jp slot

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata******

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstildan produk tekstil (TPT) telah merumahkan45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan industritekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri di tengah menurunnya permintaan pasar ekspor.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, tak hanya pengurangan jam kerja, industri TPT juga telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang 2022.

"Pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi dan potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kondisi global yang tak stabil membuat permintaan pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika Serikat menurun tajam. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," ujar Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan yang menurun.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama,risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua,permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat,kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Profil Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang Plesetkan Khilafah******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendadak jadi sorotan. Bukan karena kinerjanya, melainkan cuitannya di Twitter.

Cuitan Dede tersebut mengenai plesetan diksi khilafah menjadi khilaf*ck yang diunggah pada Minggu (23/10) di akun Twitter pribadinya @kangdede78.

Dede menulis, "Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih Capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas".

Lalu siapakah Dede Budhyarto?

Saat ini pria yang akrab disapa Kang Dede ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Pelni sejak diangkat pada 2020 lalu.

Pemilik nama asli Kristia Budiyarto merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan website pelni.co.id, Dede ditunjuk sebagai komisaris PT Pelni berdasarkan surat keputusan Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.

Dede lahir di Cirebon dan merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Sejak awal karirnya, Dede berkecimpung dalam dunia siaran radio yang dimulai dari lembaga penyiaran negara, radio RRI untuk area Kendari, Sulawesi Selatan dan berpindah ke sejumlah radio swasta.

Perjalanan panjang membawa Kristia perlahan menuju posisi sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio untuk area Makassar (2005-2008), Bandung (2008-2009) dan Jakarta (2009-2011) sebelum berpindah karir menjadi General Manager di e-Commerce PT Planet Tecno.

Selain itu, Dede juga diketahui aktif di bidang politik sejak terlibat sebagai relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Tak hanya itu, Dede juga lanjut menjadi relawan Jokowi di dua periodenya yakni, saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Saat itu, Dede berperan sebagai koordinator tim media sosial, sehingga aktif di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

KKP Butuh Rp365 T Kejar Produksi 2 Juta Ton Udang******

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara, 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.

Menurut Tebe, APBN seharusnya hadir di tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan penyiapan SDM. Sedangkan investasi seharusnya diserahkan ke pihak swasta.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non-APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.

Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global menduduki peringkat ke-2 setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.

"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.

Ia juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Mulai dari evaluasi tambak udang eksisting, revitalisasi tambak udang tradisional, hingga membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Terima Apresiasi Pasar Modal, Erick Optimistis BUMN Terus Berbenah******

Sederet pelaku pasar modal mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kontribusi positif selama beberapa waktu terakhir. Atas capaian kinerja tersebut, para analis dan pakar pasar modal memberikan penghargaan pada Kementerian BUMN dalam Certified Securities Analyst(CSA) Awards 2022.

Menteri BUMN, Erick Thohir, berterima kasih atas apresiasi yang diberikan pelaku dan analis pasar modal atas kinerja BUMN selama ini. Dirinya mensyukuri kinerja positif BUMN di pasar modal.

"BUMN menyumbang sumbangsihnya 23 persen dari bursa. Artinya kinerja BUMN dengan transformasi yang sudah didorong, apa itu lewat perbaikan dari manajemen, atau adaptasi business model itu menjadi kekuatan," ujar Erick dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/10).

"Sama dengan keberadaan BUMN di bursa itu mendorong perbaikan ekosistem di bursa. Bursa semakin tumbuh, perusahaan sehat, dan BUMN diuntungkan dengan adanya check and balance,karena dipantau secara publik. Jadi terbuka. Karena kita mau mendorong BUMN yang sehat," imbuhnya.

Menurut Erick, kinerja baik dari BUMN yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pasar tak terlepas transformasi BUMN.

"Secara menyeluruh, transformasi BUMN melalui lima pilar utama dan core valueAKHLAK telah membuahkan hasil yang juga ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan," ucap dia.

Ditinjau dari Pendapatan Konsolidasian BUMN yang meningkat, seperti dari Rp1.929 Triliun (2020) menjadi Rp2.292 Triliun (2021). Juga Laba Konsolidasian BUMN yang meningkat, dari Rp13 Triliun (2020) menjadi Rp125 Triliun (2021).

Tidak hanya itu, Transformasi BUMN pun mendapatkan apresiasi pasar. Dengan Total Shareholder ReturnEmiten BUMN memberikan performa yang lebih baik. Sejumlah Emiten BUMN menunjukkan pertumbuhan market cap yang cemerlang, seperti BSI, Antam, Bukit Asam, dan BRI.

"Ke depan, untuk menopang pengembangan Ekonomi Indonesia 2045, terdapat 4 sektor unggulan yang menjadi fokus kami di BUMN, yaitu: Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); Ekonomi Digital; Ketahanan Pangan, dan; Ekonomi Kreatif," ujar Erick.

Dia pun berharap Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Certified Securities Analyst(CSA)Community, beserta seluruh stakeholdersdapat senantiasa produktif dan menyediakan analisis terbaik yang dapat mendorong kemajuan serta kemampuan masyarakat dalam berinvestasi.

"Apresiasi yang sebesarnya bagi CSA Awards, yang konsisten menjalankan program edukasi, sosialisasi, serta literasi investasi di pasar modal, kepada masyarakat Indonesia. Juga terima kasih atas perhatiannya terhadap kinerja dan pencapaian kinerja emiten-emiten BUMN, terutama selama masa dan pasca mengarungi pandemi Covid-19," pungkas Erick.