angkanet paito sgp

Tuan Bintang Bumi

Kadin Minta Kebijakan Upah Diimbangi dengan Insentif bagi Pengusaha******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan kenaikan upah minimum(UM) 2023 perlu dibarengi dengan pemberian insentif dari pemerintah kepada pengusaha.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri alas kaki dan pakaian jadi berbeda dengan industri yang berorientasi pada impor, seperti makanan dan minuman yang mengandalkan bahan baku sereal, industri plastik, dan perlengkapan elektronik.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad melalui keterangan resmi, Selasa (22/11).

Ia menambahkan pihaknya memang menyambut baik aturan formulasi penetapan upah tahun depan yang baru diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan juga keberlangsungan usaha pada setiap sektor agar tidak kontraproduktif.

Pihaknya tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen yang bakal berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, kata Arsjad, dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dari penurunan permintaan global yang berdampak pada ekspor Indonesia.

Berdasarkan catatannya, kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US,8 miliar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun.

"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha," ujar Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

HP Inc Akan Pangkas 6.000 Orang Karyawan Hingga 2025******

HP Inc. perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikatmengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.000 orang karyawan hingga dua tahun ke depan.

Mengutip CNN.com, Rabu (23/11), pemangkasan karyawan disebabkan karena iklim ekonomi global yang memburuk. Saat ini HP memiliki 51 ribu orang karyawan secara global.

Pembuat komputer itu mengungkapkan keputusan PHK besar-besaran menyusul laporan pendapatan kuartalan yang lesu pada Selasa sore (22/11), di mana penjualan turun lebih dari 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tindakan ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun fiskal 2025," imbuhnya.

Presiden dan CEO HP Enrique Lores menambahkan keputusan ini adalah strategi siap masa depan perusahaan. Ia mengatakan meski ada PHK namun pihaknya akan melayani pelanggan dengan lebih baik dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang dengan mengurangi biaya, dan menginvestasikan kembali inisiatif pertumbuhan utama untuk memposisikan bisnis untuk masa depan.

Adapun keputusan itu menjadikan HP masuk dalam daftar perusahaan teknologi yang pernah berkembang pesat yang kini mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang signifikan.

Sebelumnya, induk Facebook, Meta, baru-baru ini mengatakan telah memangkas 11 ribu pekerjaan di seluruh perusahaan, dan Amazon (AMZN) mengkonfirmasi pekan lalu bahwa PHK yang luas telah dimulai di raksasa e-commerce yang akan berlanjut hingga tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Menhub Minta Pemda Subsidi Biaya Operasi Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan insentif berupa subsidi biaya operasi pesawat(BOP) kepada maskapai dalam negeri.

Tujuannya, untuk memulihkan industri penerbangan di Indonesia, terutama ke wilayah masing-masing pemda pascapandemi covid-19.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membuat stimulus untuk konektivitas transportasi udara di daerah-daerah, untuk memulihkan kembali sektor penerbangan setelah terdampak covid-19," ujar Budi dalam rapat koordinasi Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah seperti dikutip antara, Selasa (22/11).

Kemudian ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya yang lebih rendah.

"Sekarang kami juga mendorong kehadiran pemda berupa dukungan stimulus pelayanan transportasi udara agar menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya," jelasnya.

Budi mengungkapkan salah satu pemda yang telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus yakni Toraja. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seatsekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.

Menurut dia, pemprov dan pemkab saling sharinguntuk melakukan block seat,sehingga saat ini sudah ada penerbangan dua kali dari Makassar ke Toraja dan sekarang sudah menambah rute ke Balikpapan.

"Kami harap pemda lain juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.

Selain dukungan pemda, Budi juga mendorong peran dari operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya, di antaranya menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

Pemerintah Tak Akan Larang Mudik di Libur Natal 2022******

Kementerian Perhubungan memperbolehkan masyarakat untuk mudik saat libur Hari Raya Natal2022 dan Tahun Baru2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan karena tidak ada larangan, maka pemerintah menginstruksikan kepada seluruh personil untuk lebih meningkatkan koordinasi agar angkutan saat libur akhir dan tahun tersebut berjalan dengan baik.

"Pada Natal dan Tahun Baru ini sudah ada kebebasan dan tidak ada larangan untuk mudik, jadi pasti ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi saya minta pada Kepala BPTD, kadishub provinsi maupun kota/kabupaten untuk melakukan ramp check terhadap bus pariwisata," ujarnya dikutip Antara, Selasa (22/11).

Selain itu, Kemenhub juga akan mengajak seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah menyamakan visi dalam penyelenggaraan tugas, khususnya sektor perhubungan darat.

Adapun tiga pembahasan utama yang menjadi pokok diskusi dalam kegiatan rapat kerja tersebut seputar keselamatan transportasi darat, penanganan ODOL, serta pengarahan rencana operasi (renops) Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Hendro meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten agar memiliki visi yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bidang transportasi dan lalu lintas.

"Ketika ada visi dan langkah yang sama diharapkan ke depan tanggung jawab kita dalam menciptakan keselamatan transportasi ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

<句子>