dewawin

Kepala sekolahku yang dingin

Beras Sumo Setop Produksi Mulai 11 September******

PT Tiga Sedulur Djaja menyatakan Beras Sumo akan berhenti diproduksi oleh pabrik milik perusahaan, PT Sinar Makmur Komoditas, mulai 11 September 2023.

"Hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang sangat tidak mudah harus dihadapi pada bisnis komoditas beras," ujar Chief Business Officer PT Tiga Sedulur Djaja Hengky Wibowo dalam surat kepada pelanggan tertanggal Rabu (4/9) yang dikutip dari unggahan akun Instagram @berassumo.

Hengky mengungkapkan tantangan itu mulai dari penurunan pasokan beras yang signifikan hingga kenaikan harga bahan baku yang semakin sulit dikendalikan.

"Kami telah mencoba mengusahakan yang terbaik agar SUMO tetap bisa hadir dan dinikmati oleh seluruh konsumen kami. Namun, perjuangan kami akhirnya telah sampai ke batas maksimal kemampuan yang dapat kami tanggung, yang sudah tidak mungkin mampu kami kendalikan dan kontrol lagi," ujarnya.

[Gambas:Instagram]

Perusahaan, yang juga distributor utama Beras Sumo, sudah memberhentikan distribusi produk ke seluruh wilayah distributor per September hingga waktu yang belum ditentukan.

"Kami memohon maaf jika selama ini banyak kesalahan yang terjadi pada produk dan pelayanan kami. Semoga di waktu yang akan datang kami bisa hadir kembali dan membawa inovasi-inovasi ke produk terbaru lainnya," ujarnya.

Beras Sumo adalah produk beras premium yang mengandalkan keunggulan tekstur nasi yang halus dan pulen.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Pengawal batin Jinyi

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.

Ketakterbatasan Wisatawan

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]