daftar pinjol ilegal terbaru 2022

games gacor 130Jutaan kata 327164Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar pinjol ilegal terbaru 2022》

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Medan (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.

"Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.

Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon legislatif di daerah itu.

Dalam hal itu, Parsadaan Harahap mengatakan KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

"Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib," sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

"Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum," tegasnya.
Baca juga: KPU: Semua hambatan distribusi logistik dapat tertangani dengan baik
Baca juga: KPU RI monitoring ke Sorong pastikan kesiapan distribusi logistik aman
Baca juga: KPU sebut diseminasi informasi Pemilu 2024 lebih baik

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：poipet 15 paito、juicy fruits pragmatic play、daftar game slot gacor hari ini

Terkait：situs slot terbaru tergacor、kode mimpi 2d、interwin88、aplikasi kredivo adalah、wd 138 slot login、panen168、slot game gacor、master138、arwana89、pinjaman adamodal

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot harta88（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

20 togel

daftar pinjaman online yang terdaftar di ojk 2021

rtp key4d

erek erek sepatu

akulaku pinjaman online

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

situs terpercaya gacor

Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

zaman Ayutthaya

gacor 889

PVMBG ingatkan potensi ancaman erupsi Gunung Lewotobi Laki******

Wulanggitang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat tentang potensi ancaman erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih berstatus level IV atau Awas.

"Betul, potensi ancaman masih ada, endapan lava di permukaan masih ada dan guguran atau awan panas juga masih terjadi," kata Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki PVMBG Kushendratno di Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Wulanggitang, Minggu.

Baca juga: PVMBG ingatkan warga waspadai aliran lahan hujan dari Gunung Lewotobi

Ia menjelaskan perkembangan gunung api terkini masih merekam adanya aktivitas erupsi atau letusan, guguran, awan panas guguran, gempa hembusan, dan hybrid.

Selain itu, gempa vulkanik juga masih terekam yang mengindikasikan masih adanya suplai magma ke permukaan.

Teramati pula endapan lava di permukaan, namun belum bisa dipastikan sebagai kubah lava atau sekadar endapan lava.

Baca juga: PVMBG sarankan rekayasa jalan antisipasi awan panas guguran Lewotobi

"Aktivitasnya masih tinggi. Jadi statusnya masih kita pertahankan di level Awas," ucapnya.

Ia menyatakan rekomendasi bagi masyarakat yang dikeluarkan oleh PVMBG yakni tidak melakukan aktivitas dalam radius lima kilometer dari pusat erupsi dan sektoral enam kilometer ke arah timur laut.

Masyarakat juga harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Baca juga: PVMBG ingatkan masyarakat waspada aktivitas gunung api Lewotobi

"Jadi, untuk status Awas ini potensi bahayanya masih sama, kita tunggu minggu depan apakah ada evaluasi lain untuk status gunung ini," katanya.

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

bursa33 slot

Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik******

tidak ada (ketegangan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan situasi Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi baik-baik saja.

"Situasi kabinet baik-baik, tidak ada (ketegangan)," kata Suharss setelah Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Meskipun berasal dari partai politik, Suharso mengaku dirinya berlatar belakang profesional. Oleh karena itu, Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.

"Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Sampai maksimal apa yang bisa kami berikan, juga kami lakukan," ucapnya.

Baca juga: Suharso: Global South harus bahu-membahu kelola rantai pasok global

Terkait isu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Suharso mengaku tidak mengetahui apabila Sri Mulyani memiliki keinginan untuk memutuskan hal tersebut.

"Saya tidak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain. Seingat saya, Bu Menkeu lebih profesional di pekerjaannya dan pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respek di situ. Kalau di isu-isu politik, saya kira seliweran publik aja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ungkap Suharso.

Suharso juga menceritakan bahwa kondisi antara dirinya dan Sri Mulyani merupakan sahabat dan sparing partner yang paling pas.

"Dulu waktu saya di DPR, sparingpartneryang paling pas banget. Jadi, saya kalau dengan Bu Menkeu dan kami sekarang di Bappenas dengan Bu Menkeu, selama ini sinkron, cara berpikir kami sama. Jadi, enak, tektok-nya enak," ujar Suharso.

Baca juga: Suharso membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan GPEDC di WEF

Qiangu Juechen

situs slot paling terpercaya

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Kota Permainan Dunia Kematian

situs minimal withdraw 20 ribu

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Tujuh kehidupan pagoda

makmurqq

Pintu Pos Air Sunter Hulu Siaga 3 pada Senin dini hari******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan terkait dengan kenaikan status Pintu Air Pos Angke Hulu, menjadi waspada atau siaga 3 pada Senin dini hari.

Dikutip dari laman resmi BPBD DKI Jakarta, Senin, tinggi muka air Pintu Air Pesanggrahan pada pukul 02.00 WIB berada pada posisi 180 sentimeter (cm) atau berstatus Siaga 3 dengan kondisi terang.

Kenaikan tinggi muka air tersebut terjadi sejak pukul 00.00 WIB dengan tinggi 175 cm, kemudian pada pukul 01.00 WIB dengan tinggi 180 cm.

Baca juga: BPBD DKI imbau warga waspadai Angke Hulu siaga tiga
Baca juga: Pembangunan rumah pompa di Duri Kepa capai 95 persen

BPBD DKI juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Kembangan Utara, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Kapuk, Kamal Muara, Kapuk Muara waspada.

Upaya antisipasi juga telah dilakukan BPBD DKI Jakarta, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, melalui Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan pemberitahuan kepada camat dan lurah.

Selain itu, dalam keadaan darurat, masyarakat diimbau untuk menghubungi pusat informasi (call center) Jakarta Siaga pada nomor 112.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

《daftar pinjol ilegal terbaru 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，sabangbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar pinjol ilegal terbaru 2022》bab terbaru。