gampangjp

Gambar Dewa Takdir

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Raja Makanan

Evergrande Diperintah Pengadilan Likuidasi Aset Imbas Utang Rp4.700 T******

Pengadilan Hong Kong memerintahkan raksasa properti China Evergrande Group untuk melikuidasi asetnya imbas terlilit utang lebih dari US0 miliar atau setara Rp4.748,04 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS).

Hal ini kemungkinan menjadi langkah yang akan mengirimkan gejolak ke seluruh pasar keuangan China, yang sedang runtuh di tengah langkah para pembuat kebijakan berusaha keras untuk mengatasi krisis berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Hakim Linda Chan memutuskan Evergrande mengatakan keputusan likuidasi diambil karena perusahaan tak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkrit selama lebih dari dua tahun usai gagal membayar utang obligasi dan beberapa kali sidang di pengadilan.

Kepala eksekutif Evergrande Siu Shawn mengatakan perusahaan akan memastikan proyek-proyek pembangunan rumah bakal tetap dilaksanakan meskipun ada perintah likuidasi. Kata dia, perintah tersebut tidak akan mempengaruhi operasi unit-unit Evergrande.

Keputusan ini menjadi awal dari proses yang diperkirakan akan berlarut-larut dan rumit dengan potensi pertimbangan politis, mengingat banyaknya pihak berwenang yang terlibat di perusahaan.

Sementara itu, para investor luar negeri akan berfokus pada bagaimana otoritas China memperlakukan kreditor asing ketika sebuah perusahaan mengalami kegagalan.

"Ini bukanlah akhir dari proses likuidasi yang berkepanjangan, yang akan membuat operasi harian Evergrande semakin sulit," kata Gary Ng, ekonom senior di Natixis.

"Karena sebagian besar aset Evergrande berada di daratan China, ada ketidakpastian tentang bagaimana kreditor dapat menyita aset dan peringkat pembayaran pemegang obligasi luar negeri, dan situasinya dapat menjadi lebih buruk bagi para pemegang saham," imbuhnya.

Lihat Juga : Alasan Kemendagri Sebut 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Saham Evergrande anjlok 20 persen sebelum dengar pendapat, kemudian perdagangan sahamnya dihentikan di bursa.

Evergrande, yang memiliki aset senilai US0 miliar atau sekitar Rp3.798,45 triliun, membuat sektor properti yang sedang mengalami kesulitan menjadi terpuruk ketika gagal membayar utang pada 2021. Keputusan likuidasi ini kemungkinan besar akan semakin mengguncang pasar modal dan properti China yang sudah rapuh.

Pasalnya, Beijing sedang bergulat dengan ekonomi yang berkinerja buruk, pasar properti terburuk dalam sembilan tahun terakhir dan pasar saham yang mandek di dekat posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, setiap sentakan baru pada kepercayaan investor dapat semakin merusak upaya para pembuat kebijakan untuk memperbaiki perekonomian.

Evergrande mengajukan penundaan lagi pada Senin (29/1) karena pengacaranya mengatakan bahwa mereka telah membuat "beberapa kemajuan" dalam proposal restrukturisasi.

Dalam penawaran terbaru, pengembang ini mengusulkan para kreditur menukar utang mereka dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan di dua unit Hong Kong, dibandingkan dengan kepemilikan saham sekitar 30 persen di anak perusahaan menjelang sidang terakhir pada Desember.

Pengacara Evergrande berpendapat likuidasi dapat membahayakan operasional perusahaan, manajemen properti dan unit kendaraan listriknya, yang akhirnya bisa merusak kemampuan grup untuk membayar semua kreditur.

Setidaknya tiga pengembang China telah diperintahkan oleh pengadilan Hong Kong untuk melakukan likuidasi sejak krisis utang saat ini terjadi pada pertengahan 2021.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

CEO TikTok China Mundur, Pilih Fokus ke CapCut******

CEO Douyin alias TikTok versi China Kelly Zhang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Alasannya, Zhang akan fokus pada CapCut, aplikasi pengeditan video dan desain grafis. Hal ini diungkap oleh CEO ByteDance Liang Rubo melalui surat internal pada Rabu (7/2).

"Teknologi artificial intelligence (AI) secara substansial akan mengganggu pembuatan kontan dan bahkan melahirkan platform pembuatan konten baru," tulis Liang, dikutip dari South China Morning Post (SCMP).

Seorang perwakilan ByteDance mengonfirmasi bahwa Zhang telah melepaskan jabatannya sebagai kepala eksekutif Douyin. Ia menambahkan bahwa perusahaan berterima kasih atas peran kepemimpinannya.

Menurut seorang sumber yang mengetahui tentang hal ini, hingga saat ini, ByteDance tidak memiliki rencana untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.

Berdasarkan laporan media China, Zhang bergabung dengan ByteDance pada 2014 dan dipromosikan sebagai kepala bisnis perusahaan di China pada Maret 2020.

Pengunduran dirinya dilakukan di tengah upaya ByteDance yang semakin gencar untuk mengeksplorasi peluang baru dalam AI generatif, yang telah menarik perhatian dunia setelah perusahaan rintisan AS, OpenAI meluncurkan bot percakapan ChatGPT pada akhir 2022.

Perkembangan pesat teknologi yang mendukung ChatGPT dan chatbot lainnya telah memicu gelombang baru aplikasi pembuatan konten bertenaga AI, seperti pembuat gambar Midjourney dan pembuat video Pika Labs.

Dalam rapat pekan lalu, Liang mengkritik para karyawannya karena 'kurang peka' terhadap teknologi yang sedang berkembang, juga 'kurang peka terhadap krisis'.

Ia mengatakan bahwa salah satu prioritas perusahaan pada 2024 adalah untuk tetap "selalu menjadi yang nomor satu", mengacu pada kebutuhan perusahaan untuk mengikuti semangat kewirausahaannya.

Sistem rekomendasi konten ByteDance telah lama dianggap di industri ini sebagai rahasia di balik kesuksesan global TikTok dan kasus penggunaan AI yang sukses.

Namun, perusahaan itu tidak meluncurkan chatbot Doubao dan Cici AI hingga paruh kedua 2023, setelah Baidu dan Alibaba Group Holding, pemilik Post, meluncurkan layanan saingannya pada awal tahun itu.

Pekan lalu, ByteDance memperkenalkan Coze, sebuah platform yang mirip dengan GPT OpenAI, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan chatbot untuk tugas-tugas tertentu.

Setelah pemindahan Zhang, Han Shangyou, kepala bisnis Douyin sejak Desember 2022, dan Zhang Chao, eksekutif yang bertanggung jawab atas Jinri Toutiao dan situs literatur online Tomato Novel, akan melapor kepada Zhang Lidong, ketua bisnis daratan ByteDance.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.

Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.

Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.

Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Pelni:

1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. ⁠Komisaris: Budi Mantoro

Dewan Direksi Pelni:

1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano

[Gambas:Video CNN]