server thailand demo slot

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Kemnaker Akan Usut Karyawan Lembur Tak Dibayar di Jawa Tengah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengusut masalah karyawanyang lembur tanpa upah PT Sai Apparel Industries, Desa Harjowinangun, Godong, Grobogan, Jawa Tengah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Jawa Tengah terkait hal ini.

Haiyani meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

Haiyani menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan rencananya pagi hari ini akan terjun langsung mengecek ke perusahaan.

Jika benar ada karya lembur yang tidak dibayar upahnya, Kemnaker bakal mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

"Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini," tegasnya.

Kabar tentang karyawan lembur tak dibayar ini mencuat melalui di Instagram, di mana ada karyawan yang berasal PT Sai Apparel Industries menuntut haknya tersebut. Kemnaker juga mengaku prihatin atas kejadian ini.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Saingan Tesla PHK 840 Karyawan Demi Irit Biaya Produksi Mobil Listrik******

Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk mengumumkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 6 persen karyawannya. Hal ini dilakukan demi memangkas biaya produksimobil listrikdi tengah perang harga.

Rivian adalah perusahaan mobil listrik yang berbasis di Irvine, California, AS. Mereka memiliki 14 ribu karyawan. Jika PHK berdampak pada 6 persen karyawannya, maka ada sekitar 840 pekerja Rivian yang harus menjadi pengangguran.

CEO Rivian RJ Scaringe mengumumkan kabar PHK itu dalam email untuk para karyawan, Rabu (1/2). Ia meminta maaf kepada para karyawan terdampak atas PHK tersebut. Perusahaan ingin fokus meningkatkan produksi mobil listrik demi mencapai target keuntungan.

Juru bicara perusahaan mengonfirmasi kebenaran email yang dikirim kepada para karyawan tersebut, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. Di lain sisi, PHK ini terjadi seiring dengan turunnya harga mobil listrik yang dipicu perang diskon dari Tesla dan Ford Motor Co.

Diskon dan perang tarif dari pabrikan electric vehicle (EV) ternama itu diperkirakan bakal bikin perusahaan mobil listrik baru gigit jari. Selain Rivian, ada juga Lucid Group hingga perusahaan startup Inggris Arrival juga terdampak. Bahkan, pabrikan yang disebut terakhir baru saja mengumumkan memberhentikan setengah stafnya pada Senin (30/1).

"Mereka (Rivian) kehabisan uang, tapi ingin tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat. Mereka terus berjuang dengan produksi EV dan tidak sanggup menurunkan biaya unit secara berarti. Kami pikir itulah yang ada di balik keputusan ini," kata Analis CFRA Research Garrett Nelson.

Pabrikan ini tercatat merugi dari setiap kendaraan yang dibuatnya. Bahkan, Rivian nyaris kehilangan target produksi setahun penuh di angka 25 ribu kendaraan pada 2022. Hal ini disebabkan gangguan rantai pasok imbas pandemi covid-19.

Perusahaan ini memiliki valuasi pasar sebesar US,8 miliar. Kas dan setara kas Rivian ada di kisaran US,27 miliar per 30 September 2022. Jumlah tersebut turun lebih dari US miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Gugat Konsumen Rp56 M, Pengembang Meikarta Malah Mangkir Saat Sidang******

Sidang gugatan perdataterhadap 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli KonsumenMeikarta (PKPKM) dengan tuntutan Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali ditunda.

Hal itu terjadi karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku penggugat tidak hadir dan mengajukan permohonan penundaan sidang. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang.

"Hari ini kami mendapat surat resmi dari penggugat yang intinya memohon penundaan persidangan. Jadi ini ada surat resmi dari mereka tertanggal 6 Februari 2023 perihal permohonan penundaan perkara," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat. Adapun dari 18 tergugat terdapat 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas.

Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga PT MSU menggugat sejumlah konsumen dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Maklum, kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Alih-alih mendapatkan haknya kembali, para konsumen ini malah digugat oleh PT MSU. Mengenai hal ini, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dari anak usaha Lippo Group itu di luar nalar manusia.

Bagaimana tidak, korban yang seharusnya mendapatkan apartemen malah dituntut Rp56 miliar. Menurutnya, masyarakat awam pun bisa menilai sendiri kalau tindakan yang dilakukan PT MSU itu tidak wajar.

"Karena nilai tuntutannya sangat fantastis, Rp56 miliar yang di luar nalar akal sehat manusia. Kita boleh ajukan survei kepada tiap-tiap warga masyarakat Indonesia wajar tidak? Kami yang menuntut hak, justeru (malah) kami yang dituntut (balik)," ujarnya.

Meski begitu, Rudy yakin PN Jakarta Barat bisa menegakkan keadilan. Ia menilai majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan terbuka.

Dia akan menjalankan hukum acara yang baik dan benar, tidak akan mau terintimidasi dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Marketing Communication and Brand Strategy Manager PT MSU Andika Pratama untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait permintaan penundaan sidang. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]