slot gacor 97

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

bonus new member all game

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Lihat Juga : PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Lihat Juga : Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/bir)

Quanqingshanhe

tafsir mimpi 93

Mayoritas Kripto Perkasa Pagi Ini, Bitcoin Kembali Unjuk Gigi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mayoritasaset kripto teratas menguat pagi ini. Penguatan terbesar dialami oleh bitcoin.

Mengutip coinmarketcap.com, Senin (26/9), harga bitcoin menguat 1,87 persen dalam sehari ke US.917 per koin. Namun, aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ini melemah 1,45 persen.

Penguatan juga terjadi pada ethereum sebesar 1,18 persen ke US.225,79 per koin dalam 24 jam terakhir. Dalam sepekan, ethereum masih merosot 1,92 persen.

Harga dogecoin juga naik 0,59 persen ke USPengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.

"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).

Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.

Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.

"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.

Lihat Juga : Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi

Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.

Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.

"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.

[Gambas:Video CNN]

(skt/bir),086 per koin dalam sehari. Harganya juga naik 0,17 persen sejak minggu lalu.

Berikutnya, penguatan harian dialami oleh BNB sebesar 0,41 persen ke US3,05.

Sementara, harga cardano melemah 0,03 persen ke USPM Inggris soal Lonjakan Harga Bahan Pokok: Semua Didorong Putin******

Nusa Dua, CNN Indonesia--

Perdana MenteriInggris Rishi Sunak mengatakan rumah tangga di seluruh dunia tengah terpukul oleh kenaikan harga. Hal ini disebabkan invasi Rusiake Ukraina.

Invasi membuat upaya dunia bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid selama dua tahun belakangan ini menjadi terganjal.

"Saat negara-negara berusaha bangkit dari covid-19, rumah tangga di seluruh dunia telah terpukul oleh kenaikan harga dan menghadapi masa depan yang tak pasti," ujar Sunak dalam konferensi pers di Bali, Rabu (16/11).

Ia mengatakan tindakan Putin menginvasi Ukraina telah menyebabkan ancaman bagi keamanan dan ekonomi global.

"Ancaman terus-menerus terhadap keamanan kita dan situasi ekonomi global, semua telah didorong oleh tindakan satu orang yang tidak bersedia hadir di KTT ini, Vladimir Putin," katanya.

Sunak mengatakan tak ada satu pun orang di dunia yang tidak merasakan dampak tindakan Putin yang menghancurkan pasar makanan global dengan menghentikan pasokan biji-bijian Ukraina.

Ia menambahkan saat ini saja dua per tiga dari negara G20 telah mengalami inflasi lebih dari 7 persen. IMF katanya juga memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami resesi tahun ini atau tahun depan.

"Guncangan susulan ekonomi dari pengabaian kasual Putin terhadap kehidupan manusia akan menyebar ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sunak menyebut Putin seharusnya menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini demi bisa membahas invasinya ke Ukraina.

Namun, Sunak menyayangkan Putin yang akhirnya tidak hadir dalam KTT G20 kali. Padahal sebelumnya, Putin sempat mempertimbangkan untuk hadir.

Dalam kesempatan itu, Sunak turut mengecam invasi Rusia di Ukraina, sesuai dengan rencananya beberapa waktu lalu. Ia juga mengecam Rusia karena menargetkan warga sipil selama melancarkan serangannya di Ukraina.

"Satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini," ujar dia merujuk Putin.

Lihat Juga : Siapa Pemilik Hotel The Apurva Kempinski Bali Tempat KTT G20?

(fby/agt),33 per koin dan Polygon turun USCerita Apes Mahasiswa IPB Terjerat Utang Pinjol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Nasib apes menimpa ratusan mahasiswa IPB. Di tengah kesibukan menimba ilmu untuk masa depan, mereka malah terjerat pinjaman online (pinjol).

Salah satunya menimpa Daffa. Kepada CNNIndonesia.com, mahasiswa IPB University berusia 19 tahun itu menuturkan nasib apes yang menimpanya itu terjadi setelah ia berkenalan dengan seorang berinisial SAN pada 2021 lalu.

SAN, katanya, bukan merupakan mahasiswa IPB. Ia hanya kenalan dari sesama teman mahasiswanya.

Dari perkenalan itu, SAN memberikan tawaran kepadanya; menghasilkan cuan melalui utang pinjol. SAN kemudian meminta utang dibelanjakan di akun Tokopedia miliknya supaya ratingnya naik dengan iming-iming diberi keuntungan 10 persen. Sebagai mahasiswa, tentunya tawaran itu cukup menggiurkan baginya.

"Jadi si SAN itu kita sebenarnya tidak tahu siapa. Dia cuma menawarkan untuk mendapatkan cuan ya begini caranya. Ya sudah, saya tertarik terus dijelaskan bagaimana caranya, lalu saya ikutan," katanya.

Ia mengatakan demi memuluskan, SAN menggunakan tiga aplikasi pinjol, yakni Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater. Daffa menjelaskan ada korban lain yang membuka akun bersamanya, tapi ada juga yang sebelum dan sesudahnya. Kendati, ia menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa IPB baru membuka akun pada Agustus dan September 2022.

"Kalau saya sendiri itu sebenarnya Kredivo sama Akulaku. Kalau teman saya nambah Shopee PayLater. Sebenarnya ada tiga aplikasi inti, cuma untuk saya sendiri kenanya di Akulaku dan Kredivo. Kalau (total kerugian) saya itu Rp12,7 juta, (tagihan) yang sedang berlangsung sekitar Rp7 juta. Yang sudah saya keluarkan buat nalangin itu sekitar Rp5,7 juta," papar Daffa soal aplikasi pinjol yang digunakan dan total kerugiannya.

Setelah akun jadi dan Daffa dapat limit pinjaman, SAN memintanya dan para korban lain untuk melakukan pembelian barang di akun Tokopedia miliknya. Skema pembayaran yang ia minta adalah cicilan menggunakan limit dana pinjol.

Ia diminta SAN untuk membeli barang dengan cara pembayaran cicilan menggunakan Kredivo. Pelaku berjanji akan membayar cicilan bulanan tagihan tersebut, dengan iming-iming akan diberi imbalan 10 persen keuntungan dari jumlah tagihan tersebut.

Tapi SAN ternyata mangkir dari tanggung jawab tersebut. Padahal, tagihan di aplikasi pinjol terus membengkak.

Lihat Juga : Satgas Beber Skema Penipuan di Balik Kasus Pinjol Ratusan Mahasiwa IPB

"Kan diajak nih buka pinjol, Kredivo. Saya daftar, masukin KTP, data-data, terus dapat limit Kredivo ini sebesar Rp12 juta misalnya. Lalu, si SAN ini minta kita untuk belanja di toko dia. Katanya cara ini untuk naikin rating di toko dia, dia bilang begitu. Ya sudah kita percaya dong, kita beli nih barang di Tokopedia dia. Misalnya saya beli casing yang harganya Rp10 ribu kita beli 100 biji. Jadi masuk di Tokopedia itu, oh ini toko ordernya sudah banyak, gitu. Jadi naikin rating toko, dengan transaksi sebesar Rp12 juta ini," jelas Daffa.

Mahasiswa semester 3 IPB itu menjelaskan skema pembayaran cicilan Kredivo di akun miliknya adalah 12 bulan. Tagihan tersebut hingga saat ini belum lunas dan masih berlangsung. Selain tagihan di Kredivo, ada juga tagihan di aplikasi pinjol Akulaku.

Daffa mengaku masih berprasangka baik terhadap SAN di awal-awal munculnya tagihan. Hal itu yang membuatnya tak membayarkan tagihan di aplikasi pinjol karena masih berharap SAN menepati janji membayar cicilan tersebut.

Namun, Daffa malah menjadi sasaran debt collectoryang terus-menerus meneror via telepon hingga tiga kali datang ke rumahnya.

Lihat Juga : Siapa Pemilik Hotel The Apurva Kempinski Bali Tempat KTT G20?

"Akhirnya setelah sekian hari, debt collector datang ke rumah dan kebetulan ketemu sama saya. Saya jelaskan lah ke debt collector ini, 'Mas, ini tuh uangnya bukan saya yang pakai. Saya sama sekali gak megang uang itu'. Debt collector negasin, mereka gak mau tahu. Bagaimana pun caranya, misalnya walaupun bukan saya yang pakai, 'Mas yang nagih ke orang itu'. Debt collector sempat datang sampai tiga kali. Karena saya mulai talangin, akhirnya sudah gak datang lagi," imbuh Daffa.

Daffa menjelaskan debt collector dari Kredivo yang datang per bulannya ada satu orang. Namun, setiap bulan bisa berbeda orang.

"Soalnya saya pernah ngomong gini, 'Mas saya udah mau bayar nih'. Terus kata si debt collector bilang, 'Oh udah bukan saya yang pegang datanya'. Jadi sistemnya dari debt collector A bisa pindah ke B," jelasnya.

Ia sudah lelah menghubungi SAN yang lari dari tanggung jawab. Kendati, Daffa mengaku masih bisa beberapa kali menghubungi SAN, tapi yang bersangkutan selalu menolak untuk diajak bertemu secara langsung. Daffa menegaskan tak menerima sepeser pun pembayaran cicilan tagihan di aplikasi pinjol tersebut dari pelaku.

Lihat Juga : Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini

Korban lain yang juga berstatus mahasiswa IPB, Ita (bukan nama sebenarnya) menuturkan tertipu oleh muslihat SAN yang menjanjikan keuntungan 10 persen dari total limit dengan syarat harus membeli barang di toko tertentu melalui skema pembayaran pinjol atau paylater.

"Jadi awalnya saya dikenalkan sama teman saya, katanya 'Ayo ikut naikin rating tokonya teman dia'. Saya awalnya gak percaya, tapi katanya anak-anak di (IPB Dramaga) sudah pada ikut dan dananya dipakai untuk kepanitiaan. Jadi, akhirnya saya diajak ketemu di kafe sama SAN dan teman saya satu lagi yang ngajak saya ini," kata Ita soal awal mula pertemuan dengan pelaku.

Untuk aplikasi yang digunakan Ita adalah Shopee PayLater, Shopee Pinjam, dan Kredivo. Ia menuturkan pengajuan limit pinjaman tersebut dipandu langsung oleh SAN.

Setelah limit muncul, Ita diarahkan untuk membeli barang tertentu di toko pilihan pelaku. SAN katanya, memberikannya link toko. Setelah itu, SAN memintanya untuk membeli barang di toko itu.

Lihat Juga : PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies

"Misal HP Rp12 juta. Nanti, dipasin sama limit kita. Kita pesan di toko itu, sudah sesuai limit (pinjaman), terus dibilang nanti setiap bulan SAN yang bayar tagihan itu. Fungsinya untuk menaikkan rating tokonya dia. Karena kalau semakin banyak yang beli, semakin naik rating tokonya dia," jelasnya soal modus penipuan SAN.

Ia mengaku SAN sempat menepati janjinya untuk membayar cicilan tersebut selama dua bulan pertama sejak pinjaman dilakukan pada sekitar Juli-Agustus 2022. Namun, setelah itu SAN mangkir dari tanggung jawab.

Ita menjelaskan total kerugian yang dialaminya sebenarnya Rp27 juta. Tapi kerugian membengkak menjadi Rp29 juta karena biaya denda usai tagihan tersebut tidak dibayar.

"Dia (SAN) gak hilang, mudah ditemui. Tapi gak bayar. Kalau ditemui dia ngamuk-ngamuk, padahal kita ngomongnya baik-baik. Dia sampai mengancam mau bunuh diri. Saya cuma sekali ketemu, itu teman saya yang ketemu, teman saya yang lain. Mereka datang bawa perjanjian gitu buat mastiin (pembayaran) dia, tapi dia ngamuk-ngamuk. Ngatain pakai bahasa binatang. Padahal datang baik-baik, ngomong baik-baik," ujarnya soal sikap SAN saat dimintai tanggung jawab.

Ita dan korban lain berniat meminta tanggung jawab SAN dengan membawa surat perjanjian di tengah tagihan yang menggunung. Pasalnya, mereka luput untuk menyiapkan surat perjanjian di atas meterai yang bisa mengikat pelaku ketika awal bertemu.

Lihat Juga : Twitter hingga Amazon, Kenapa Raksasa Teknologi PHK Massal Karyawan?

Tak Pernah Ditagih Debt Collector

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2,23 per keping.

Lihat Juga : Pemilik Lapangan Golf Bogor Bantah Aset Disita BLBI Milik Besan Setnov

Adapun koin stabil seperti Binance USD dan USD Coin, masing-masing menguat 0,03 persen dan 0,01 persen ke US.

Pagi ini, kapitalisasi pasar aset kripto mencapai US1,03 miliar secara global. Angka itu naik 1,03 persen dibandingkan kemarin.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

canda4d

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Lihat Juga : PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Lihat Juga : Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/bir)

Rel Bisnis

slot gacor wd

<句子>

salib suci

premierslot88

<句子>

Cerita Desa Kecil

situs gacor terbaru 2023

<句子>