wer war zeus

Biksu pembunuh surga

Alasan Guru Besar IPB Tega dan Berani Sebut Food Estate Gagal Total******

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate atau lumbung pangan yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estatedi Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

"Iya gagal semua," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

"Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya 

Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," jelasnya.

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estateberhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estatedi Kalteng.

Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

Isu Food Estate Jokowi kembali mengemuka belakangan ini setelah Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik proyek itu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estatesedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

[Gambas:Video CNN]

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Pemanggil Loli-ku

Pengusaha Emoh 'Labrak' Kemenkeu Meski Berat Pajak Hiburan Naik******

Pengusaha emoh menemui Kementerian Keuangansoal sengkarut kenaikan pajak hiburanmenjadi 40-75 persen.

Ketua Gabungan Industri Paris Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani sebenarnya sudah bersafari ke kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko Marves agar pajak hiburan batal naik.

Ia membawa para pelaku usaha di bidang jasa hiburan, mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi dan pemilik tempat karaoke Inul Daratista.

"Kita belum ketemu (Kemenkeu), tapi kan menurut pandangan kami, kalau ketemu Kemenkeu percuma. Kan sudah jadi uu," kata Hariyadi usai bertemu Menko Marves Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Hariyadi menegaskan penyusunan UU HKPD sedari awal sudah tidak tepat. Menurutnya, justifikasi soal range pajak hiburan 40-75 persen tidak jelas.

Ia juga mempertanyakan dalih Kemenkeu soal kenaikan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurutnya, keadilan mana yang dimaksud kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.

"Ini kan berbeda dengan pajak barang mewah, ya kan? Barang mewah itu orang membeli sesuatu yang bersifat personal. Lah, ini kan (menyangkut) lapangan kerja, lahan yang berbeda," kritiknya.

"Jadi, kalau kitachallengeuntuk hal ini, menurut saya banyak yang bisa ditanya. Karena justifikasinya dari mana? Itu kemungkinan besar kalau kita buka debat publik tentang ini, mungkin saya rasa agak sulit untuk memenangkan, karena kami tahu persis kok angka-angka itu justifikasinya sangat lama," tutup Hariyadi.

Sementara itu, Hotman Paris mendesak pemerintah daerah kembali menetapkan pajak hiburan dengan mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Pemerintah Akan Bangun Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan Chinaakan dibangun di IKN Nusantara.

Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Airlangga: Realisasi Dana Peremajaan Sawit Baru Rp1,5 T dari Rp6 T******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan SawitRakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," kata Airlangga saat bertemu petani sawit di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).

Airlangga menyebutkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan per tahun agar direplanting. Sebab dana yang disediakan mencapai Rp6 triliun.

Menurutnya pemerintah sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Dia menyebutkan di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR antara lain Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya direkomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," ungkapnya.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya

Sayap Beku

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

PUPR Bangun 223 Rumah Gratis untuk Tukang Sapu Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 223 unit rumah untuk rakyat miskin, termasuk para tukang sapu jalanan, di Prabumulih, Sumatera Selatan.

Pembangunan itu diselesaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara bertahap sejak 2020.

Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, rumah tersebut diberikan gratis untuk tukang sapu jalanan, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan cor beton, masjid, sumur bor, dan akses jalan.

Pembangunan rumah itu dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.

Dalam program ini, Kementerian PUPR dan Pemkot Prabumulih juga bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Beberapa BUMN dan perusahaan yang terlibat di antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan PT Mowilex Indonesia.

Dalam program ini, sebanyak 100 unit rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dibangun di atas lahan seluas 2 hektare (ha) dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA).

Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 18 pada tanah seluas 7x10 meter, sehingga dapat dikembangkan menjadi tipe 36 meter persegi.

RITTA akan diberikan secara gratis kepada penerima bantuan, sedangkan tanahnya dihibahkan ke penerima bantuan oleh Pemkot Prabumulih.

Program ini juga menjadi pilot project kolaborasi pemerintah dan pihak swasta. Program ini direncanakan bakal dilaksanakan di provinsi lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]