slot bonus new member 50+50

Tuan Perang Penciptaan

Respons Erick Thohir Diangkat Jokowi Jadi 'Pengganti' Luhut: Berat******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai ditunjuk Jokowi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim menggantikan Luhut Panjaitan yang sedang sakit.

Ia mengatakan amanah tersebut memang berat. Tapi katanya, ia berterima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjalankan tugas Luhut.

"Saya tentu berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden, tentu amanah ini sangat berat, tapi harus saya bisa lakukan sebaik-baiknya," katanya di Jakarta, Rabu (11/10).

Kekuatan itu kata Erick, bisa dilihat dari keberhasilan Luhut dalam mendorong dan menyelesaikan sejumlah program pemerintah yang sempat terkendala.

"Selama ini banyak kerjaan yang didorong ke Pak Menko dan berhasil, seperti misalnya kerja sama antara kami BUMN dengan Pak Menko ketika percepatan kereta api cepat Whoosh, di mana kita lebih ke korporasi membangun infrastruktur segala macem, Pak Menko juga mendorong percepatan infrastrukturnya," katanya.

Selain tim Luhut yang bagus, keyakinan juga didasarkan pada timnya.

"Jadi karena ini kan lintas. Saya punya tim yang bagus di PSSI. Saya punya tim yang bagus di BUMN. Saya rasa bukan sebuah kesulitan, ya tinggal kurang tidur saja," katanya. 

Jokowi menunjuk Erick Thohir menjadi Menkomarinves Ad Interim karena Luhut sedang sakit. 

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Bos Holding BUMN Pertahanan Ungkap Kelemahan Anggaran Defensi RI******

Bos PT Len Industri (Persero) selaku induk holding BUMN Pertahanan (Defend ID) Bobby Rasyidin mengklaim anggaran pertahananIndonesia masih kecil dibandingkan negara di kawasan. Padahal, konflik geopolitik sedang memanas, termasuk pecahnyaperangIsrael-Palestina.

"Anggaran pertahanan kita sekarang ini masih relatif kecil dibanding negara-negara regional maupun yang sepantaran dengan Indonesia," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Setiap tahun itu anggaran pertahanan hanya 0,7 persen-0,8 persen dari gross domestic product (GDP), negara lain rata-rata sudah 2 persen-3 persen. Apalagi ketika situasi geopolitik sangat memanas ini, negara lain menaikkan anggaran pertahanan," sambung Bobby.

Ia menargetkan Defend ID bisa menyerap 50 persen anggaran pertahanan Indonesia di akhir 2023 ini. Target ini kemudian diharapkan naik ke 60 persen pada akhir tahun depan.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo sering menyinggung biaya untuk urusan pertahanan yang dianggap menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN Indonesia terbatas.

"Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," ujar Jokowi saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Terlepas dari permintaan Jokowi agar belanja alutsista hati-hati, dunia saat ini memang tidak baik-baik saja.

Israel resmi menyatakan perang dengan Palestina usai mereka dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10).

Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Berbeda dengan Rupiah, IHSG Perkasa ke 6.992 Saat Israel******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.992 pada Senin (10/10). Indeks saham menguat 30,73 poin atau 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 234 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 2,43 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,94 persen. Sedangkan indeks Kospi Korea Selatan turun 0,26 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,7 persen, indeks DAX di Jerman menguat 1,53 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 1,14 persen.

Senada, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,53 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,68 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Malaysia Akan Ikuti Langkah Indonesia Larang TikTok Shop Jualan******

Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerceseperti TikTok Shopbertransaksi jual beli.

Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan rencana muncul karena banyak pedagang di toko offline mengeluhkan harga produk yang dijual di TikTok Shop jauh lebih murah dari yang mereka jual. Hal itu membuat mereka kalah saing.

Namun, banyak warga Malaysia yang juga menggunakan TikTok Shop untuk berjualan.

"Saya kira TikTok perlu maju dan menjelaskan karena salah satu alasan dilarangnya TikTok Shop di Indonesia adalah karena isu predatory pricingyang mengancam pengusaha lokal di sana," imbuhnya.

TikTok, kata Fahmi, juga harus menjelaskan soal perlindungan data pribadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berbelanja di platform tersebut. Ia mengatakan banyak hal terkait media sosial yang akan dicermati oleh kementerian terkait dan MCMC, terutama pada aspek konsumerisme atau perlindungan data pribadi.

"Saya akan segera menelpon TikTok untuk membahas (masalah ini)," katanya.

Fahmi menambahkan diskusi harus dilakukan karena pemerintah juga telah menerima keluhan dari organisasi media mengenai penggunaan media sosial yang berdampak pada operasional mereka. Pasalnya banyak perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk beriklan melalui media mainstream tetapi melalui media sosial.

"Jadi, ini berdampak pada media dan saya sangat prihatin dengan masalah ini, katanya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi melarang keberadaan social commerceseperti TikTok Shop. Larangan tersebut membuat platform media sosial tidak boleh berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,

Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Mengikuti ketentuan pemerintah, sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, TikTok sudah resmi menghentikan operasional TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]