rumus slot gacor 521Jutaan kata 568113Orang-orang telah membaca serialisasi
《sbobetasia》
Kronologi Ribut RI******
Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyaksawit ke Uni Eropa (UE) sebagai respons atas undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.
Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.
Malaysia meningkatkan keprihatinannya setelah anggota parlemen UE menyerukan pemeriksaan yang lebih besar terhadap minyak kelapa sawit dan minyak nabati lainnya, yang digunakan dalam biofuel.
Pemeriksaan ini demi mencegah target transportasi terbarukan pasca-2020 berkontribusi terhadap deforestasi.
Negosiator Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai 2030.
Sementara, Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas jika larangan penggunaan minyak sawit diberlakukan.
Lihat Juga :Petani Dukung RI-Malaysia Lawan Eropa dengan Setop Ekspor Sawit |
Indonesia mengatakan dapat memblokir impor susu bubuk dari Eropa jika blok tersebut tetap akan memberlakukan pembatasan impor minyak sawit.
Jaringan supermarket Inggris dan Islandia mengatakan akan menghapus minyak sawit dari produk makanan mereknya sendiri karena kekhawatiran akan perusakan hutan hujan.
Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mengatakan klaim yang dibuat oleh Islandia menyesatkan konsumen tentang manfaat lingkungan dari minyak nabati lainnya.
Lihat Juga :![]() |
Komisi Uni Eropa menyimpulkan budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan. Penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga 2023, serta dihentikan secara bertahap pada 2030.
Indonesia mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan kebijakan Uni Eropa. Indonesia menuduh pembatasan yang dilakukan Eropa terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil.
Indonesia dan Malaysia menuding Eropa melakukan diskriminasi minyak sawit di balik rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan, ester 3-MCPD, yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.
CPOPC mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.
Lihat Juga :Pertamina Buka Suara Soal Beli Solar Tak Bisa Gonta-ganti SPBU |
CPOPC menawarkan kerja sama dengan Komisi Eropa untuk menyusun kebijakan pasokan makanan Farm to ForkUni Eropa. Ajakan ini bertujuan untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan.
Malaysia mengajukan gugatan kepada WTO terkait sikap Uni Eropa dan negara anggotanya, Prancis dan Lituania, karena membatasi biofuel berbasis minyak sawit.
UE menyetujui peraturan baru yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi mereka tidak merusak hutan.
Indonesia dan Malaysia sepakat bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit.
Malaysia mengatakan dapat menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa sebagai tanggapan atas peraturan deforestasi baru tersebut.
Namun, Duta Besar UE untuk Malaysia mengatakan Eropa tidak melarang impor minyak sawit dari Malaysia. UU tersebut berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di manapun, termasuk di negara-negara anggota Uni Eropa.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut.
Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja.
Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran.
Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.
"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.
Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.
Lihat Juga :Pertamina Buka Suara Soal Beli Solar Tak Bisa Gonta-ganti SPBU |
Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.
Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).
Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.
"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.
"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.
Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.
BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.
[Gambas:Video CNN]
Mentan soal Isu Reshuffle: Urusan Presiden, Aku Cuma Kerja******
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal wacana reshuffle kabinet. Menurutnya, hal itu merupakan hak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau reshuffleitu urusan presiden karena itu hak, saya cuma kerja," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senin (16/1).
Syahrul pun menegaskan dirinya hanya fokus bekerja.
Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan (Zulhas) sebelumnya juga enggan mengomentari isu reshuffle. Zulhas mengatakan keputusan reshufflemerupakan hak Istana Negara, sedangkan urusannya adalah terkait harga bahan-bahan pokok dan keluhan para ibu-ibu.
"Saya ngurusin cabai aja deh, bawang, gula pasir, telur ayam, daging ayam. Saya ngurus ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu sudah enggak ada ngeluh baru kita tenang," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jumat (6/1).
Presiden Jokowi sempat ditanyakan soal reshufflekabinet saat berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1) lalu. Namun, ia tidak memberikan jawaban pasti mengenai kapan reshuffleakan dilakukan dan siapa menteri yang akan dicopot.
"Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak tertutup kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini. Dia berharap menteri yang dicopot dari jabatannya tidak kecewa.
"Mungkin Januari, kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin.
Desakan reshufflemenguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang disebut bertentangan dengan Jokowi secara politik.
[Gambas:Video CNN]
Label:pendekar138、voucher gratis ongkir、judi slot modal 5000
Terkait:klik365、slot games gacor、juara slot88、voucher ruparupa、cara agar terbebas dari pinjol、ketupat123、situs online terbaru、link gacor parah、slot paling bagus、cara kredit hp di lazada paylater
bab terbaru:slot gacor 5 ribu(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri BUMN Erick Thohiryakin pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali akan mendorong perekonomian baik lokal maupun nasional. Kawasan ini merupakan KEK kesehatan dan pariwisata pertama di Indonesia.
Hal itu dinyatakan Erick saat mendampingi Megawati Soekarnoputri yang meninjau KEK Sanur, Senin (16/1). Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
KEK Sanur, sambung Erick, dibangun berdasarkan visi pariwisata Presiden Soekarno. Nantinya, KEK Sanur akan menjadi destinasi wisata komprehensif yang menonjolkan wisata kesehatan dan pariwisata.
"Selama ini kita kehilangan hingga Rp97,5 Triliun setiap tahun dari dua juta penduduk Indonesia yang berwisata medis ke Singapura dan Malaysia," ujar Erick dalam keterangan resmi.
Selain itu, pengembangan KEK Sanur akan menata ulang struktur ekonomi agar pariwisata Bali bergeser dari mass tourism menjadi quality tourism.Hal itu akan memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan belanja wisatawan di Bali.
Pengembangan KEK Sanur diproyeksikan mampu menyerap sekitar 4 persen hingga 8 persen masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Pada 2030, jumlah pasien yang berobat di KEK Sanur ditargetkan mencapai 123 ribu hingga 240 ribu orang. Kemudian hingga 2045, penghematan devisa diharapkan mencapai Rp86 triliun.
Lihat Juga :Erick Thohir Blacklist Peserta Rekrutmen BUMN Jika Terbukti Curang |
Di kawasan seluas 41,26 hektare itu akan didirikan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bertaraf internasional bekerjasama dengan rumah sakit terbesar di Amerika Serikat Mayo Clinic, revitalisasi Hotel Bali Beach atau Grand Inna Bali Beach (GIBB), convention center, ethnomedicinal botanic garden, dan commercial centeruntuk menampung UMKM.
Hotel Bali Beach atau GIBB sendiri merupakan hotel rancangan Bung Karno. Saat ini, proses renovasi sudah mencapai 35,58 persen dan ditargetkan selesai di akhir Agustus 2023 dengan kawasan Kebon Raya herbal.
"Ini pertama kali kawasan rumah sakit yang dilengkapi dengan kawasan wellness. Jadi, untuk kesehatan jalan, meditasi, yang merupakan trend yang hari ini terjadi," ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, secara khusus Megawati menyempatkan diri meninjau ethnomedicinal botanic gardenseluas 4,9 hektare.
Zona khusus yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kebun Raya itu menjadi pusat penelitian kesehatan dan taman usada untuk mengembangkan tanaman-tanaman obat dalam terapi penyembuhan berbagai jenis penyakit.
Saat meninjau kawasan Kebon Raya herbal itu, Megawati mengajukan banyak pertanyaan seputar manfaat tanaman-tanaman obat yang berguna bagi kesehatan. Termasuk juga melihat pohon Inaran, yang sering disebut sebagai pohon Soekarno. Bahkan, Megawati meminta kepada Erick untuk memasang kain kamben poleng di pohon tersebut.
Megawati sendiri mengapresiasi langkah transformasi ikon pariwisata Bali itu yang tetap memprioritaskan identitas budaya di Pulau Dewata sekaligus menjunjung tinggi prinsip Tri Hita Kirana yang melekat di masyarakat Bali.
"Di Jaeju, Korea, saya punya teman profesor yang menggunakan nama saya, yakni Botanic Megawati Garden untuk kebun tanaman obat herbal. Jadi saya senang akan keberadaan taman usada di ethnomedicinal botanic gardenyang menunjukkan kekayaan tanaman-tanaman obat Indonesia yang sangat bermanfaat bagi kesehatan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkap bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden ini bermula dari surat aduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak mendapat respons.
Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menuturkan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT GNI di Morowali Utara sudah menyampaikan surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI.
"Itu (mogok kerja yang berujung bentrok) dimulai dari surat yang ditujukan ke Kemnaker, ke Bu Ida (Menaker Ida Fauziyah), tapi tidak ditanggapi," kata Ramidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).
Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT GNI menyampaikan 7 tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Pertama,pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua,menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.
Ketiga,menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.
Lihat Juga :Alfamart Klarifikasi Viral Calon Karyawan Nangis Dimarahi Atasan |
Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.
Ketujuh,menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.
"Di awal Januari, 7 tuntutan yang disampaikan teman-teman serikat itu normatif semua, persoalan K3, peraturan perusahaan, pemotongan upah nggak jelas, pokoknya kalau sudah jadi pengurus (SPN) kontraknya dihabisin," katanya.
Ramidi menilai PT GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus SPN tidak diperpanjang.
Lihat Juga :![]() |
Ia mengatakan serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh wakil bupati dan bupati Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat.
Karena tak ada respons, kata Ramidi, maka muncul rencana aksi mogok kerja lanjutan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia menegaskan langkah mogok kerja selalu diawali permintaan pertemuan dengan manajemen PT GNI, yang selalu tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.
Namun, sebelum ada pernah ada mediasi lain pada 10 Januari di kantor dinas ketenagakerjaan yang menghasilkan dua kesepakatan.
"Pertama, teman-teman serikat diminta untuk tidak melakukan aksi dulu sebelum terjadinya pertemuan yang disepakati 13 Januari. Kedua, jika di 13 tidak terjadi pertemuan, maka dipersilahkan untuk mogok kerja," jelas Ramidi.
Lanjut ke halaman sebelah...
Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menyatakan tengah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerahuntuk mengetahui penyebab bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Sabtu (14/1) lalu.
Kericuhan pekerja di perusahaan tambang nikel tersebut menyebabkan dua orang karyawan PT GNI meninggal dunia.
"Kami secara intensif terus koordinasi dengan Disnaker provinsi Sulawesi Tengah dan Disnaker Kabupaten Morowali Utara, dan meminta kedua pihak yakni perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan PT GNI segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).
Atas insiden tersebut, Kemnaker akan menurunkan tim investigasi dari unsur pengawas ketenagakerjaan, mediator dan pengantar kerja ke lokasi PT GNI.
"Tim Kemnaker akan terus melakukan pendampingan kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Daerah untuk penanganan masalah permasalahan yang terjadi, termasuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengungkapkan bentrokan di PT GNI dipicu kemarahan pekerja karena sikap arogan pihak perusahaan saat berunding kenaikan upah, yang hanya Rp75 ribu.
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI, bentrokan itu terjadi setelah karyawan melakukan mogok kerja. Selain arogan, pihak perusahaan juga sempat mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Laporan yang kami terima dari pimpinan serikat buruh di sana, pada 14 Januari dengan arogannya. Pak Muklis sebagai perwakilan kantor pusat, arogan dalam perundingan itu, bahkan mengancam tim manajemen. Itu membuat makin marah buruh," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, Senin (16/1).
Menurutnya, bentrokan juga tak lepas dari rasa kekecewaan pekerja terkait sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT GNI yang buruk sehingga sempat menewaskan dua pekerja saat smelter meledak beberapa waktu lalu.
Pada 22 Desember 2022 lalu, terjadi ledakan di smelter GNI dan menewaskan dua orang karyawan. Salah satu korbannya bernama Nirwana Selle, yang dikenal sebagai seleb TikTok. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.
"Ada latar belakang terjadinya (kerusuhan itu), seperti kecelakan kerja, K3 buruk, upah murah, dan kecongkakan head office yang mengancam akan PHK," tegas Said.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Indonesia dan Malaysiamengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan dengan memperketat penjualan produk minyak sawit.
Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.
Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.
"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," lanjutnya.
Fadillah bahkan disebut akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto untuk membahas rencana penyetopan ekspor minyak sawit tersebut.
Lihat Juga :Kronologi Ribut RI-Malaysia Vs Eropa Hingga Ancam Setop Ekspor Sawit |
Lantas seberapa banyak negara UE mengimpor kelapa sawit RI?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa sawit mencapai 26,9 juta ton pada 2021. Terdapat 3 negara UE yang menjadi negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit RI yakni Belanda, Spanyol, dan Italia.
Spanyol mengimpor 992,8 ribu ton, Italia 622,7 ribu ton, dan Belanda 567 ribu ton.
Lihat Juga :Karyawan Starbucks Disuruh Ngantor Lagi 3 Hari Seminggu |
Pada 2020, Spanyol mengimpor sebanyak 1,13 juta ton, Italia 994,7 ribu ton, dan Belanda 682,8 ribu ton. Sementara pada 2019, Spanyol mengimpor 1,07 juta ton, Italia 751,3 ribu ton, dan Belanda 914,9 ribu ton.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat ekspor minyak kelapa sawit RI tembus 2,97 juta ton pada Agustus 2022.
Ekspor minyak kelapa sawit ke UE naik 51,7 persen dari 334 ribu ton pada Juli 2022 ke 506,8 ribu ton di Agustus 2022.
[Gambas:Video CNN]
Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.
Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.
Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.
"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.
Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.
Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.
"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.
KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.
Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.
Lihat Juga :![]() |
Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.
Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.
"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.
(cfd/wis)Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) mencapai 533 orang. Seluruh pekerja asing berasal dari China.
"Jumlah pekerja PT GNI, kalau pekerja asing yang terdaftar TKA Online Kemenaker Morut kurang lebih 533 orang. Sedangkan lokal dari hasil pemberitahuan dari GNI itu mencapai 11 ribu orang. Kalau TKA semuanya jelas dari China tidak ada negara lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara Yanis Lakawa, Minggu (15/1).
Ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di PT GNI mempunyai dua bentuk kontra kerja dengan jangka waktu antara 6 bulan hingga lebih dari enam bulan.
Yanis menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring melalui aplikasi Disnaker Morowali Utara bagi pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.
"Kami bisa monitor di aplikasi kami. Mereka melakukan pengesahan RPTKA di Kemenager dan di upload di akun tenaga kerja online. Morowali Utara ada beberapa perusahaan lain, tapi jumlah TKA tidak seberapa. Ada cuma 5, ada 2. PT GNI yang terbanyak," terangnya.
PT GNI menjadi perhatian beberapa waktu terakhir usai bentrokan maut yang memakan dua korban jiwa, yakni 1 orang pekerja lokal dan 1 pekerja berstatus warga negara asing (WNA).
Bentrokan terjadi pada 14 Januari lalu di area smelter nikel GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
[Gambas:Video CNN]
《sbobetasia》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,giatqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sbobetasia》bab terbaru。