situs terpercaya

link slot gacor terbaru 2022 390Jutaan kata 168074Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs terpercaya》

Raja Norwegia tinggalkan Malaysia setelah jalani perawatan ******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Raja Norwegia Harald meninggalkan Malaysia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultanah Maliha di Langkawi karena infeksi saat berlibur di sana.

Istana Kerajaan Norwegia dalam keterangan pers di laman resminya diakses di Kuala Lumpur, Minggu, menyebutkan Raja Harald meninggalkan Bandar Udara Langkawi dengan transportasi medis.

Setibanya di Norwegia, menurut keterangan itu, Raja Harald akan dirawat di Rumah Sakit Rikshospitalet.

Raja berusia 87 tahun itu akan cuti sakit untuk dua minggu. Selama periode itu, Putra Mahkota Haakon akan bertindak sebagai wali dan menjalankan tugas konstitusional Raja Norwegia.

Dalam keterangan pers Istana Kerajaan Norwegia, Sabtu (2/3), Raja Harald telah menjalani prosedur pemasangan alat pacu jantung sementara di Rumah Sakit Sultanah Maliha di Langkawi.

Pemasangan alat pacu jantung itu dilakukan karena detak jantung yang lemah. Prosedur telah dilakukan dan kondisi Raja Harald baik namun masih membutuhkan istirahat.

Prosedur pemasangan alat jantung tersebut akan membuat proses pemulangan lebih aman, menurut dokter pribadi Raja Norwegia, Bjørn Bendz.

Baca juga: Malaysia mulai antisipasi dampak kesehatan serangan cuaca panas
Baca juga: Pemerintah bangun jalan Mataso-Ulak Pauk di batas RI-Malaysia
Baca juga: Indeks perdagangan luar negeri Malaysia turun pada Januari 2024

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  ******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pola gacor sweet bonanza 2023、harum4d demo、redwin69

Terkait：sensa88、situs slot gacor malam ini 2022、toto slot demo、akulaku syarat dan ketentuan、cara pinjam dana di shopee、gacor 680、review pengguna kredivo、situs slot terbaik dan gacor、slot terbaru tergacor、pahlawan4d

---

---

bab terbaru：link judi slot terpercaya（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03