macou

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Bulog Buka Suara soal Alarm Ancaman Krisis Pangan dari Badan Pangan******

Perum Bulogbuka suara soal bunyi alarm krisis panganyang diungkap oleh Badan Pangan Nasional (BPN).

Kabag Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut pasokan bahan pangan yang dimiliki oleh Bulog saat ini memang menipis.  Karena itu, pihaknya fokus memperbanyak stok beras.

"Seperti yang disampaikan Pak Arief cadangan pangan pemerintah saat ini sesuai penugasan kan baru beras," ujarnya saat dihubungi CNNINdonesia.com, Senin (5/12).

"Ini kita baru mau menyiapkan konsep cadangan pangan untuk jagung dan kedelai sesuai Perpres 125," imbuhnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulog dan BUMN Pangan sedang kritis. Pernyataan ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif secara daring.

Itu pun, jumlahnya juga tipis. Secara rinci, beras yang dimiliki pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional beras mencapai 2,5 juta ton.

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah lewat Bulog, ID Food, dan PTPN memiliki total stok 393.141 ton dari kebutuhan bulanan nasional sebesar 268.241 ton. Jumlah ini surplus atau mencapai 147 persen dari kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Bulog juga memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food memiliki 697 ton daging sapi. Jika diakumulasikan untuk kebutuhan bulanan nasional sebesar 60 ribu ton, maka stok pemerintah hanya sekitar 40 persen.

Sementara untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stok di Bulog dan BUMN Pangan tidak mencapai 1 persen.

Padahal, kebutuhan bulanan nasional jagung sebesar 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Terakhir, untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

One Piece: Rasul Laut

Fitur JakOne Pay di JAKI Permudah Transaksi Warga Jakarta******

Aplikasi JAKI yang merupakan besutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengeluarkan inovasi. Salah satunya, JakOne Pay.

JakOne Pay adalah fitur terintegrasi dari Bank DKI yang dikembangkan guna mempermudah transaksi warga Jakarta di sejumlah merchant sebagai kolaborator Bank DKI.

Penggunaan JakOne Pay memang tak sulit. Pengguna hanya harus memiliki rekening Bank DKI, dan pastikan sudah mengunduh aplikasi JAKI di ponsel.

Adapun salah satu benefit dari penggunaan JakOne Pay adalah bertransaksi. Hal ini merupakan kolaborasi dengan Bank DKI.

Untuk mengintegrasi JakOne Pay milik Bank DKI dengan JAKI, pengguna perlu memastikan diri telah mengaktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile.

Lalu, lakukan verifikasi akun JAKI, dan integrasikan akun dengan menekan tulisan Integrasikan Akun.

Sebelum mengintegrasi JakOne Pay dengan JAKI, pengguna harus terlebih dahulu melakukan aktivasi JakOne Pay di aplikasi JakOne Mobile. Kemudian, lakukan verifikasi akun JAKI, dan terakhir, klik tombol Integrasikan Akun.

Pengguna juga tidak boleh lupa akan nomer PIN. PIN ini harus sesuai dengan PINK pada aplikasi JakOne Pay. Setelah memasukkan PIN, pengguna akan menerima kode OTP. Tak butuh waktu lama untuk memasukkan kode OTP, dan JakOne Pay pengguna di JAKI langsung bisa digunakan bertransaksi.

Bertransaksi di JakOne Pay

Agar dapat bertransaksi atau melakukan pembayaran dengan fitur JakOne Pay di JAKI, pengguna memulai dengan memilih tombol bayar. Lalu, arahkan kamera ke QR Code untuk membayar.

Sebelumnya, pastikan pengguna sudah membuka akses kamera ponsel untuk JAKI.

Kemudian, masukkan nominal pembayaran sesuai nilai transaksi, cek ulang agar tak ada salah pengetikan angka, lalu masukkan PIN aplikasi JakOne Mobile.

Setelah semua langkah diselesaikan, maka akan muncul status transaksi yang mencakup merek merchant, nomor invoice, serta jumlah pembayaran dan deskripsi.

Pemprov DKI mengingatkan, pengguna yang bertransaksi di atas Rp1 juta akan mendapatkan kode OTP sebagai konfirmasi pembayaran. Biaya pengiriman kode OTP akan dikenakan tarif pulsa.

Pengguna juga dapat menekan menu Riwayat guna mengecek berbagai transaksi yang pernah dilakukan memakai JakOne Pay.

Dianhuang

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Profil Sam Bankman******

Sam Bankman-Fried kehilangan hartanya senilai US,6 miliar atau Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) dalam semalam. Jumlah itu setara 94 persen dari total kekayaannya.

Raibnya harta mantan CEO bursa pertukaran kripto FTX itu tak lepas dari harga token kripto FTT miliknya yang anjlok.

FTX bahkan telah mengajukan pailit pada Jumat (11/11) hingga membuat Bankman-Fried mengundurkan diri dari kursi pemimpin di perusahaan.

Lantas siapakah Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried menyelesaikan pendidikannya di bidang fisika di MIT. Ia kemudian bekerja di Jane Street Capital selama sekitar tiga setengah tahun.

Ia memulai bisnis dengan mendirikan Alameda, perusahaan perdagangan kuantum kripto. Ide bisnis ini berawal dari proyeksinya terhadap likuiditas uang kripto yang akan melambung di kemudian hari.

Meskipun saat itu likuiditas uang kripto tak mencukupi, uang kripto menjadi buah bibir. Banyak orang di belahan dunia mencoba untuk membeli uang digital itu dengan metode berbeda-beda.

Bankman-Fried melihat kondisi ini membutuhkan infrastruktur yang cukup untuk pasar kripto, dengan potensi permintaan akan melebihi likuiditas.

Ia kemudian mendirikan FTX yang saat ini menjelma menjadi salah satu pertukaran aset digital terbesar dan paling cepat berkembang di dunia.

Tetapi, platform tersebut kehilangan US juta per hari dari aset nasabah pada akhir 2018.

Bankman-Fried kemudian membangun ulang FTX dan meluncurkannya kembali pada 2019. Sejak itu, FTX kemudian berkembang dan bahkan sempat jadi bursa mata uang kripto terbesar keempat yang berbasis di luar China.

Pada 2022, Bankman-Fried sempat memiliki sekitar 70 persen dari bisnis FTX di AS, yang sekarang diperkirakan nilainya menjadi tidak berharga.

Isu kebangkrutan FTX ini membuat para penggunanya coba menarik aset. Namun, perusahaan mengalami krisis dana untuk menyelesaikan pencairan dana tersebut.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Stafsus Erick soal Kasus Korupsi Direktur Waskita: Bersih******

Kementerian BUMN menilai penetapan Direktur Operasional II PT Waskita Karyaberinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejalan dengan upaya 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah.

Karenanya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung langkah Kejagung tersebut.

"Seperti yang sudah komitmennya Bapak Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN, jadi kita dorong terus yang namanya bersih-bersih BUMN, termasuk dalam kasus ini. Makanya kita supportdan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Arya dalam keterangan yang dikutip dariAntara, Senin (5/11).

"Kita tetap supportterus apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah status hukum di BUMN, kitasupportterus, itu sudah jelas arahan bapak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN," katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada hari ini menetapkan BR selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2018 hingga saat ini sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan penyidik meningkatkan status penyidikan umum ke penyidikan khusus kasus dugaan tindak pidana korupsi itu dengan menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah menyetujui pencairan dana "Supply Chain Financing" (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Atas perbuatannya, BR diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]