen dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT PCS Internasional.

b. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT OTS Internasional.

c. Sekitar 26 persen dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportasi Curah untuk tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal) dan modal kerja dalam kegiatan usaha PT Humpuss Transportasi Curah.

d. Sekitar 14 persen dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT MCS Internasional.

e. Sekitar 10 persen dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim dalam bentuk penyertaan modal. Dana kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Hutama Maritim untuk modal kerja dalam kegiatan usaha PT ETSI Hutama Maritim.

[Gambas:Video CNN]