voucher indomaret 100 ribu

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Profil Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan yang Jadi Plt Mentan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas (plt) menteri pertanian.

Jokowi beralasan Arief ditunjuk demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan. Pasalnya selama ini Kementan berkoordinasi dengan Bapanas dan Bulog dalam mengurus pangan.

"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arif Prasetyo Kepala Badan Pangan. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan. Karena biasanya kita, Bulog, Badan Pangan, Mentan ini selalu harus konsolidasi. Jadi agar lebih memudahkan" katanya di Istana Merdeka, Jumat (6/10).

Mengutip situs resmi Bapanas, Arief dilantik menjadi kepala Bapanas pada 21 Februari 2022. Ia merupakan kepala pertama badan yang terbentuk pada 2021 itu.

Sebelumnya, Arief juga telah mengurus pangan sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food sejak 16 November 2020.

Pria kelahiran 27 November 1974 itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya periode 29 September 2015 sampai hingga 15 November 2020. Ia juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di beberapa industri ritel modern seperti PT Lotte Shopping Indonesia dan PT Hero Supermarket.

Dalam perjalanan kariernya, Arief telah mengantongi sejumlah penghargaan, diantaranya Leadership Pangan dan Gizi dari Pergizi Pangan Indonesia (2023), The Best CEO of The Year dari Human Capital & Performance Awards - Business News Indonesia (2021), The Best CEO BUMN Reformation (2021), CEO Visioner Perusahaan BUMN terbaik 2021 (2021), dan The Best CEO BUMD 2019 dari Top Business (20118-2020).

Lulusan S2 Magister Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu juga aktif di berbagai organisasi, yakni Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta (2019-2024), Ketua Badan Pengarah Asosiasi Gula Indonesia (AGI) (2021 - sekarang), dan Ketua Dewan Pakar Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia) (2020-2025).

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan istri

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganmenyebut 8 komoditas imporyang dijual di e-commerceakan dipungut biaya tambahan.

Komoditas itu mulai dari kosmetik hingga jam tangan.

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut langkah ini adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Donny, sapaan akrabnya, mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Pertamina Buka SPBU Modular untuk Dorna Sports di MotoGP Mandalika******

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modular yang akan dioperasikan selama acara MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat diselenggarakan.

Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, keputusan untuk membuka SPBU Modular ini merupakan bentuk dukungan ketersediaan energi bagi aktivitas operasional Dorna Sports selaku penyelenggara utama gelaran MotoGP.

SPBU Modular di MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 akan menyediakan layanan pengisian Pertamax Turbo untuk kendaraan operasional peserta, safety car, marshalldan medical rescue. Selama event ini berlangsung, Pertamina menyiapkan 4.000 liter BBM di SPBU Modular.

Riva berharap, dibukanya SPBU Modular ini dapat memberikan banyak dampak positif agar memperlancar seluruh rangkaian acara MotoGP di MAndalika.

Selain itu, Riva mengatakan dukungan yang diberikan oleh Pertamina melalui fasilitas SPBU modular untuk aktivitas operasional Dorna Sports ini juga menjadi upaya untuk "membawa nama baik Indonesia."

Menurut kesaksian salah satu operator SPBU Modular di Mandalika, Lalu Safrino, pembukaan SPBU ini telah dibangun sepekan sebelum event MotoGP berlangsung.

SPBU Modular tersebut telah beroperasi sejak Kamis (12/10) lalu, dan hanya dapat melayani kendaraan operasional tim Dorna Sports dengan produk Pertamax Turbo.

"Di Sirkuit ini, hanya ada 1 SPBU Modular dan berlokasi di dekat paddock. SPBU ini kita khususkan untuk kendaraan operasional tim Dorna. Karena kendaraan yang diberikan akses ke dalam sini dibatasi," jelas Lalu Safrino.

"Produk yang tersedia hanya Pertamax Turbo dan pembayaran dilakukan dengan voucher BBK dari Pertamina Retail," imbuhnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina akan terus mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang semakin lengkap untuk mendukung kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023.

"Tahun ini adalah tahun kedua Pertamina dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Infrastruktur penunjang yang semakin lengkap diharapkan menyempurnakan ajang ini," ujar Fadjar menutup keterangan resmi pihak Pertamina.

Lihat Juga : Israel Bersiap Serang Gaza, AS Kerahkan Jet Tempur ke Timur Tengah

SPBU Modular di Mandalika akan menyediakan bahan bakar Pertamax Turbo yang memiliki nilai oktan tertinggi RON98, dengan kelebihan teknologi Ecosave dan Ignition Boost Formula (IBF).

[Gambas:Video CNN]

Formula ini menjadikan Pertamax Turbo memiliki proses pembakaran yang sempurna, sehingga cocok untuk mesin berteknologi tinggi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Huashan Shenmen

Hasil Pertemuan CEO TikTok dan Luhut usai TikTok Shop Dilarang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang di Indonesia.

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop). Kemarin TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Luhut tidak menegaskan apakah kemarin yang dimaksud adalah Rabu (27/9) atau bukan. Namun, pertemuan terakhir Luhut dengan CEO TikTok Shou Zi Chew terjadi pada 15 Juni 2023 lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membenarkan pertemuan Luhut dan Bos TikTok Shou Zi Chew baru-baru ini. Namun, ia tak merinci tanggal pasti dan lokasi pertemuan tersebut.

"Iya betul (pertemuan Menko Marves Luhut dan TikTok Shou Zi Chew usai pelarangan TikTok Shop)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/9).

"TikTok menyampaikan komitmen untuk mematuhi aturan Pemerintah Indonesia. Itu intinya," tambah Odo soal isi pertemuan tersebut.

Terlepas dari kapan pertemuan tersebut, Luhut menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

Pelarangan social commerceseperti TikTok Shop Cs tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang resmi diundangkan pada 26 September 2023.

[Gambas:Video CNN]