pusat777

Tur Santo

3 Sistem Senjata yang Dikembangkan Nexter KNDS Prancis dengan Pindad******

Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan tiga sistem persenjataan darat bersama dengan PT Pindad (Persero) dan BUMN pertahanan RI lainnya.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan pihaknya memiliki tiga bagian sistem persenjataan untuk kerja sama dengan PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Saat ini kami ada tiga area kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur," kata De Poncins di Versaille, Prancis beberapa waktu lalu.

Pindad menjelaskan Nexter sebagai industri pertahanan terkemuka memiliki kompetensi untuk menciptakan desain dan produksi amunisi tank 120 mm yang kompatibel dengan semua Tank Tempur Utama, yang dilengkapi meriam smooth bore NATO 120 mm.

"Perjanjian kerja sama tersebut juga mendorong manufaktur lokal yang kuat untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia," demikian Pindad.

De Poncins menuturkan tentu saja kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk senjata dengan kaliber lebih besar.

"Tentu ini bisa diperluas untuk amunisi 155 mm," kata dia.

Lihat Juga : Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI

Di sisi lain, De Poncis mengatakan Pindad merupakan mitra penting dalam kerja sama di bidang persenjataan itu. Apalagi, katanya, BUMN itu sudah mampu mendesain kendaraan tempur dan amunisi.

Tak hanya itu, De Poncins menuturkan BUMN lainnya yang memiliki peran strategis adalah PT Len Industri (Persero) terkait dengan sistem elektronik, demikian pula perusahaan terkait lainnya. Menurutnya, hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang.

"PT Len untuk sistem elektronik, dan perusahaan lainnya bisa menjadi mitra penting kami di masa mendatang," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Sejumlah prototipe tank produksi Nexter KNDS dipamerkan (Foto: CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Kemandirian industri pertahanan

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pidato peresmian pembentukan Defend ID mengatakan agar holding BUMN pertahanan itu mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Defend ID sendiri dibentuk pada April 2022 lalu.

"Tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan TNI. Pembentukan holding Defend ID juga mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota," kata Erick dalam rilis resmi Defend ID.

Oleh karena itu, Defend ID berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi dan menjadi lokomotif penggerak industri pertahanan Indonesia. Holding BUMN Pertahanan itu menyatakan tak hanya dalam peluang bisnis untuk kemandirian industri pertahanan, namun juga dalam konteks menjaga kedaulatan negara.

"Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh DEFEND ID sejalan dengan agenda G20 di Indonesia pada 2022, yakni membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama," demikian Defend ID.

Paviliun Tianxuan

Kemnaker Rancang Aturan THR Buat Driver Ojol Mei, Usai Hari Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji merumuskan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driverojek online(ojol) pada Mei 2024.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan driver ojol, yakni Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Pertemuan tempo hari lalu itu turut membahas bagaimana skema THR ojol ke depan.

"Dibahas setelah Mei (2024) ini, tidak bisa sekarang. Setelah hari peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei," katanya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Serupa, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan tersebut setelah lebaran 2024. Terlebih, ini sudah menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI.

Putri mengatakan sekarang Kemnaker hanya mengimbau aplikator untuk memberikan THR bagi para driver. Dengan kata lain, tidak ada sanksi jika perusahaan tak memberi THR bagi para mitranya tersebut.

Meski begitu, Putri mengapresiasi insentif pengganti THR yang diberikan para aplikator. Ia menegaskan ini diharapkan bisa meringankan beban para mitra.

"Itu (insentif) sudah banyak kok diberikan, tak usah terlalu dibesar-besarkan," tegas Putri.

"Perusahaan-perusahaan aplikator itu sejak berapa tahun lalu sudah memberikan insentif, servis mobil motor gratis, bantuan-bantuan, hampers gratis, bonus kalau mengantar makanan di critical timeketika buka puasa. Itu semua kalau di-convertInsyaallahsedikit lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajaran mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

Atas usul tersebut, Ida Cs berniat merumuskan aturan khusus tentang THR bagi para pengemudi ojek online.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Dalam rapat tersebut, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Putri berpendapat beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Ia kemudian mengklaim bahwa pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucapnya.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambah Putri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

CNN Indonesia dan Pemred Titin Rosmasari Raih Award BCOMSS 2024******

CNN Indonesia menyabet dua penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan Kementerian BUMNdi Jakarta, Kamis (7/3) malam.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

CNN Indonesia adalah media yang menghadirkan platform televisi dan situs berita yang bernaung dalam grup Trans Media. CNN Indonesia menyajikan berita terbaru tentang Indonesia baik yang berkaitan dengan isu nasional, politik, ekonomi, internasional, olahraga, hiburan hingga gaya hidup.

Perjalanan melalui kemalangan

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Bos KAI Respons Rencana Brunei Garap Kereta Cepat ke IKN******

Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAIDidiek Hartantyo merespons rencana Brunei Darussalam yang mau menggarap kereta cepathingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Didiek menegaskan belum ada komunikasi KAI dengan pihak yang mencetuskan isu tersebut. Meski begitu, ia tak menutup diri adanya pembicaraan dengan Brunei soal Trans Borneo.

"Kalau baik bagi Indonesia, ya kita buka (komunikasi)," ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.115 triliun.

Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Senada dengan KAI, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei. Namun, konsep jalur kereta lebih dari 1.600 km itu belum menjadi kesepakatan resmi antarnegara.

"Belum ada pemikiran sama sekali. Itu (Trans Borneo) hanya orang punya konsep, dia perusahaan kereta api, ingin bangun (jalur) kereta api. Itu saja," jelas Risal di sela-sela Rapat Kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menjernihkan isu liar ini.

Jokowi menegaskan belum ada komunikasi soal rencana pembangunan proyek Trans Borneo. Ia menekankan hingga saat ini tak ada obrolan proyek yang melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," jelas Jokowi hari ini di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Mudik, Konsumsi Avtur Bandara Kualanamu Diprediksi Melonjak 36 Persen******

Konsumsi avturdi Bandara Kualanamudiperkirakan naik 36 persen di atas rata-rata harian pada puncak arus mudikyang diprediksi jatuh pada Minggu (7/4).

"Selain itu pada puncak arus balik yakni pada 15 April 2024 proyeksi kenaikan sebesar 14 persen di atas rata-rata konsumsi harian Februari 2024," kata Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Freddy Anwar, Selasa (26/3).

Menurut Freddy, perserian telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2024. Satgas RAFI ini bertugas untuk memastikan stok dan distribusi BBM, LPG dan avtur dalam kondisi aman saat Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Selain memastikan keamanan stok dan distribusi, perusahaan juga turut memastikan kehandalan sarana dan prasarana di wilayah-wilayah operasinya dapat berjalan secara baik.

"Aspek kehandalan sarana dan prasarana aspek HSSE pun menjadi hal prioritas kami dalam menjalankan Satgas RAFI 2024. Hal tersebut tentu dilakukan agar pendistribusian energi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar," tambah Freddy.

Untuk konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di Sumut diperkirakan meningkat 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 4.975 Kilo Liter (KL) menjadi 5.426 KL.

Sementara, konsumsi produk Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan 9 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 3.349 KL menjadi 3.054 KL.

"Penyebab penurunan konsumsi Gasoil ini di antaranya disebabkan karena kegiatan transportasi logistik dan industri mengalami penurunan kegiatan jelang hari raya Idul Fitri," pungkasnya.

Selain itu, tambahnya, penyaluran LPG di Sumut saat Satgas RAFI tahun ini diprediksi mengalami kenaikan sebesar 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2024 atau 1.625 Metrik Ton (MT) menjadi 1.762 MT.

"Beberapa upaya Pertamina Patra Niaga dalam pengamanan penyaluran BBM dan LPG diantaranya, peningkatan stok BBM dan LPG di Terminal BBM dan lembaga penyalur, menambah mobil tangki, membentuk posko Satgas, serta menyediakan layanan khusus," urainya.

Dalam mendukung mobilitas masyarakat ketika mudik, lanjut Freddy Pertamina Patra Niaga menyediakan berbagai layanan khusus berupa 18 motoris, 31 mobil tangki stand by (SPBU Kantong).

"Kemudian 6 Modular yang ditempatkan di jalur tol yang merupakan jalur mudik dan wisata, 381 SPBU Siaga, 813 Agen LPG Siaga, 81 SPPBE Siaga dan 7 posko kesehatan di wilayah Sumbagut," jelas Freddy.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria menambahkan, khusus di Sumut, layanan khusus berupa motoris tersedia di Kabupaten Simalungun, Karo, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, dan Toba.

"Sementara itu, untuk layanan khusus berupa posko kesehatan berlokasi di Kabupaten Simalungun, Karo dan Serdang Bedagai," paparnya.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM, belilah BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Dengan dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder,Pertamina siap melayani masyarakat Sumut yang mudik tahun ini," bebernya.

[Gambas:Video CNN]