pinjam uang di jago

Karier

Di Giannantonio targetkan rebut dua baris pertama grid MotoGP Qatar******

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Polri kerahkan personel bantu cari pesawat hilang kontak di Kaltara******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kitab Neraka

Sri Mulyani Apresiasi AgenBRILink Wujudkan Mimpi UMKM di BRI******

Dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengharapkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui AgenBRILink mampu melakukan penetrasi hingga masyarakat terkecil.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook (BRI-MO) 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3), ia menilai belum maksimalnya jangkauan perbankan terhadap UMKM menjadi sorotan utama, mengingat kontribusi signifikan sektor ini bagi perekonomian. Selain akses, masalah lain yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah affordability.

"Saya harapkan agar BRI lakukan penetrasi melalui AgenBRILink dan bahkan beroperasinya tidak perlu bangunan, agen itu juga identik dengan pemilik warung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

"Kita harus bergerak dari 15 juta menjadi 45 juta UMKM yang terjangkau layanan keuangan, sehingga tidak ada yang tertinggal," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan sebagai upaya untuk menjangkau masyarakat lebih luas dalam rangka mendorong inklusi keuangan perseroan telah menyiapkan strategi hybrid bankmelalui AgenBRILink.

"Maka kemudian kita juga kembangkan jaringan kita jaringan kita yg tadinya berupa cabang yang kemudian kadang orang orang itu segan mau datang ke cabang mereka lebih senang datang ke tetangganya, maunya ke warung, maka warung kita konversi menjadi cabang, itulah yg kita sebut AgenBRILink," paparnya.

Saat ini, ia melanjutkan, BRI memiliki 741 ribu AgenBRILink dengan volume transaksi yang mencapai Rp1.400 triliun.

"AgenBRILink merupakan salah satu contoh bentuk strategi BRI bertransformasi untuk selalu menerapkan strateginya yg inlinedengan concernpembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya sekedar tumbuh tapi juga merata," pungkas Sunarso.

Langkah BRI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memberdayakan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi Indonesia.

Tidak di masa muda

Rupiah Hajar Dolar AS ke Rp15.666 Pagi Ini******

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.666 per dolar ASpada Kamis (7/3) pagi. Mata uang Garuda menguat 39 poin atau 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona hijau. Baht Thailand menguat 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,13 persen, won Korea Selatan menguat 0,48 persen, dan yuan China menguat 0,02 persen, serta dolar Singapura menguat 0,07 persen.

Yen Jepang juga menguat 0,46 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,04 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Franc Swiss juga menguat 0,07 persen dan dolar Kanada menguat 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah menguat setelah data pekerjaan AS ADP dan Jolt keduanya lebih lemah dari ekspektasi.

"Dari pidato Powell yang kembali menyatakan bahwa suku bunga the Fed masih perlu dipertahankan saat ini juga tidak menjadi kejutan. Selain itu, Investor menantikan data perdagangan China dan cadev Indonesia pagi ini," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.600 per dolar AS - Rp15.700 per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.