jw001 slot

1001 tafsir mimpi togel 84Jutaan kata 781495Orang-orang telah membaca serialisasi

《jw001 slot》

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Bupati: Kegiatan belajar di sekolah terdampak banjir kembali aktif******

Demak (ANTARA) - Bupati Demak Esiti'anah memastikan bahwa semua sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya terdampak banjir kini sudah kembali melaksanakan proses belajar mengajar.

"Agar siswa bisa kembali masuk sekolah, Pemkab Demak juga berupaya melakukan percepatan pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir," ujarnya ditemui usai menerima bantuan perlengkapan sekolah, sembako, dan kompor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama Dharma Wanita Persatuan Dirjen Perhubungan Udara dan kantor UPBU Dewadaru di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak, Senin.

Setelah puluhan sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dibersihkan, kata dia, kini sudah aktif kembali menggelar proses belajar mengajar.

Bahkan, kata Eisti'anah, ketika para siswa yang rumahnya terdampak banjir pun dibuatkan sekolah darurat di tempat-tempat pengungsian.

Adanya sekolah darurat tersebut bertujuan untuk menghindari anak tertekan karena tertinggal pelajaran dengan siswa lain yang tidak kebanjiran.

Baca juga: BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Baca juga: Operasi pemulihan lingkungan pascabanjir Jateng efektif hingga Maret

Berdasarkan data di Posko Bencana Demak pada 27 Februari 2024 jumlah sekolah yang terdampak banjir berjumlah 74 unit. Sedangkan jumlah siswa yang terdampak mencapai 13.417 orang.

Sementara itu, Kepala Kantor UPT Bandara Dewandaru Ariadi Yudiawan mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada warga Demak yang terdampak banjir meliputi 100 set perlengkapan sekolah, 150 pak sembako, dan 10 set kompor.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga terdampak banjir," ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Dirjen Perhubungan Udara Solichah Cecep Kurniawan menambahkan bantuan perlengkapan sekolah itu guna membantu siswa yang rumahnya terdampak banjir.

"Tentunya peralatan sekolah mereka juga ikut rusak atau hanyut terbawa banjir, sehingga kami berinisiatif memberinya bantuan peralatan sekolah sekiranya bisa bermanfaat buat mereka," ujarnya.

Termasuk dengan bantuan kompor dan sembako, kata dia, untuk membantu warga yang kompornya rusak sehingga bisa kembali memasak untuk keluarganya.

Baca juga: TNI diterjunkan untuk bersihkan tumpukan sampah pascabanjir di Demak

Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman dana tunai、cara dapat uang 20 ribu、pinjam uang di mandiri tanpa jaminan

Terkait：cendanabet、aku cicil adalah、slot gacor x500 demo、demo slot roma joker、cara daftar youtube menghasilkan uang、ceria777、fosilqq、plaza4d2、thailand server hosting、trik main gaple agar selalu menang

---

---

bab terbaru：sultanking（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07