situs maxwin terbaru

pinjaman resmi ojk limit besar tenor panjang 768Jutaan kata 268972Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs maxwin terbaru》

Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom******

Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom.

"Tolong diperjelas ke masyarakat agar tidak panik bahwa ini bukan ledakan bom," kata Kapolresta kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Ferry mengatakan saat ini pihak rumah sakit sedang fokus pada evakuasi pasien rawat inap ke sejumlah rumah sakit di Kota Padang, termasuk juga pasien rawat jalan dan pasien yang sedang berada di unit gawat darurat diperbolehkan pulang.

"Pascaledakan, rumah sakit ini tidak beroperasi sehingga pasien-pasien ini dievakuasi ke rumah sakit lain," kata Ferry.

Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan

Mengenai sumber atau penyebab ledakan, Kapolresta menegaskan saat ini polisi, khususnya tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), masih terus mendalami dan menyelidiki.

Dari hasil pengamatan sementara, lanjut Ferry, fasilitas di lantai tujuh rumah sakit tersebut terdampak cukup parah akibat ledakan. Namun, belum diketahui pasti apa saja alat-alat yang rusak.

Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha mengatakan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kita belum bisa memastikan sumber dan penyebab ledakan ini," kata Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha.

Saat ini manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien tersebut dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tim Labfor cari pemicu ledakan di RS Semen Padang******

Padang (ANTARA) - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) gabungan dari pihak kepolisian fokus untuk mencari pemicu ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumbar pada Selasa (30/1) hingga menyebabkan operasional di rumah sakit setempat lumpuh total.

"Ledakan itu ada pemicunya, maka penyelidikan saat ini kita fokus untuk mencari dan menganalisa apa yang penyebab atau pemicu ledakan tersebut," kata Kepala Bidang Labfor Polda Riau AKBP Erik Rezakola di Padang, Rabu.

Ia mengatakan tim yang merupakan gabungan dari Labfor Polda Riau, Mabes Polri, Polda Sumbar, serta Inafis Polresta Padang telah bekerja keras sejak Rabu pagi hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Menurutnya sepanjang pemrosesan itu tim telah mengumpulkan data-data teknis tentang cara kerja dan koneksi AC sentral yang menjadi titik ledakan.

"Data-data itu sudah kita kumpulkan, malam nanti akan kami konsolidasi bersama tim. Besok (Kamis) pagi penyelidikan akan dilanjutkan kembali, objeknya adalah lantai satu dan tujuh rumah sakit," jelasnya.

Selain itu, lanjut Erik, pihaknya telah memintai keterangan kepada empat orang dari pihak rumah sakit yang berkaitan dengan perawatan dan pengoperasian AC sentral.

"Kami terus mengumpulkan bukti-bukti serta petunjuk yang diperlukan, hasilnya nanti akan diserahkan kepada penyidik yang menangani perkara," jelasnya.

Sementara Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Ferry Harahap meminta publik bersabar dan memberikan waktu kepada tim untuk bekerja.

"Sampai sekarang tim terus bekerja keras, perlu diketahui bahwa kegiatan mereka itu adalah crime science investigation(CSI) yang perlu kehati-hatian, ketelitian, dan bersifat teknis," jelasnya.

Pada bagian lain, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah dalam rangka penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa (30/1) sore.

Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan berat pada lantai satu dan lantai tujuh, sehingga operasional rumah sakit lumpuh total hingga Rabu (31/1) malam.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun seluruh pasien rawat inap terpaksa dipindahkan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Padang. 

Baca juga: Aktivitas RS Semen Padang masih lumpuh, lantai satu rusak parah
Baca juga: Gubernur pastikan semua pasien RS Semen Padang ditangani pascaledakan

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek erek pendekar、slot gacor olympus hari ini、cara withdraw slot ke dana

Terkait：potongan pinjaman kredivo、pola gacor pragmatic、hot slot、pasar123、bigo88、rtp abadicash、cara mendapatkan uang gratis di shopee、prediksi togel singo edan、maxwin kakek zeus、situs paling gampang menang

---

---

bab terbaru：akunprokamboja（2024-06-11）

Perbarui waktu：2024-06-11