petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

prada 188 rtp

slot88 lite 66Jutaan kata 707564Orang-orang telah membaca serialisasi

《prada 188 rtp》

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam pastikan suasana kondusif pasca******

Menko Polhukam pastikan suasana kondusif pasca-Pemilu 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat malam (23/2/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memastikan situasi dan kondisi di tanah air pasca-Pemilu 2024 tetap kondusif sehingga perlu terus dipertahankan.

"Sangat baik dan kondusif sehingga situasi yang seperti ini tentunya kita berhasil jaga dan pertahankan," ujar Hadi Tjahjanto usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Jumat malam.

Hadi mengakui suasana pascapemilu menjadi salah satu topik pembicaraan antara dirinya dengan Sultan HB X saat bertemu di Keraton Kilen selama hampir dua jam.

Saat ini, menurut dia, adalah masa menunggu seluruh tahapan Pemilu 2024 rampung hingga pengumuman dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Selama proses itu, Hadi berharap seluruh komponen bangsa turut mengawal agar situasi dan kondisi di Indonesia tetap kondusif.

"Saya kira kondisi seperti ini harus dipertahankan karena ini bagian dari tanggung jawab komponen bangsa supaya pembangunan yang dijalani dapat terlaksana dengan baik," kata dia.

Sesuai tugasnya sebagai Menko Polhukam, Hadi berjanji bakal terus memastikan keamanan negara tetap stabil sehingga tercipta ketenangan di tengah masyarakat.

"Supaya rakyat juga tenang dan itu bagian dari tugas yang harus saya jaga," ujar dia.

Kunjungan Hadi ke Yogyakarta ini adalah yang pertama sejak dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam pada 21 Februari 2024.

Posisinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selepas dilantik sebagai Menko Polhukam, Hadi sebelumnya juga sudah menemui menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2).
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot pasti jp

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
pinjaman dana rupiah
kumpulan slot bonus new member
dana impian pinjaman online
situs receh gacor
macauslot188 demo
pinjaman grab julo
angka jitu ular masuk rumah
slot 2022 tergacor
pola maxwin olympus hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredivo makassar
Bab 2 slot jp terbanyak
Bab 3 mahjong ways 2 jp
Bab 4 bostoto
Bab 5 mansion slot 77
Bab 6 kredivo tidak bisa pinjam tunai
Bab 7 bayar cicil
Bab 8 rtp admin jarwo
Bab 9 bolapalem
Bab 10 gacor bosku slot
Bab 11 pasti menang 123
Bab 12 tajir777
Bab 13 kodokmas99
Bab 14 slot pragmatic gacor sekarang
Bab 15 erek erek lele
Bab 16 waktu pencairan kredivo
Bab 17 situs rolet terpercaya
Bab 18 slot idr 89
Bab 19 tawaslot
Bab 20 togel sdy
Klik untuk melihattersembunyi di tengah620bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

cara pinjam uang online
Israel akan bangun 3.300 unit permukiman ilegal di Tepi Barat
Arsip foto - Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa Palestina dalam bentrokan di Desa Beit Dajan, sebelah timur Nablus, Tepi Barat, 29 Juli 2022. Unjuk rasa itu dilakukan untuk menentang perluasan permukiman Yahudi di kawasan itu. ANTARA FOTO/Xinhua/Ayman Nobani/rwa.
Yerusalem (ANTARA) - Israel dalam dua minggu ke depan akan menyetujui pembangunan lebih dari 3.300 unit permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Komite terkait diharapkan bertemu dalam waktu dua minggu untuk menyetujui pendirian 2.350 unit rumah di permukiman Maaleh Adumim, sekitar 300 unit di permukiman Kedar, dan 700 unit di permukiman Efrat,” kata Israel Broadcasting Corporation dalam laporannya pada Jumat.

Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas penembakan di dekat permukiman Maaleh Adumim pada Kamis (22/2), yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel dan melukai sedikitnya delapan orang lainnya.

“Satu ruas jalan menuju pos pemeriksaan Al-Za’im di bagian timur Yerusalem Timur akan ditutup bagi warga Palestina selama setidaknya dua minggu,” kata media tersebut.

Jika disetujui, proyek permukiman tersebut akan menjadi keputusan pembangunan permukiman terbesar sejak perang Israel di Gaza meletus 7 Oktober 2023.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui sangat mendukung pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di sekitar 300 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Padahal, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan serangan militer yang mematikan ke Jalur Gaza, menyusul serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh dan 4.400 lainnya terluka akibat serangan Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Media Korut sebut upaya AS dalam konflik Gaza "air mata buaya"
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

super138
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mall League of Legends dari Dunia Lain

trik gacor olympus hari ini
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan segala bencana

buku tafsir mimpi 2d
Kasat Reskrim Polres Malra terluka kena panah saat amankan bentrok
Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma. ANTARA/HO-Polres Malra/aa.
Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang.
Ambon (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara (Malra) AKP Wido Dwi Arifiya Zaen terluka saat mengamankan bentrok antarwarga di depan Toko Terra, Perumahan Pemda, Kabupaten Malra, Selasa  (20/2) malam, kini sedang menjalani perawatan di RSUD Karel Sadsuitubun.

"AKP Wido terluka terkena panah di kepala saat mencoba menghalangi dua kelompok pemuda yang saling serang dari kubu Ohoijang Lampu Merah dengan kubu Pemda," kata Kapolres Malra AKBP Frans Duma, Ambon, Rabu.

Sempat mendapatkan penanganan medis di RSUD Karel Sadsuitubun, Kasat Reskrim akan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk mengangkat anak panah yang tertancap di kepala.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Kapolres Malra mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri serta menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada polisi selaku aparat penegak hukum.

Kepada seluruh elemen masyarakat, dia meminta untuk terus merawat kebinekaan, menjaga persaudaraan, serta persatuan dan kesatuan sebagai anak-anak Maluku.

Kapolres mengatakan bahwa situasi kamtibmas sejak tahapan Pemilu 2024 hingga saat ini aman dan kondusif. Kondusivitas dapat tercipta atas kesadaran semua anak negeri dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan di daerah Para Raja-raja ini.

"Jangan karena masalah sepele, keamanan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta ternoda gegara ulah satu dua orang. Kalau ada masalah, segera lapor kepada aparat kepolisian. Jangan main hakim sendiri yang malah akan merugikan banyak orang," pintanya.

Baca juga: Penganiaya wartawan di Maluku Tenggara ditetapkan sebagai tersangka
Baca juga: Polres Malra sosialisasi Kamtibmas di tiga desa antisipasi tawuran

Kepada Pejabat Bupati dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh pemuda, Kapolres mengajak agar dapat bersama-sama terlibat dalam mendamaikan bentrokan tersebut.

"Saya meminta kepada Bapak Pejabat Bupati bersama tokoh-tokoh masyarakat agar dapat bersama-sama turun langsung untuk mengondusifkan wilayah tersebut," ajaknya.

Maluku Tenggara, kata Kapolres, merupakan daerah yang memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun pariwisatanya.

Oleh karena itu, semua pihak wajib menjaga keamanan dan ketenteraman agar para wisatawan bisa berkunjung sehingga dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat.

"Bila ada persoalan, mari sama-sama kita menghormati dan menghargai serta menyelesaikan setiap persoalan dengan hati dan kepala yang dingin, serta menyerahkan prosesnya pada hukum yang berlaku," katanya.

Kapolres juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar jangan terprovokasi dengan orang-orang atau kelompok yang sengaja menginginkan daerah ini terus dianggap sebagai wilayah yang tidak aman dan kondusif untuk pelaku-pelaku usaha.

Pewarta: Winda Herman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

cinta sup teh

vespa188
KLHK lepasliarkan harimau sumatera di habitat TN Gunung Leuser
Harimau Sumatera bernama Begu Kluti dilepasliarkan di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Selasa (20/2). (ANTARA/HO-KLHK)
Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan pelepasliaran satu individu harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ke habitat alaminya di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada Selasa (20/2).

"Harimau sumatera betina dengan perkiraan umur 3-4 tahun yang diberi nama 'Begu Kluti' kini kembali ke habitat alaminya," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pelepasliaran itu melibatkan tim yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) , Polres Aceh Selatan, FKL dan WCS-IP.

Baca juga: BBKSDA Riau pasang kandang jebak harimau penyerang anak di Siak

Begu sendiri bahasa daerah Kluet berarti harimau sumatera, sedangkan Kluti diambil dari nama lokasi harimau sumatera tersebut dievakuasi, yaitu Kluet Timur.

"Semoga Begu Kluti dapat beradaptasi dengan cepat dan berkembang biak sehingga dapat menguatkan populasi di alam," kata Satyawan.

Dalam keterangan serupa, Kepala BKSDA Aceh Gunawan Alza menjelaskan usai evakuasi Begu Kluti, tim dokter hewan melakukan pemeriksaan medis baik secara makroskopis maupun uji laboratorium.

Baca juga: Polrestabes Medan tangkap dua terduga penjual kulit Harimau Sumatera

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan observasi selama dalam perawatan terhadap harimau itu, tim dokter merekomendasikan Begu Kluti sudah layak untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya di Taman Nasional Gunung Leuser.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam rangka upaya penyelamatan harimau sumatera tersebut serta menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian populasi dan habitatnya," kata Gunawan.

Baca juga: Wali Kota Medan akui Medan Zoo gagal membiakkan harimau

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

situs slot king999
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024