bintang168
situs slot online resmi terpercaya 834Jutaan kata 167667Orang-orang telah membaca serialisasi
《bintang168》
5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******
Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.
Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.
"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.
Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.
Lihat Juga :Cerita Tangan-tangan Pekerja IKN Garap Proyek Ibu Kota |
"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.
Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.
"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.
Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.
"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.
Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.
"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.
[Gambas:Video CNN]
TikTok Shop Dilarang, Bagaimana Transaksi Belanja yang Belum Selesai?******
Social commerceseperti TikTok Shop resmi dilarang menjadi platformjualan dan melayani transaksi di Indonesia.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.
Lantas, bagaimana nasib transaksi yang belum selesai?
"Iya, (transaksi) harus diselesaikan sampai selesai," ujar Isy di Kantor Kementerian Perdagangan pada Rabu (27/9).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri memberikan waktu sepekan untuk social commerce menutup toko dan berhenti melakukan transaksi jual-beli baru.
"(Larangan) berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," ujarnya.
Zulkifli juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.
Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.
"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.
Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.
Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.
[Gambas:Video CNN]
Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******
Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.
Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.
"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).
Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.
"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.
Lihat Juga :Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang |
Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.
"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.
Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.
"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.
Lihat Juga :Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi |
"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."
Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.
"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.
Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.
Lihat Juga :Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia? |
Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.
"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.
Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.
"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.
Lihat Juga :Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi |
Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.
Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.
"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.
Label：slot aman dan gacor、engine slot maxwin apk、link judi slot online
Terkait：khusus slot gacor、normalbet、link gacor terpercaya、game slot terbaru 2022、qq888bet、bet slot、autobet4d、trik putaran slot、situs slot yang sering menang、alexsitogel
bab terbaru：cara pasang nomor 4d（2024-06-30）
Perbarui waktu：2024-06-30
- Bab 1 detik bet188
- Bab 2 pusathoki
- Bab 3 gacor slot terbaru
- Bab 4 aplikasi belanja yang ada paylater
- Bab 5 situs slot deposit dana 2000
- Bab 6 laliga
- Bab 7 shopee cicilan kartu kredit
- Bab 8 link yang lagi gacor
- Bab 9 panah4d
- Bab 10 situs terbaik hari ini
- Bab 11 casino77
- Bab 12 pinjol paling bagus
- Bab 13 situs slot error
- Bab 14 pinjol tenor 7 hari
- Bab 15 slot terbaik hari ini
- Bab 16 rtp merdeka777
- Bab 17 erek erek94
- Bab 18 lenovo4d
- Bab 19 slot gacor888
- Bab 20 bo slot asia
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6167bab
dewa serigala liar
ada kami pinjol resmi atau tidakOmbudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.
Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.
"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.
Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.
Lihat Juga :Cerita Tangan-tangan Pekerja IKN Garap Proyek Ibu Kota |
"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.
Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.
"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.
Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.
"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.
Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.
"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.
[Gambas:Video CNN]
Domain Pedang Tak Terkalahkan
slot389
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadaliameminta TikTok tak mengadu domba Indonesia. Bahlil mengklaim pemerintah justru ingin melindungi UMKM.
Bahlil mengaku mendapat laporan lewat WhatsApp (WA) soal respons TikTok usai pemerintah melarang TikTok Shop Cs.
Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita enggak bisa berkembang," imbuh Bahlil.
Bahlil menyebut saat ini TikTok terdaftar di Indonesia sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.
Oleh karena itu, ia meminta TikTok tidak menjalankan bisnis selain media sosial.
"Kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap TikTok. Jadi boleh dia melakukan e-commerce, tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang. Izin yang sekarang untuk media sosial," ujarnya.
Lihat Juga : Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China |
Sebelumnya, TikTok menyayangkan keputusan pemerintah. Mereka mengklaim pelarangan ini akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate pengguna TikTok Shop.
"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini, terutama bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliateyang menggunakan TikTok Shop," kata TikTok Indonesia melalui pernyataannya, Rabu (27/9).
(skt/fra)[Gambas:Video CNN]
Zaman Hebat Senjata Ajaib
kami slot jp
Konglomerat sekaligus pendiri raksasa properti China Evergrande Hui Ka Yan dilaporkan berada di bawah pengawasan polisi buntut perusahaan gagal bayar obligasi sesuai waktu yang ditentukan.
Hal ini menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai masa depan perusahaan pengembang properti tersebut di tengah krisis sektor properti di China.
Dilansir dari Reuters,Rabu (27/9), Hui sudah dibawa pergi oleh polisi sejak awal bulan dan diawasi secara ketat di sebuah lokasi yang ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh sumber yang mengetahui masalah ini.
Belum jelas mengapa Hui ditempatkan di bawah 'pengawasan rumah'. Adapun, tindakan tersebut merupakan jenis tindakan yang tidak termasuk dalam penahanan atau penangkapan formal. Penangkapan ini juga bukan berarti Hui akan didakwa melakukan kejahatan.
Laporan tindakan terhadap Hui muncul usai polisi di China Selatan mengatakan pada awal bulan ini mereka telah menahan beberapa staf di unit manajemen kekayaan Evergrande, yang menghimpun dana dari investor perorangan dengan menjual produk investasi.
Kendati pernah menjadi pengembang terlaris di China, krisis keuangan Evergrande mulai diketahui publik sejak 2021.
Lihat Juga :TikTok Shop Dilarang, Zulhas Imbau Penjual 'Live' Pindah ke E-Commerce |
Sejak saat itu, Evergrande dan sejumlah perusahaan sejenisnya gagal membayar kewajiban utang luar negeri di tengah melambatnya penjualan rumah dan lebih sedikitnya jalan baru untuk penggalangan dana.
Tak hanya itu, rencana restrukturisasi utang luar negeri Evergrande tampaknya akan goyah dan prospek perusahaan dilikuidasi semakin menguat.
Kelompok kreditur luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang tersebut jika raksasa properti itu tidak mengajukan rencana restrukturisasi utang baru pada akhir Oktober mendatang.
Rencana tersebut muncul setelah perusahaan itu mengguncang pasar dengan pengumumannya bahwa mereka tidak dapat menerbitkan obligasi baru sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utangnya, lantaran investigasi regulator terhadap unit utamanya di China, Hengda Real Estate.
Hengda, dalam pengajuan terpisah, mengatakan bahwa mereka telah gagal membayar pokok dan bunga obligasi senilai 4 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun yang jatuh tempo pada 25 September silam.
Sementara itu, saham Evergrande berakhir turun 19 persen pada Rabu (27/9). Sementara, indeks yang melacak pengembang itu yang terdaftar di Hong Kong turun 0,2 persen.
Kabar Evergrande gagal membayar obligasi pun kembali mengguncang para investor. Mengutip CNN, mereka resah dengan nasib raksasa properti ini setelah perusahaan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya untuk merestrukturisasi utangnya berada dalam masalah.
Peringatan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah raksasa properti ini masih dapat menyelesaikan restrukturisasi utang multi-miliar dolar yang sedang diawasi dengan ketat oleh para investor global.
[Gambas:Video CNN]
Pedang mendominasi gunung dan sungai
buku tafsir mimpi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.
Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.
Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.
Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.
Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi |
Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.
APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.
Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.
Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.
Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
[Gambas:Video CNN]
Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci
erek erek 2d abjad bergambar
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirkembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan MES untuk periode kedua, yakni masa jabatan 2023-2028 atau 1446-1448 Hijriah.
Sebelumnya, Erick menjadi ketua umum MES untuk periode 2021-2023.
Pemilihan Ketua Umum MES dilakukan oleh tim formatur setelah menerima banyak masukan dari para pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama perihal komitmen terhadap organisasi dan keberlanjutan peran MES dalam usaha pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
"Dipilihnya kembali Pak Erick Thohir tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang dari seluruh tim formatur, salah satunya mengenai komitmen dan tanggungjawab beliau yang harus melanjutkan kembali legacy berbagai program kerja MES yang telah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang", papar Iggi.
Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan, terutama kepada dirinya sebagai ketua umum.
"Saya merasa belum puas dengan kinerja yang kita lakukan saat ini karena banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri", papar Erick membuka sambutannya.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMPilihan Saham Berpeluang Cuan Awal Bulan Ini |
Erick mengatakan ada dua momentum yang tidak mudah untuk dimaksimalkan apabila tidak dijadikan perhatian bersama melalui berbagai terobosan dan inovasi oleh seluruh pihak.
"Dari berbagai riset global, pada tahun 2040, Indonesia diindikasi tidak lagi menjadi negara muslim terbesar dunia karena berpotensi disalip oleh Pakistan dan India", ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem "Rumah Syariah" melalui peningkatan dan perluasan akses kepemilikan rumah bagi guru, pengajar, perawat, dan golongan masyarakat yang kurang mampu dengan skema syariah.
"Saya berharap ini menjadi catatan besar, yang ingin membuat perbaikan itu. Kita harus punya rumah syariah. Di rumah itu kita bisa menyusun program dan sistem, tim dan database. Hal ini untuk mendukung kehadiran kebijakan yang nyata" ungkap Erick.
Ia juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat mengekspansi produk keuangan syariah untuk masuk ranah global. Saat ini, Erick menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) telah masuk sebagai 12 bank syariah terbesar di dunia.
"Keberpihakan menjadi keharusan. Kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh tapi kesenjangan terus terjadi. Di situlah kita (MES) hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi" kata Erick.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempermudah aksesibilitas pengusaha daerah terhadap pendanaan dalam pengembangan usaha.
Lebih lanjut, Erick berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah juga turut mendukung program untuk meningkatkan sistem keuangan dan perekonomian syariah.
[Gambas:Video CNN]
Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto
bmw4d slot
Pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale kembali digelar pada Minggu (1/10) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.
Khusus di Full Day Sale kali ini, Transmart menebar diskon untuk pembelian produk-produk kebutuhan rumah tangga.
Lihat Juga : Transmart Tebar Diskon Mendadak? Belanja Dulu Aja Pakai Allo Paylater |
Harga yang ditawarkan dijamin lebih murah dari toko lain. Jadi, jangan sampai lupa mampir ke gerai Transmart terdekat di kotamu dan buru diskon berbagai produk ini sebelum kehabisan!
Selain harga khusus untuk berbagai produk ini, ada juga diskon untuk pembelian pangan segar seperti daging ayam dan buah anggur.
Kemudian, ada juga diskon untuk produk fashion, kosmetik, furnitur, sepeda listrik, sampai elektronik seperti AC, kulkas, dan TV.
Seluruh diskon yang ditawarkan pun enggak main-main yaitu mencapai 50 persen untuk produk terpilih.
Selain itu ada juga tambahan diskon 20 persen untuk pengguna Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Berikut daftar produk kebutuhan harian yang diskon di Transmart Full Day Sale.
- ABC Juice Apple/Guava/Orange 1 L dari harga normal Rp30.200 menjadi Rp21.600 per kemasan.
- ABC Kacang Hijau 1 L dari harga normal Rp16.500 menjadi Rp11.600 per kemasan.
- ABC Sambal HIjau/Geprek/Rendang/Teri 180 gram dari harga normal Rp19 ribu menjadi Rp14 ribu per kemasan.
- ABC Sardine 155 gram dari harga normal Rp11.500 menjadi Rp7.920 per kemasan.
- Nutrijell Agarasa Puding 100-170 gram dari harga normal Rp12.400 menjadi Rp8.400 per kemasan.
- Serasoft Serum Shampoo Shiny Black/Hairfall/Dandruff Treatment 170 ml dari harga normal Rp26.900 menjadi Rp15.920 per kemasan.
- Detergent Sayang Liquid Original/Rose 720 ml dari harga normal Rp22.800 menjadi Rp12.400 per kemasan.
- Tata Facial Soft Pack 250's dari harga normal Rp12.900 menjadi Rp8.720 per kemasan.
- Goo.N Smile Baby Comfort Fit Pants S23/M30/L28/XL26 dari harga normal Rp79.900 menjadi Rp51.120 per kemasan.
- Goo.N Premium Pants Massara Jumbo M30/L24/XL22/XXL20 dari harga normal Rp133.100 menjadi Rp87.920 per kemasan.
Tunggu apalagi? Langsung aja ke gerai Transmart dan ikuti pesta diskon seharian di Full Day Sale cuma hari ini!
 |
[Gambas:Video CNN]
《bintang168》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，parisslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bintang168》bab terbaru。