kebo88

pastijp slot login 850Jutaan kata 313096Orang-orang telah membaca serialisasi

《kebo88》

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Ekonom Prediksi Prabowo******

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.

Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.

"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).

Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.

Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.

Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.

"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.

Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.

Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.

"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.

Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi Korporasi Terbaik, PLN Borong 12 Penghargaan di BCOMSS 2024******

PT PLN (Persero) total memborong 12 penghargaan pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024, termasuk Direktur PLN Darmawan Prasodjo yang dinobatkan sebagai Best CEO Communication.

Dengan berbagai raihan PLN dalam BCOMSS 2024 yang merupakan ajang apresiasi terhadap praktisi komunikasi dan program keberlanjutan perusahaan di lingkungan BUMN ini, PLN pun menjadi Best of the Best Communication. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kemudian menyampaikan terima kasih atas seluruh capaian PLN pada BCOMSS 2024.

"Penghargaan ini bisa didapat karena kerja keras semua insan PLN dalam melakukan transformasi bisnis, salah satunya di sektor komunikasi perusahaan. Tidak lain ini adalah upaya kita untuk semakin transparan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," kata Darmawan di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Kemudian, Corporate Secretary PLN Alois Wisnuhardana juga menjadi nominasi best Corporate Secretary.

Faktor lain yang mendukung catatan gemilang PLN di BCOMMS 2024 adalah keberhasilan transformasi sektor komunikasi. Darmawan disebut serius menggarap pengelolaan komunikasi korporat yang menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

"Dulu komunikasi korporat kami tidak terstruktur, pasif, dan kurang responsif dalam menanggapi berbagai isu. Kami lakukan transformasi untuk lebih mendekatkan diri di tengah masyarakat. Kini kita bisa melihat komunikasi yang dilakukan menjadi akurat, powerful dan efektif," papar Darmawan.

Melalui transformasi tersebut, komunikasi korporat PLN pada 2023 mengelola informasi dan publikasi yang menjangkau masyarakat luas secara konsisten, termasuk pada skala global. Langkah ini menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan di lebih dari 4,5 ribu media.

Survei Nasional memperlihatkan, sebanyak 45 persen publik memahami isu transisi energi yang diwujudkan PLN. Dari angka itu, 86 persen optimis bahwa PLN mampu menjalankan program transisi energi.

Darmawan menilai, optimisme masyarakat itu menandai keberhasilan strategi komunikasi dan pengelolaan saluran komunikasi yang baik. Sehingga, masyarakat yakin bahwa PLN mampu menjadi leader dalam program transisi energi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN agar dapat menerapkan keterbukaan dan keberlanjutan.

Erick menegaskan, ke depannya seluruh perusahaan BUMN akan membutuhkan transformasi dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Ini bagian kita terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.

Erick menjelaskan, keterbukaan informasi BUMN pada 2024 meningkat 2.500 kali lipat dari tahun 2019, di mana hanya ada satu BUMN yang memiliki status informatif baik. Dirinya menyatakan, prestasi perusahaan-perusahaan BUMN saat ini harus menjadi pemacu untuk menciptakan beragam inovasi.

"Transformasi BUMN juga harus kita dorong, kita tidak bisa berpuas diri hari ini, apakah misalnya deviden tahun ini yang terbesar sepanjang sejarah yaitu Rp82,1 triliun cukup? Tidak. Negara membutuhkan lebih," kata Erick.

Label：cara daftar kredivo seller、toto4dlive、situs slot gacor 4d hari ini

Terkait：slot yang banyak free spin、slot gampang menang、judi slot terbaik dan terpercaya、jam berapa slot gacor、grafikhk、situs slot psgslot、superkaya88、rajahoki168、situs slot terbaru mudah menang、bocoran jam gacor olympus

bab terbaru：tafsir 100 mimpi（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07